Ketua DPD: Presidential Threshold Terbaik adalah 0 Persen
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Ketua DPD: Presidential Threshold Terbaik adalah 0 Persen

...
RILIS.ID
Pontianak
27 Oktober 2021 - 15:25 WIB
Elektoral | RILISID
...
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Foto: Istimewa

RILISID, Pontianak — Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut presidential threshold (PT) terbaik adalah nol persen.

Sehingga menurutnya, semua partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Dengan banyaknya kandidat, kata LaNyalla, tentu saja semakin besar peluang menghasilkan pemimpin berkualitas.

“Saya mengajak insan kampus untuk memantik diskusi konstitusi agar pemerintah dan DPR serius membahas dan menakar PT secara rasional," ujarnya saat menyampaikan pidato utama dalam Focus Group Discussion (FGD) Amandemen ke-5 UUD 1945 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Rabu (27/10/2021).

"Agar rakyat tidak dihadapkan pada dua pilihan sehingga demokrasi semakin sehat,” lanjut senator asal Jawa Timur ini.

LaNyalla menegaskan PT atau ambang batas pencalonan presiden tidak ada dalam konstitusi. Yang ada adalah ambang batas keterpilihan presiden.

“Beberapa waktu lalu saya membuka FGD di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari tiga narasumber dalam FGD itu, semuanya mengatakan dalam konstitusi yang ada adalah ambang batas keterpilihan, bukan ambang batas pencalonan,” ungkapnya.

Mengapa ada batas keterpilihan, menurut LaNyalla, karena untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar. Hal itu diatur dalam UUD hasil amandemen di Pasal 6A Ayat (3) dan (4).

Sedangkan terkait pencalonan, UUD hasil amandemen jelas menyatakan tidak ada ambang batas. Karena dalam Pasal 6 A ayat (2) disebutkan; “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

“Artinya setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Dan pencalonan itu diajukan sebelum pilpres dilaksanakan,” tambahnya.

Ia mengakui bahwa lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu semakin salah kaprah.

Pasal 222 menyebutkan; “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

“Jadi selain memberi ambang batas yang angkanya entah dari mana dan ditentukan siapa, di pasal tersebut juga terdapat kalimat 'pada Pemilu anggota DPR sebelumnya'. Ini membuat komposisi perolehan suara partai secara nasional atau kursi DPR tersebut diambil dari komposisi lama atau periode 5 tahun sebelumnya,” paparnya.

Pasal tersebut, masih kata LaNyalla, aneh dan menyalahi konstitusi. Undang-undang pemilu itu jelas bukan derivatif dari Pasal 6A UUD hasil amandemen.

“Jadi selama UU ini berlaku, maka Pilpres 2024 selain masih mengunakan ambang batas pencalonan, juga menggunakan basis suara Pemilu 2019 kemarin," ucapnya.

"Atau basis hasil suara yang sudah 'basi'. Padahal di 2024, ada partai baru peserta pemilu. Lantas apakah mereka tidak bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres. Padahal amanat konstitusi jelas memberikan hak pengusung kepada partai politik peserta pemilu,” ia menambahkan.

Melihat fakta-fakta itu, LaNyalla berharap FGD bisa menjadi pemantik kesadaran seluruh elemen bangsa untuk memikirkan secara serius masa depan Indonesia lebih baik.

“Itulah alasan saya datang ke kampus-kampus untuk berbicara soal konstitusi. Karena sejak dilantik sebagai ketua DPD hingga saat ini saya sudah keliling ke 33 provinsi hingga menemukan kesimpulan bahwa semua permasalahan di daerah sama. Mulai dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, hingga kemiskinan, setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ketidakadilan sosial,” tandasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Ketua DPD: Presidential Threshold Terbaik adalah 0 Persen

...
RILIS.ID
Pontianak
27 Oktober 2021 - 15:25 WIB
Elektoral | RILISID
...
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Foto: Istimewa

RILISID, Pontianak — Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut presidential threshold (PT) terbaik adalah nol persen.

Sehingga menurutnya, semua partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Dengan banyaknya kandidat, kata LaNyalla, tentu saja semakin besar peluang menghasilkan pemimpin berkualitas.

“Saya mengajak insan kampus untuk memantik diskusi konstitusi agar pemerintah dan DPR serius membahas dan menakar PT secara rasional," ujarnya saat menyampaikan pidato utama dalam Focus Group Discussion (FGD) Amandemen ke-5 UUD 1945 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Rabu (27/10/2021).

"Agar rakyat tidak dihadapkan pada dua pilihan sehingga demokrasi semakin sehat,” lanjut senator asal Jawa Timur ini.

LaNyalla menegaskan PT atau ambang batas pencalonan presiden tidak ada dalam konstitusi. Yang ada adalah ambang batas keterpilihan presiden.

“Beberapa waktu lalu saya membuka FGD di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari tiga narasumber dalam FGD itu, semuanya mengatakan dalam konstitusi yang ada adalah ambang batas keterpilihan, bukan ambang batas pencalonan,” ungkapnya.

Mengapa ada batas keterpilihan, menurut LaNyalla, karena untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar. Hal itu diatur dalam UUD hasil amandemen di Pasal 6A Ayat (3) dan (4).

Sedangkan terkait pencalonan, UUD hasil amandemen jelas menyatakan tidak ada ambang batas. Karena dalam Pasal 6 A ayat (2) disebutkan; “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

“Artinya setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Dan pencalonan itu diajukan sebelum pilpres dilaksanakan,” tambahnya.

Ia mengakui bahwa lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu semakin salah kaprah.

Pasal 222 menyebutkan; “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

“Jadi selain memberi ambang batas yang angkanya entah dari mana dan ditentukan siapa, di pasal tersebut juga terdapat kalimat 'pada Pemilu anggota DPR sebelumnya'. Ini membuat komposisi perolehan suara partai secara nasional atau kursi DPR tersebut diambil dari komposisi lama atau periode 5 tahun sebelumnya,” paparnya.

Pasal tersebut, masih kata LaNyalla, aneh dan menyalahi konstitusi. Undang-undang pemilu itu jelas bukan derivatif dari Pasal 6A UUD hasil amandemen.

“Jadi selama UU ini berlaku, maka Pilpres 2024 selain masih mengunakan ambang batas pencalonan, juga menggunakan basis suara Pemilu 2019 kemarin," ucapnya.

"Atau basis hasil suara yang sudah 'basi'. Padahal di 2024, ada partai baru peserta pemilu. Lantas apakah mereka tidak bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres. Padahal amanat konstitusi jelas memberikan hak pengusung kepada partai politik peserta pemilu,” ia menambahkan.

Melihat fakta-fakta itu, LaNyalla berharap FGD bisa menjadi pemantik kesadaran seluruh elemen bangsa untuk memikirkan secara serius masa depan Indonesia lebih baik.

“Itulah alasan saya datang ke kampus-kampus untuk berbicara soal konstitusi. Karena sejak dilantik sebagai ketua DPD hingga saat ini saya sudah keliling ke 33 provinsi hingga menemukan kesimpulan bahwa semua permasalahan di daerah sama. Mulai dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, hingga kemiskinan, setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ketidakadilan sosial,” tandasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya