Pilpres 2024 Diprediksi Lawan Kotak Kosong
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Pilpres 2024 Diprediksi Lawan Kotak Kosong

...
RILIS.ID
Jakarta
23 November 2021 - 22:40 WIB
Pilpres | RILISID
...
Anggota DPD RI Dapil Jambi M. Syukur. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Anggota DPD RI Dapil Jambi M. Syukur menyebut setiap warga negara berhak memilih untuk tidak berpartai. Begitu juga sebaliknya.

Karenanya, ia mengatakan bahwa negara melalui konstitusi harus memberikan ruang bagi warga negara yang tidak berpartai manakala dirinya ingin maju sebagai calon presiden (capres).

Menurut Syukur, ruang demokrasi harus dibuka, bukan sebaliknya. Atas nama dan atau kualitas demokrasi yang lebih berkualitas, calon nonpartai harus mendapat ruang untuk capres. Seperti halnya calon gubernur atau calon bupati dan calon wali kota independen.

“Ketika calon independen untuk cagub atau cabup/cawalkot diberi ruang menurut UU Pemilu, mengapa untuk ruang yang sama tidak diberikan untuk capres," ujar Syukur dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/11/2021).

Ia menegaskan, ada logika politik pemilihan pimpinan yang tidak konsisten. Inkonsitensi ini harus direvisi. Apakah melalui amandemen Pasal 6A Ayat 2 atau mereview salah satu pasal UU Pemilu terkait prosedur pilpres.

Riview terhadap salah satu pasal pada UU No. 7 Tahun 2017, tambah Syukur, menjadi sangat krusial. Karena terdapat persyaratan prosentase minimal 20 persen bagi pasangan capres-cawapres sebagai petunjuk teknis Pasal 6A ayat 2 UUD 1945.

Ketentuan ambang batas (presidential threshold/PT) ini menambah lagi problem kualitas demokrasi. Sebab, ketentuan PT membatasi kepesertaan capres.

Jika ketentuan PT masih dijadikan prosedur yang harus diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Syukur memperkirakan kontestasi Piplres 2024 hanya satu pasangan capres-cawapres.

"Hal ini jika koalisi yang terjadi hari ini tidak berubah. Sebuah pertanyaan mendasar, jika atas nama demokrasi, lalu kontestasi pilpres dijawab dengan kotak kosong dan ternyata kotak kosong pemenang, bagaimana nasib tata negara ke depan?," tanya Syukur.

"Akan seperti apa sebuah negara yang dihasilkan oleh hasil politik kotak kosong? Memprihatinkan dan karena itu harus dicegah potensi tak sehat itu," ia menambahkan.

Hasil kontentasi, kata Syukur, juga merupakan buah demokrasi. Namun, hal itu bukanlah yang dikehendaki dalam sebuah negara demokrasi.

Sesuai prinsip, masih menurutnya, mekanisme demokrasi dirancang untuk menghasilkan calon pemimpin yang terbaik dan kredibel. Karena hal itu menjadi krusial untuk mengubah serangkaian proses politik yang memandulkan demokrasi dan tujuan utama kontestasi pilpres.

“Karena itu, DPD sesuai dengan suara kebanyakan berbagai elemen masyarakat sepakat untuk menihilkan PT. Karena dinilai sangat tidak produktif bagi kepentingan demokrasi," tegasnya.

Jika suara ini diakomodasi secara konstitusional, tambah Syukur, maka sudah pada tempatnya calon perseorangan diberi ruang sama seperti partai politik.

"Hal ini bukan untuk kepentingan DPD semata, melainkan untuk seluruh pihak yang menghendaki demokrasi berkualitas," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Pilpres 2024 Diprediksi Lawan Kotak Kosong

...
RILIS.ID
Jakarta
23 November 2021 - 22:40 WIB
Pilpres | RILISID
...
Anggota DPD RI Dapil Jambi M. Syukur. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Anggota DPD RI Dapil Jambi M. Syukur menyebut setiap warga negara berhak memilih untuk tidak berpartai. Begitu juga sebaliknya.

Karenanya, ia mengatakan bahwa negara melalui konstitusi harus memberikan ruang bagi warga negara yang tidak berpartai manakala dirinya ingin maju sebagai calon presiden (capres).

Menurut Syukur, ruang demokrasi harus dibuka, bukan sebaliknya. Atas nama dan atau kualitas demokrasi yang lebih berkualitas, calon nonpartai harus mendapat ruang untuk capres. Seperti halnya calon gubernur atau calon bupati dan calon wali kota independen.

“Ketika calon independen untuk cagub atau cabup/cawalkot diberi ruang menurut UU Pemilu, mengapa untuk ruang yang sama tidak diberikan untuk capres," ujar Syukur dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/11/2021).

Ia menegaskan, ada logika politik pemilihan pimpinan yang tidak konsisten. Inkonsitensi ini harus direvisi. Apakah melalui amandemen Pasal 6A Ayat 2 atau mereview salah satu pasal UU Pemilu terkait prosedur pilpres.

Riview terhadap salah satu pasal pada UU No. 7 Tahun 2017, tambah Syukur, menjadi sangat krusial. Karena terdapat persyaratan prosentase minimal 20 persen bagi pasangan capres-cawapres sebagai petunjuk teknis Pasal 6A ayat 2 UUD 1945.

Ketentuan ambang batas (presidential threshold/PT) ini menambah lagi problem kualitas demokrasi. Sebab, ketentuan PT membatasi kepesertaan capres.

Jika ketentuan PT masih dijadikan prosedur yang harus diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Syukur memperkirakan kontestasi Piplres 2024 hanya satu pasangan capres-cawapres.

"Hal ini jika koalisi yang terjadi hari ini tidak berubah. Sebuah pertanyaan mendasar, jika atas nama demokrasi, lalu kontestasi pilpres dijawab dengan kotak kosong dan ternyata kotak kosong pemenang, bagaimana nasib tata negara ke depan?," tanya Syukur.

"Akan seperti apa sebuah negara yang dihasilkan oleh hasil politik kotak kosong? Memprihatinkan dan karena itu harus dicegah potensi tak sehat itu," ia menambahkan.

Hasil kontentasi, kata Syukur, juga merupakan buah demokrasi. Namun, hal itu bukanlah yang dikehendaki dalam sebuah negara demokrasi.

Sesuai prinsip, masih menurutnya, mekanisme demokrasi dirancang untuk menghasilkan calon pemimpin yang terbaik dan kredibel. Karena hal itu menjadi krusial untuk mengubah serangkaian proses politik yang memandulkan demokrasi dan tujuan utama kontestasi pilpres.

“Karena itu, DPD sesuai dengan suara kebanyakan berbagai elemen masyarakat sepakat untuk menihilkan PT. Karena dinilai sangat tidak produktif bagi kepentingan demokrasi," tegasnya.

Jika suara ini diakomodasi secara konstitusional, tambah Syukur, maka sudah pada tempatnya calon perseorangan diberi ruang sama seperti partai politik.

"Hal ini bukan untuk kepentingan DPD semata, melainkan untuk seluruh pihak yang menghendaki demokrasi berkualitas," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya