Survei CISA: 40,5% Masyarakat Tak Puas atas kinerja Pemkab Bekasi
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Survei CISA: 40,5% Masyarakat Tak Puas atas kinerja Pemkab Bekasi

...
RILIS.ID
BEKASI
6 April 2021 - 18:53 WIB
Elektoral | RILISID
...
FOTO ISTIMEWA

RILISID, BEKASI — Pasca revisi Undang-Undang Pemilihan Umum dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021, maka dipastikan penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah serentak bakal dilaksanakan pada 2024.

Praktis, seluruh wilayah yang kepala daerahnya di tingkat kabupaten/kota serta provinsi yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023 akan dipimpin pelaksana tugas yang ditunjuk langsung pemerintah.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa dalam siaran persnya terkait hasil survei lembaganya tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, Selasa (6/4/2021), salah satu wilayah yang akan dipimpin pelaksana tugas adalah Kabupaten Bekasi.

Kabupaten ini merupakan salah satu daerah yang berada secara administrasi di bawah Pemprov Jawa Barat. Menurutnya, saat ini, Kabupaten Bekasi periode 2017-2022 dipimpin Eka Supria Atmaja yang sebelumnya menggantikan Neneng Hasanah Yasin atas keterlibatannya pada kasus suap perizinan Meikarta. Eka dilantik pada 2019.

Khusus dalam konteks kepemimpinan di kabupaten, terus dia, tentunya peranan strategis seorang bupati melalui kualitas kinerja yang nyata akan menentukan perkembangan daerah yang dipimpinnya.

Aspek-aspek kinerja seperti perekonomian lokal, pembangunan infrastruktur dan tata kelola wilayah, pendidikan dan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan, pelayanan publik dan birokrasi, kesehatan, penegakkan hukum dan anti korupsi merupakan aspek-aspek fundamental yang memiliki muatan strategis bagi seorang kepala daerah termasuk bupati.

”Bahkan, aspek yang dimaksud dapat menjadi komoditas politik yang cukup berpengaruh dalam konteks tren elektoral,” ujarnya.

Sehingga, kata dia, aspek-aspek yang dianggap penting publik maupun bupati sebagai kepala daerah dapat dilihat dari kondisi keberpihakan dan komitmen pemerintah yang dipimpin terhadap pembenahan yang sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

Ia melanjutkan, melalui penilaian publik terhadap kinerja Pemkab Bekasi diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengevaluasi sekaligus menemukan solusi alternatif di tengah-tengah persoalan dan tantangan yang dihadapi stakeholders terkait.

Herry menerangkan, penarikan sampel yang dilakukan CISA adalah dengan Multistage Random Sampling (Wajib terdaftar di DPT pada Pemilu 2019) dengan jumlah responden 1.200 orang yang tersebar di 180 desa dan 23 kecamatan (margin of error 2,5% dengan tingkat kepercayaan di 95%).

Lalu, responden terpilih adalah usia di atas 17 tahun yang beraktivitas sebagai pekerja di sektor formal dan informal baik di swasta/BUMN/ASN sebanaya 39,7%. Kemudian ibu rumah tangga (27,5%) dan 32,8% bekerja sebagai pelaku usaha/pemilik usaha.

Survey juga menggunakan mix metods (wawancara langsung) dengan menerapkan protocol kesehatan antara surveyor dan responden serta recheck/reconfirm

melalui polling online yang berlangsung dari 24 Maret-5 April 2021.

Ia memaparkan, berdasarkan hasil survei tentang persepsi publik terhadap kinerja Pemkab Bekasi didapatkan 40,5% masyarakat merasakan ketidakpuasan atas kinerja Pemkab Bekasi pada aspek peningkatan perekonomian lokal, pembangunan infrastruktur dan tata kelola wilayah, pendidikan dan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan, pelayanan publik dan birokrasi, kesehatan, penegakkan hukum serta anti korupsi. Sedangkan 9,7% dari warga Kabupaten Bekasi mengaku sangat tidak puas dengan kinerja Pemkab Bekasi.

Di sisi lain, ternyata 36,3% warga Bekasi merasa puas atas kinerja Pemkab Bekasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berdampak pada persoalan ekonomi, sosial-budaya, kesehatan, hukum dan infrastruktur. Sedangkan masyarakat yang terdiri dari 13,5% memilih untuk tidak memberikan penilaian terhadap kinerja Pemkab Bekasi.

Masyarakat Bekasi juga menyoroti beberapa sektor fundamental. Di antaranya sebanyak 29,6% warga Bekasi menginginkan agar Pemkab Bekasi serius dalam melakukan peningkatan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, 17,4% warga Bekasi berharap kepada pemerintah lokal untuk dapat memperbaiki serta meningkatkan kinerja pada sektor pelayanan publik dan birokrasi, penegakkan hukum dan anti korupsi 15,3%, pembangunan infrastruktur (15,1%), kesehatan (10%), pendidikan (8,2%) dan ekonomi (4,4%).

Adapun lembaga/institusi yang menurut mayoritas warga Bekasi masih layak mendapatkan kepercayaan dari publik yakni DPRD (54,8%). Artinya bahwa fungsi DPRD sebagai lembaga aspirasi bagi konstituennya terselenggarakan secara optimal. Di samping itu faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat Bekasi terhadap lembaga ini adalah kepemimpinan dan transparansi.

Sedangkan TNI/Polri mendapatkan kepercayaan (26,3%) dari masyarakat Bekasi yang kemudian disusul organisasi masyarakat (12,4%) dan bupati sebanyak (6,5%).

Herry menambahkan, selanjutnya dari hasil survey, ketika ditanyakan kepada warga untuk calon Bupati Bekasi jika hari ini dilakukan pemilihan kepala daerah dengan simulasi lima nama untuk top of mind didapatkan sebanyak 14,1% menyebut Obon Tabroni.

Kemudian, 13,9% memilih Rieke Diah Pitaloka, selanjutnya Daeng Muhammad mendapatkan 13,2%, lalu disusul Sa’duddin (11,5%) serta BN Holik (9,8%).

”Sisanya sebanyak 37,5% belum menentukan sikapnya terhadap pencalonan Bupati Bekasi karena merasa belum tepat untuk memberikan pilihannya saat ini,” pungkasnya.(*)

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya

Survei CISA: 40,5% Masyarakat Tak Puas atas kinerja Pemkab Bekasi

...
RILIS.ID
BEKASI
6 April 2021 - 18:53 WIB
Elektoral | RILISID
...
FOTO ISTIMEWA

RILISID, BEKASI — Pasca revisi Undang-Undang Pemilihan Umum dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021, maka dipastikan penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah serentak bakal dilaksanakan pada 2024.

Praktis, seluruh wilayah yang kepala daerahnya di tingkat kabupaten/kota serta provinsi yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023 akan dipimpin pelaksana tugas yang ditunjuk langsung pemerintah.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa dalam siaran persnya terkait hasil survei lembaganya tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, Selasa (6/4/2021), salah satu wilayah yang akan dipimpin pelaksana tugas adalah Kabupaten Bekasi.

Kabupaten ini merupakan salah satu daerah yang berada secara administrasi di bawah Pemprov Jawa Barat. Menurutnya, saat ini, Kabupaten Bekasi periode 2017-2022 dipimpin Eka Supria Atmaja yang sebelumnya menggantikan Neneng Hasanah Yasin atas keterlibatannya pada kasus suap perizinan Meikarta. Eka dilantik pada 2019.

Khusus dalam konteks kepemimpinan di kabupaten, terus dia, tentunya peranan strategis seorang bupati melalui kualitas kinerja yang nyata akan menentukan perkembangan daerah yang dipimpinnya.

Aspek-aspek kinerja seperti perekonomian lokal, pembangunan infrastruktur dan tata kelola wilayah, pendidikan dan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan, pelayanan publik dan birokrasi, kesehatan, penegakkan hukum dan anti korupsi merupakan aspek-aspek fundamental yang memiliki muatan strategis bagi seorang kepala daerah termasuk bupati.

”Bahkan, aspek yang dimaksud dapat menjadi komoditas politik yang cukup berpengaruh dalam konteks tren elektoral,” ujarnya.

Sehingga, kata dia, aspek-aspek yang dianggap penting publik maupun bupati sebagai kepala daerah dapat dilihat dari kondisi keberpihakan dan komitmen pemerintah yang dipimpin terhadap pembenahan yang sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

Ia melanjutkan, melalui penilaian publik terhadap kinerja Pemkab Bekasi diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengevaluasi sekaligus menemukan solusi alternatif di tengah-tengah persoalan dan tantangan yang dihadapi stakeholders terkait.

Herry menerangkan, penarikan sampel yang dilakukan CISA adalah dengan Multistage Random Sampling (Wajib terdaftar di DPT pada Pemilu 2019) dengan jumlah responden 1.200 orang yang tersebar di 180 desa dan 23 kecamatan (margin of error 2,5% dengan tingkat kepercayaan di 95%).

Lalu, responden terpilih adalah usia di atas 17 tahun yang beraktivitas sebagai pekerja di sektor formal dan informal baik di swasta/BUMN/ASN sebanaya 39,7%. Kemudian ibu rumah tangga (27,5%) dan 32,8% bekerja sebagai pelaku usaha/pemilik usaha.

Survey juga menggunakan mix metods (wawancara langsung) dengan menerapkan protocol kesehatan antara surveyor dan responden serta recheck/reconfirm

melalui polling online yang berlangsung dari 24 Maret-5 April 2021.

Ia memaparkan, berdasarkan hasil survei tentang persepsi publik terhadap kinerja Pemkab Bekasi didapatkan 40,5% masyarakat merasakan ketidakpuasan atas kinerja Pemkab Bekasi pada aspek peningkatan perekonomian lokal, pembangunan infrastruktur dan tata kelola wilayah, pendidikan dan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan, pelayanan publik dan birokrasi, kesehatan, penegakkan hukum serta anti korupsi. Sedangkan 9,7% dari warga Kabupaten Bekasi mengaku sangat tidak puas dengan kinerja Pemkab Bekasi.

Di sisi lain, ternyata 36,3% warga Bekasi merasa puas atas kinerja Pemkab Bekasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berdampak pada persoalan ekonomi, sosial-budaya, kesehatan, hukum dan infrastruktur. Sedangkan masyarakat yang terdiri dari 13,5% memilih untuk tidak memberikan penilaian terhadap kinerja Pemkab Bekasi.

Masyarakat Bekasi juga menyoroti beberapa sektor fundamental. Di antaranya sebanyak 29,6% warga Bekasi menginginkan agar Pemkab Bekasi serius dalam melakukan peningkatan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, 17,4% warga Bekasi berharap kepada pemerintah lokal untuk dapat memperbaiki serta meningkatkan kinerja pada sektor pelayanan publik dan birokrasi, penegakkan hukum dan anti korupsi 15,3%, pembangunan infrastruktur (15,1%), kesehatan (10%), pendidikan (8,2%) dan ekonomi (4,4%).

Adapun lembaga/institusi yang menurut mayoritas warga Bekasi masih layak mendapatkan kepercayaan dari publik yakni DPRD (54,8%). Artinya bahwa fungsi DPRD sebagai lembaga aspirasi bagi konstituennya terselenggarakan secara optimal. Di samping itu faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat Bekasi terhadap lembaga ini adalah kepemimpinan dan transparansi.

Sedangkan TNI/Polri mendapatkan kepercayaan (26,3%) dari masyarakat Bekasi yang kemudian disusul organisasi masyarakat (12,4%) dan bupati sebanyak (6,5%).

Herry menambahkan, selanjutnya dari hasil survey, ketika ditanyakan kepada warga untuk calon Bupati Bekasi jika hari ini dilakukan pemilihan kepala daerah dengan simulasi lima nama untuk top of mind didapatkan sebanyak 14,1% menyebut Obon Tabroni.

Kemudian, 13,9% memilih Rieke Diah Pitaloka, selanjutnya Daeng Muhammad mendapatkan 13,2%, lalu disusul Sa’duddin (11,5%) serta BN Holik (9,8%).

”Sisanya sebanyak 37,5% belum menentukan sikapnya terhadap pencalonan Bupati Bekasi karena merasa belum tepat untuk memberikan pilihannya saat ini,” pungkasnya.(*)

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya