Tuntut Harta Gono-gini, Janda Ini Mengadu ke Presiden Jokowi
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Tuntut Harta Gono-gini, Janda Ini Mengadu ke Presiden Jokowi

...
Doni Marhendro Teguh
Jakarta
9 April 2021 - 16:09 WIB
Peristiwa | RILISID
...
Valentina Linawati (kanan) melakukan konferensi pers kepada wartawan di bilangan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (9/4/2021). FOTO: RILIS.ID/Doni Marhendro

RILISID, Jakarta — Perceraian Valentina Linawati (61) dengan almarhum suaminya, Hardi Susanto berujung pada perampasan terhadap sejumlah aset gono-gini oleh negara. Termasuk rumah orang tuanya.

Warga Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen No. B-8 RT 01/RW 10, Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur itu akhirnya mengadukan perampasan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya sendiri harus mengantarkan sejumlah surat ke Istana Negara melalui Kepala Kantor Staf Presiden dan Mahkamah Agung,” kata Valentina kepada wartawan di bilangan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Valentina mengadukan hal itu ke Jokowi karena dirinya merasa tidak mendapatkan keadilan di Kota Malang. Ia pun didampingi tim kuasa hukumnya, KRMP. D. Bambang P dan Nanang Setiawan.

Menurut Valentina, aset yang dimilikinya senilai Rp25 miliar dirampas sistematis melalui lelang. Ia terus berupaya mencari keadilan dan meminta perhatian sejumlah pejabat tinggi negara.

"Rumah peninggalan orangtua saya sendiri diambil alih secara paksa melalui lelang. Saya jauh-jauh dari Kota Malang ke Jakarta untuk meminta perhatian sejumlah pejabat tinggi negara,” tuturnya.

Perampasan aset tersebut, kata Valentina, tak hanya menimbulkan kerugian materil melainkan juga immateril.

Karena menurutnya, banyak warga sekitar menyaksikan saat rumah yang ia huni dieksekusi berdasarkan hasil lelang.

"Di sini izinkan saya menyampaikan, bahwa saya sebagai korban ketidakadilan yang dipermalukan di depan umum, yang saya sebut sebagai arogansi kekuasaan aparatur negara. Saya sebagai ibu rumah tangga biasa, dengan adanya peristiwa yang saya alami, menurut saya harus disudahi,” ungkapnya.

Valentina keberatan lantaran rumah orang tuanya menjadi objek sengketa antara dirinya dengan almarhum Hardi Susanto.

Kuasa hukum Valentina Linawati, KRMP.D. Bambang P mengaku akan terus memperjuangkan hak kliennya. Ia berharap Mahkamah Agung (MA) dapat mengabulkan permohonannya untuk memeriksa Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang.

Kata Bambang, keputusan PN Kota Malang untuk mengeksekusi aset milik kliennya pada 23 Maret 2021 terdapat beberapa kejanggalan.

Ia juga menyakini proses penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi dapat berjalan fair dan memihak rakyat.

"Kami percaya, pemerintahan Presiden Jokowi dapat memperhatikan dengan seksama memeriksanya dengan memastikan untuk mendatangi PN Kota Malang dan dapat memberikan perlindungan hukum," ucap Bambang.‎

Dengan demikian, Bambang pun meminta nama baik kliennya dapat dipulihkan kembali. Karena setelah penyitaan aset tersebut, nama baik Valentina menjadi tercemar akibat pandangan negatif dari berbagai pihak.

"Kami berharap untuk bisa mengembalikan nama baik Ibu Valentina, dan dapat mengembalikan aset yang tengah dipersoalkan di Malang. Sebab aset tersebut benar-benar milik klien kami dengan bukti sertifikat yang dibawa Ibu Valentina," tegasnya.

Bambang menambahkan, dengan adanya persoalan kasuistik yang tengah dihadapi dan diperjuangkan kliennya, dapat menjadi cermin dan juga pelajaran berharga di tengah proses penegakan hukum serta rasa keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Tuntut Harta Gono-gini, Janda Ini Mengadu ke Presiden Jokowi

...
Doni Marhendro Teguh
Jakarta
9 April 2021 - 16:09 WIB
Peristiwa | RILISID
...
Valentina Linawati (kanan) melakukan konferensi pers kepada wartawan di bilangan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (9/4/2021). FOTO: RILIS.ID/Doni Marhendro

RILISID, Jakarta — Perceraian Valentina Linawati (61) dengan almarhum suaminya, Hardi Susanto berujung pada perampasan terhadap sejumlah aset gono-gini oleh negara. Termasuk rumah orang tuanya.

Warga Jalan Pahlawan Trip Taman Ijen No. B-8 RT 01/RW 10, Oro-oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur itu akhirnya mengadukan perampasan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya sendiri harus mengantarkan sejumlah surat ke Istana Negara melalui Kepala Kantor Staf Presiden dan Mahkamah Agung,” kata Valentina kepada wartawan di bilangan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Valentina mengadukan hal itu ke Jokowi karena dirinya merasa tidak mendapatkan keadilan di Kota Malang. Ia pun didampingi tim kuasa hukumnya, KRMP. D. Bambang P dan Nanang Setiawan.

Menurut Valentina, aset yang dimilikinya senilai Rp25 miliar dirampas sistematis melalui lelang. Ia terus berupaya mencari keadilan dan meminta perhatian sejumlah pejabat tinggi negara.

"Rumah peninggalan orangtua saya sendiri diambil alih secara paksa melalui lelang. Saya jauh-jauh dari Kota Malang ke Jakarta untuk meminta perhatian sejumlah pejabat tinggi negara,” tuturnya.

Perampasan aset tersebut, kata Valentina, tak hanya menimbulkan kerugian materil melainkan juga immateril.

Karena menurutnya, banyak warga sekitar menyaksikan saat rumah yang ia huni dieksekusi berdasarkan hasil lelang.

"Di sini izinkan saya menyampaikan, bahwa saya sebagai korban ketidakadilan yang dipermalukan di depan umum, yang saya sebut sebagai arogansi kekuasaan aparatur negara. Saya sebagai ibu rumah tangga biasa, dengan adanya peristiwa yang saya alami, menurut saya harus disudahi,” ungkapnya.

Valentina keberatan lantaran rumah orang tuanya menjadi objek sengketa antara dirinya dengan almarhum Hardi Susanto.

Kuasa hukum Valentina Linawati, KRMP.D. Bambang P mengaku akan terus memperjuangkan hak kliennya. Ia berharap Mahkamah Agung (MA) dapat mengabulkan permohonannya untuk memeriksa Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang.

Kata Bambang, keputusan PN Kota Malang untuk mengeksekusi aset milik kliennya pada 23 Maret 2021 terdapat beberapa kejanggalan.

Ia juga menyakini proses penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi dapat berjalan fair dan memihak rakyat.

"Kami percaya, pemerintahan Presiden Jokowi dapat memperhatikan dengan seksama memeriksanya dengan memastikan untuk mendatangi PN Kota Malang dan dapat memberikan perlindungan hukum," ucap Bambang.‎

Dengan demikian, Bambang pun meminta nama baik kliennya dapat dipulihkan kembali. Karena setelah penyitaan aset tersebut, nama baik Valentina menjadi tercemar akibat pandangan negatif dari berbagai pihak.

"Kami berharap untuk bisa mengembalikan nama baik Ibu Valentina, dan dapat mengembalikan aset yang tengah dipersoalkan di Malang. Sebab aset tersebut benar-benar milik klien kami dengan bukti sertifikat yang dibawa Ibu Valentina," tegasnya.

Bambang menambahkan, dengan adanya persoalan kasuistik yang tengah dihadapi dan diperjuangkan kliennya, dapat menjadi cermin dan juga pelajaran berharga di tengah proses penegakan hukum serta rasa keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya