Mahfud Sebut Gugatan AD/ART Demokrat Sia-sia, Yusril Beri Jawaban Menohok
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Mahfud Sebut Gugatan AD/ART Demokrat Sia-sia, Yusril Beri Jawaban Menohok

...
RILIS.ID
Jakarta
30 September 2021 - 23:44 WIB
Politika | RILISID
...
Yusril Ihza Mahendra. Foto: Dok Rilisid

RILISID, Jakarta — Menkopolhukam Mahfud MD menyebut judicial review (JR) AD/ART Partai Demokrat yang dilakukan Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung (MA) bakal sia-sia.

Menanggapi hal itu, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pernyataan Mahfud harus dilihat dari sudut mana ia berada.

"Kalau beliau seorang politisi yang pikirannya bagaimana merebut kekuasaan dan jatuh-menjatuhkan orang yang sedang berkuasa, ucapan Pak Mahfud mungkin ada benarnya. Karena itu, beliau menganggap uji formil dan materi ke MA itu tdk ada gunanya," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021).

Sebaliknya, lanjut Yusril, jika Mahfud berpikir sebagai seorang negarawan, tentu akan berbeda pandangannya. UUD 1945 maupun UU secara normatif memerintahkan agar membangun kehidupan bangsa yang sehat dan demokratis.

Menurutnya, partai memainkan peranan besar dalam penyelenggaraan negara. Bagaimana negara akan sehat dan demokratis kalau partai politik sendiri monolitik, oligarkis dan nepotis.

Ditegaskannya, keputusan partai didominasi oleh seorang tokoh saja atau keputusan didominasi oleh elit tertentu melalui lembaga yang tidak demokratis di dalam partai itu.

"Kalau JR ini dikabulkan MA, di masa depan tidak akan ada lagi partai yang sesuka hatinya meligitimasi kemauan tokoh-tokohnya melalui AD/ART partai yang bertentangan dengan UU dan UUD 1945," terangnya.

"Kalau dilihat dari perspektif ini, JR ini bukan tidak ada gunanya, malah sangat besar manfaatnya. Jadi, di mana posisi Pak Mahfud: politisi atau negarawan?," ia menambahkan.

Yusril juga menilai Mahfud belum membaca dengan seksama permohonan uji formil dan materil AD/ART Partai Demokrat ke MA sehingga berkomentar di luar konteks.

"Concern beliau fokus pada upaya untuk menjatuhkan AHY. Sebagai advokat, saya tidak berurusan dengan hal itu. Bahwa ada para politisi yang akan memanfaatkan putusan MA nanti jika sekiranya dikabulkan untuk kepentingan politik mereka, saya tidak ikut campur. Saya bekerja profesional sebagai advokat," ungkapnya.

Ia pun menyarankan Mahfud sebagai Menkopolhukam tidak banyak berkomentar terhadap sebuah perkara yang dalam proses diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Pihaknya meminta pemerintah sebaiknya bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara itu kepada Mahkamah Agung.

"Apapun putusan MA nanti, semua pihak termasuk pemerintah, wajib menghormati putusan lembaga yudikatif tertinggi itu," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Mahfud Sebut Gugatan AD/ART Demokrat Sia-sia, Yusril Beri Jawaban Menohok

...
RILIS.ID
Jakarta
30 September 2021 - 23:44 WIB
Politika | RILISID
...
Yusril Ihza Mahendra. Foto: Dok Rilisid

RILISID, Jakarta — Menkopolhukam Mahfud MD menyebut judicial review (JR) AD/ART Partai Demokrat yang dilakukan Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung (MA) bakal sia-sia.

Menanggapi hal itu, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pernyataan Mahfud harus dilihat dari sudut mana ia berada.

"Kalau beliau seorang politisi yang pikirannya bagaimana merebut kekuasaan dan jatuh-menjatuhkan orang yang sedang berkuasa, ucapan Pak Mahfud mungkin ada benarnya. Karena itu, beliau menganggap uji formil dan materi ke MA itu tdk ada gunanya," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021).

Sebaliknya, lanjut Yusril, jika Mahfud berpikir sebagai seorang negarawan, tentu akan berbeda pandangannya. UUD 1945 maupun UU secara normatif memerintahkan agar membangun kehidupan bangsa yang sehat dan demokratis.

Menurutnya, partai memainkan peranan besar dalam penyelenggaraan negara. Bagaimana negara akan sehat dan demokratis kalau partai politik sendiri monolitik, oligarkis dan nepotis.

Ditegaskannya, keputusan partai didominasi oleh seorang tokoh saja atau keputusan didominasi oleh elit tertentu melalui lembaga yang tidak demokratis di dalam partai itu.

"Kalau JR ini dikabulkan MA, di masa depan tidak akan ada lagi partai yang sesuka hatinya meligitimasi kemauan tokoh-tokohnya melalui AD/ART partai yang bertentangan dengan UU dan UUD 1945," terangnya.

"Kalau dilihat dari perspektif ini, JR ini bukan tidak ada gunanya, malah sangat besar manfaatnya. Jadi, di mana posisi Pak Mahfud: politisi atau negarawan?," ia menambahkan.

Yusril juga menilai Mahfud belum membaca dengan seksama permohonan uji formil dan materil AD/ART Partai Demokrat ke MA sehingga berkomentar di luar konteks.

"Concern beliau fokus pada upaya untuk menjatuhkan AHY. Sebagai advokat, saya tidak berurusan dengan hal itu. Bahwa ada para politisi yang akan memanfaatkan putusan MA nanti jika sekiranya dikabulkan untuk kepentingan politik mereka, saya tidak ikut campur. Saya bekerja profesional sebagai advokat," ungkapnya.

Ia pun menyarankan Mahfud sebagai Menkopolhukam tidak banyak berkomentar terhadap sebuah perkara yang dalam proses diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Pihaknya meminta pemerintah sebaiknya bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara itu kepada Mahkamah Agung.

"Apapun putusan MA nanti, semua pihak termasuk pemerintah, wajib menghormati putusan lembaga yudikatif tertinggi itu," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya