Satu Suara dengan KPU, Komisi II DPR RI Tegaskan Pemilu Serentak Tetap di Tahun 2024
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Satu Suara dengan KPU, Komisi II DPR RI Tegaskan Pemilu Serentak Tetap di Tahun 2024

...
RILIS.ID
Jakarta
19 Agustus 2021 - 12:23 WIB
Politika | RILISID
...
Ilustrasi Rilis.id

RILISID, Jakarta — Beredarnya informasi di media sosial terkait kabar pemunduran jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 menjadi tahun 2027 terus menuai respons berbagai pihak.

Setelah KPU RI mengeluarkan siaran pers membantah informasi tersebut, kini giliran aggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus juga menyatakan hal sama.

Ia membenarkan pernyataan KPU bahwa pelaksanaan gelaran pesta demokrasi lima tahunan tetap dilaksanakan pada 2024. Tidak ada pergeseran waktu pelaksanaan menjadi 2027.

Menurutnya, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pemilu dan pemilihan serentak nasional dilaksanakan pada 2024.

Namun, politisi asal PAN ini meminta KPU membuat dua opsi skenario terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada), yang akan digelar pada 2024. Kedua skenario itu, yakni pemilu dalam situasi pandemi Covid-19 dan pemilu dalam situasi normal.

”Itu diperlukan sebagai antisipasi berbagai risiko, apabila pandemi belum berakhir. Karena pada pilkada 2020, digelar di tengah pandemi. Kita belum bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 selesai,” ujar Guspardi dalam rilisnya yang dikutip dari dpr.go.id.

Dua skenario tersebut nantinya berdampak pada penambahan anggaran pemilu. Pada Pilkada 2020, lanjut Guspardi, DPR sudah memfasilitasi dan meminta Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran. Begitu pula untuk pemilu dan pilkada serentak pada 2024.

”Apabila pandemi tak kunjung usai, akan ada penambahan anggaran, seperti untuk penerapan protokol kesehatan,” ucapnya.

Anggota Badan Legislasi DPR RI ini melanjutkan, KPU tengah menyusun regulasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada. KPU mewacanakan usulan pemilu presiden dan legislatif digelar pada 21 Februari 2024 dan pilkada pada  27 November 2024. DPR terbuka dengan usulan KPU.

Ia mengingatkan, agar jangan sampai ada tahapan yang berhimpitan antara pilkada dan pemilu. Termasuk pelaksanaannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak berbarengan dengan hari besar dan juga memperhatikan faktor alam seperti musim hujan dan sebagainya. Dan usulan tanggal pelaksanaan oleh  KPU juga belum difinalisasi.

”Setelah masa reses ini selesai, Komisi II akan membicarakan dan membahasnya bersama penyelenggaraan pemilu dan Kemendagri. Baru berlaku menjadi keputusan setelah dibicarakan dan disahkan oleh  DPR dan pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPU melalui situs webnya kpu.go.id merespons disinformasi yang berkembang di media sosial terkait kabar pemunduran jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 menjadi tahun 2027.

KPU menegaskan, sesuai UU Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan di tahun 2024. Hal ini sebagaimana penjelasan Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Sikap ini semakin dipertegas melalui pernyataan di poin enam yang mengatakan hasil koordinasi dalam bentuk Tim Kerja Bersama yang terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati Pemilu dan Pemilihan tetap diselenggarakan pada tahun 2024.

Hal itu sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Yakni Pemilu direncanakan digelar pada 21 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah digelar pada 27 November 2024.(*)

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya

Satu Suara dengan KPU, Komisi II DPR RI Tegaskan Pemilu Serentak Tetap di Tahun 2024

...
RILIS.ID
Jakarta
19 Agustus 2021 - 12:23 WIB
Politika | RILISID
...
Ilustrasi Rilis.id

RILISID, Jakarta — Beredarnya informasi di media sosial terkait kabar pemunduran jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 menjadi tahun 2027 terus menuai respons berbagai pihak.

Setelah KPU RI mengeluarkan siaran pers membantah informasi tersebut, kini giliran aggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus juga menyatakan hal sama.

Ia membenarkan pernyataan KPU bahwa pelaksanaan gelaran pesta demokrasi lima tahunan tetap dilaksanakan pada 2024. Tidak ada pergeseran waktu pelaksanaan menjadi 2027.

Menurutnya, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pemilu dan pemilihan serentak nasional dilaksanakan pada 2024.

Namun, politisi asal PAN ini meminta KPU membuat dua opsi skenario terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada), yang akan digelar pada 2024. Kedua skenario itu, yakni pemilu dalam situasi pandemi Covid-19 dan pemilu dalam situasi normal.

”Itu diperlukan sebagai antisipasi berbagai risiko, apabila pandemi belum berakhir. Karena pada pilkada 2020, digelar di tengah pandemi. Kita belum bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 selesai,” ujar Guspardi dalam rilisnya yang dikutip dari dpr.go.id.

Dua skenario tersebut nantinya berdampak pada penambahan anggaran pemilu. Pada Pilkada 2020, lanjut Guspardi, DPR sudah memfasilitasi dan meminta Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran. Begitu pula untuk pemilu dan pilkada serentak pada 2024.

”Apabila pandemi tak kunjung usai, akan ada penambahan anggaran, seperti untuk penerapan protokol kesehatan,” ucapnya.

Anggota Badan Legislasi DPR RI ini melanjutkan, KPU tengah menyusun regulasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada. KPU mewacanakan usulan pemilu presiden dan legislatif digelar pada 21 Februari 2024 dan pilkada pada  27 November 2024. DPR terbuka dengan usulan KPU.

Ia mengingatkan, agar jangan sampai ada tahapan yang berhimpitan antara pilkada dan pemilu. Termasuk pelaksanaannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak berbarengan dengan hari besar dan juga memperhatikan faktor alam seperti musim hujan dan sebagainya. Dan usulan tanggal pelaksanaan oleh  KPU juga belum difinalisasi.

”Setelah masa reses ini selesai, Komisi II akan membicarakan dan membahasnya bersama penyelenggaraan pemilu dan Kemendagri. Baru berlaku menjadi keputusan setelah dibicarakan dan disahkan oleh  DPR dan pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPU melalui situs webnya kpu.go.id merespons disinformasi yang berkembang di media sosial terkait kabar pemunduran jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 menjadi tahun 2027.

KPU menegaskan, sesuai UU Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan di tahun 2024. Hal ini sebagaimana penjelasan Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Sikap ini semakin dipertegas melalui pernyataan di poin enam yang mengatakan hasil koordinasi dalam bentuk Tim Kerja Bersama yang terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati Pemilu dan Pemilihan tetap diselenggarakan pada tahun 2024.

Hal itu sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Yakni Pemilu direncanakan digelar pada 21 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah digelar pada 27 November 2024.(*)

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya