Revisi UU Pemilu Dibatalkan, Pengamat: Kedaulatan Suara Rakyat Terenggut!
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Revisi UU Pemilu Dibatalkan, Pengamat: Kedaulatan Suara Rakyat Terenggut!

...
Wirahadikusumah
JAKARTA
15 Maret 2021 - 15:26 WIB
Elektoral | RILISID
...
Pengamat Hukum Tata Negara Dr. Budiono./Ilustrasi Foto Kalbi Rikardo/Rilis.id

RILISID, JAKARTA — RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2021 dicabut. Langkah itu merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR-RI. Dengan demikian, peluang bakal direvisinya undang-undang Pemilu tertutup.

Terkait keputusan itu, Pengamat Hukum Tata Negara Dr. Budiono menilai pemerintah tak konsisten dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab, salah satu semangat revisi itu sebelumnya adalah untuk meringankan kerja penyelenggara pesta demokrasi.

”Dengan begini kan jadinya semuanya diselenggarakan pada 2024. Mulai dari pilpres, pileg, hingga pilkada. Bayangkan bagaimana sibuknya penyelenggara pemilu nanti?” sesalnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung ini melanjutkan, beban kerja lebih berat juga akan dirasakan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, pasca pelaksanaan pemilu biasanya banyak yang mengajukan gugatan.

Di sisi lain, alumnus Universitas Padjadjaran ini pun menilai, dengan tidak jadinya revisi UU Pemilu maka suara kedaulatan rakyat terenggut. Karena, dengan pemilu dilaksanakan pada 2024, akan ada penunjukkan penjabat kepala daerah pada beberapa wilayah di Indonesia.

”Yang AMJ (akhir masa jabatan) kepala daerah habis pada 2022 kan banyak di Indonesia. Nah, karena pilkada digelar serentak dengan pilpres dan pileg pada 2024, maka akan ditunjuk Pj. (penjabat) Kepala Daerah yang akan menjabat selama dua tahun. Itulah mengapa saya menilai suara kedaulatan rakyat terenggut dengan pembatalan revisi tersebut, sebab kepala daerah dijabat oleh orang yang bukan dari hasil elektoral,” tegasnya.

Budiono juga sepakat dengan pernyataan beberapa pihak yang mengatakan tak jadinya direvisi RUU Pemilu itu lantaran pilpres mengarah ke calon tunggal.

(Baca: Revisi UU Pemilu Dibatalkan, CISA: Pilpres 2024 Mengarah ke Calon Tunggal)

Ia mengendus, memang ada agenda tersendiri untuk merekonstruksi ke arah tersebut. Budiono bahkan menganalisa, isu tiga periode masa jabatan presiden bisa saja terjadi, jika melihat situasi politik yang terjadi saat ini.

”Tinggal kita tonton saja nanti, jika ada amandemen UUD, yang dilanjutkan dengan amandemen UU lainnya seperti Pemilu atau Pilpres, kemungkinan ke arah sana (tiga periode masa jabatan presiden) akan terjadi,” nilainya.

Analisa itu muncul lantaran ia melihat situasi politik yang terjadi saat ini. Di antaranya kisruh politik di tubuh Partai Demokrat.

”Jika memang pemerintah mengesahkan hasil KLB Partai Demokrat, patut dicurigai ke arah sana. Karena itulah tahapannya. Babak satunya memang seperti itu. Untuk mewujudkan agenda itu, kerikilnya kan harus dibersihkan. Agar pengusulan amandemen lebih mudah,” pungkasnya.(*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya

Revisi UU Pemilu Dibatalkan, Pengamat: Kedaulatan Suara Rakyat Terenggut!

...
Wirahadikusumah
JAKARTA
15 Maret 2021 - 15:26 WIB
Elektoral | RILISID
...
Pengamat Hukum Tata Negara Dr. Budiono./Ilustrasi Foto Kalbi Rikardo/Rilis.id

RILISID, JAKARTA — RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2021 dicabut. Langkah itu merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR-RI. Dengan demikian, peluang bakal direvisinya undang-undang Pemilu tertutup.

Terkait keputusan itu, Pengamat Hukum Tata Negara Dr. Budiono menilai pemerintah tak konsisten dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab, salah satu semangat revisi itu sebelumnya adalah untuk meringankan kerja penyelenggara pesta demokrasi.

”Dengan begini kan jadinya semuanya diselenggarakan pada 2024. Mulai dari pilpres, pileg, hingga pilkada. Bayangkan bagaimana sibuknya penyelenggara pemilu nanti?” sesalnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung ini melanjutkan, beban kerja lebih berat juga akan dirasakan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, pasca pelaksanaan pemilu biasanya banyak yang mengajukan gugatan.

Di sisi lain, alumnus Universitas Padjadjaran ini pun menilai, dengan tidak jadinya revisi UU Pemilu maka suara kedaulatan rakyat terenggut. Karena, dengan pemilu dilaksanakan pada 2024, akan ada penunjukkan penjabat kepala daerah pada beberapa wilayah di Indonesia.

”Yang AMJ (akhir masa jabatan) kepala daerah habis pada 2022 kan banyak di Indonesia. Nah, karena pilkada digelar serentak dengan pilpres dan pileg pada 2024, maka akan ditunjuk Pj. (penjabat) Kepala Daerah yang akan menjabat selama dua tahun. Itulah mengapa saya menilai suara kedaulatan rakyat terenggut dengan pembatalan revisi tersebut, sebab kepala daerah dijabat oleh orang yang bukan dari hasil elektoral,” tegasnya.

Budiono juga sepakat dengan pernyataan beberapa pihak yang mengatakan tak jadinya direvisi RUU Pemilu itu lantaran pilpres mengarah ke calon tunggal.

(Baca: Revisi UU Pemilu Dibatalkan, CISA: Pilpres 2024 Mengarah ke Calon Tunggal)

Ia mengendus, memang ada agenda tersendiri untuk merekonstruksi ke arah tersebut. Budiono bahkan menganalisa, isu tiga periode masa jabatan presiden bisa saja terjadi, jika melihat situasi politik yang terjadi saat ini.

”Tinggal kita tonton saja nanti, jika ada amandemen UUD, yang dilanjutkan dengan amandemen UU lainnya seperti Pemilu atau Pilpres, kemungkinan ke arah sana (tiga periode masa jabatan presiden) akan terjadi,” nilainya.

Analisa itu muncul lantaran ia melihat situasi politik yang terjadi saat ini. Di antaranya kisruh politik di tubuh Partai Demokrat.

”Jika memang pemerintah mengesahkan hasil KLB Partai Demokrat, patut dicurigai ke arah sana. Karena itulah tahapannya. Babak satunya memang seperti itu. Untuk mewujudkan agenda itu, kerikilnya kan harus dibersihkan. Agar pengusulan amandemen lebih mudah,” pungkasnya.(*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya