Rumahnya Mau Digusur PT KAI, Masyarakat Pasirgintung Ngadu ke Komisi II DPR
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Rumahnya Mau Digusur PT KAI, Masyarakat Pasirgintung Ngadu ke Komisi II DPR

...
RILIS.ID
Jakarta
22 September 2021 - 16:57 WIB
Peristiwa | RILISID
...
Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menerima berkas dari masyarakat Pasirgintung. Foto: Ist

RILISID, Jakarta — Sejumlah perwakilan masyarakat Pasirgintung, Bandarlampung, Lampung, mengadukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait sengketa lahan ke Komisi II DPR RI.

Mereka didampingi LBH Bandarlampung untuk menyampaikan keterangan kepada para wakil rakyat dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi II Komplek Senayan, Jakarta pada Selasa (21/9/2021) lalu.

Staf Advokasi LBH Bandarlampung Anugrah Prima Utama mengakui sengketa lahan antara masyarakat Pasirgintung dengan PT KAI Divre IV Tanjungkarang sudah berlangsung cukup lama.

"RDP dengan Komisi II dengan maksud untuk meminta agar permasalahan tanah yang selama ini menjadi polemik dan meresahkan masyarakat untuk dapat segera dituntaskan," katanya dalam siaran pers yang diterima Rilisid, Rabu (22/9/2021).

Menurut Anugrah, sebagian besar masyarakat Pasirgintung dipaksa membayar sewa atas rumah maupun lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun.

"Mereka diminta mentransfer sejumlah uang dengan nominal yang berbeda kepada akun virtual atas nama pribadi yang tidak jelas kedudukan dan statusnya. Kondisi ini membuat masyarakat makin sengsara karena perekonomian mereka sedang sulit akibat pandemi," ungkapnya.

Anugrah menjelaskan PT KAI klaim menguasai lahan tersebut berdasarkan grondkaart atau peta tanah yang sudah tidak diakui kekuatan hukumnya sejak 20 tahun setelah disahkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA.

"Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah junco Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah, seluruh aset negara yang dulu merupakan aset Belanda pada masa penjajahan harus dikonversi," paparnya.

Namun, masih menurut Anugrah, PT KAI tidak pernah melakukan konversi terhadap hak atas tanah berupa grondkaart dan mendaftarkannya sebagai aset negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

"Justru PT KAI telah lalai karena tidak menjalankan perintah undang-undang dan menelantarkan tanah yang diklaim sebagai asetnya selama puluhan tahun," tegasnya.

Menyikapi aduan itu, Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang berjanji akan membahas dan mempelajari tuntutan masyarakat dalam rapat pleno. Ia juga akan menyampaikan hasilnya kepada seluruh pihak.

Diketahui, konflik lahan antara masyarakat Pasirgintung dan PT KAI berawal saat perusahaan pelat merah itu melakukan penertiban aset dengan melakukan pengukuran hingga penggusuran rumah warga pada 2012-2020.

Berikut ini tuntutan masyarakat Pasirgintung yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI:

1. Hentikan upaya penarikan sewa-menyewa yang dilakukan oleh PT KAI Divre IV Tanjungkarang terhadap masyarakat yang sudah selama puluhan tahun menempati tanah dan bangunan.

2. Hentikan segala upaya kriminalisasi, pengukuran, dan penggusuran yang dilakukan PT KAI Divre IV Tanjungkarang maupun oleh pihak-pihak lain terhadap masyarakat yang sudah selama puluhan tahun menempati tanah dan bangunan.

3. Berikan kepastian hukum berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang ditempati masyarakat sejak puluhan tahun lalu. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Rumahnya Mau Digusur PT KAI, Masyarakat Pasirgintung Ngadu ke Komisi II DPR

...
RILIS.ID
Jakarta
22 September 2021 - 16:57 WIB
Peristiwa | RILISID
...
Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menerima berkas dari masyarakat Pasirgintung. Foto: Ist

RILISID, Jakarta — Sejumlah perwakilan masyarakat Pasirgintung, Bandarlampung, Lampung, mengadukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait sengketa lahan ke Komisi II DPR RI.

Mereka didampingi LBH Bandarlampung untuk menyampaikan keterangan kepada para wakil rakyat dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi II Komplek Senayan, Jakarta pada Selasa (21/9/2021) lalu.

Staf Advokasi LBH Bandarlampung Anugrah Prima Utama mengakui sengketa lahan antara masyarakat Pasirgintung dengan PT KAI Divre IV Tanjungkarang sudah berlangsung cukup lama.

"RDP dengan Komisi II dengan maksud untuk meminta agar permasalahan tanah yang selama ini menjadi polemik dan meresahkan masyarakat untuk dapat segera dituntaskan," katanya dalam siaran pers yang diterima Rilisid, Rabu (22/9/2021).

Menurut Anugrah, sebagian besar masyarakat Pasirgintung dipaksa membayar sewa atas rumah maupun lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun.

"Mereka diminta mentransfer sejumlah uang dengan nominal yang berbeda kepada akun virtual atas nama pribadi yang tidak jelas kedudukan dan statusnya. Kondisi ini membuat masyarakat makin sengsara karena perekonomian mereka sedang sulit akibat pandemi," ungkapnya.

Anugrah menjelaskan PT KAI klaim menguasai lahan tersebut berdasarkan grondkaart atau peta tanah yang sudah tidak diakui kekuatan hukumnya sejak 20 tahun setelah disahkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA.

"Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah junco Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah, seluruh aset negara yang dulu merupakan aset Belanda pada masa penjajahan harus dikonversi," paparnya.

Namun, masih menurut Anugrah, PT KAI tidak pernah melakukan konversi terhadap hak atas tanah berupa grondkaart dan mendaftarkannya sebagai aset negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

"Justru PT KAI telah lalai karena tidak menjalankan perintah undang-undang dan menelantarkan tanah yang diklaim sebagai asetnya selama puluhan tahun," tegasnya.

Menyikapi aduan itu, Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang berjanji akan membahas dan mempelajari tuntutan masyarakat dalam rapat pleno. Ia juga akan menyampaikan hasilnya kepada seluruh pihak.

Diketahui, konflik lahan antara masyarakat Pasirgintung dan PT KAI berawal saat perusahaan pelat merah itu melakukan penertiban aset dengan melakukan pengukuran hingga penggusuran rumah warga pada 2012-2020.

Berikut ini tuntutan masyarakat Pasirgintung yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI:

1. Hentikan upaya penarikan sewa-menyewa yang dilakukan oleh PT KAI Divre IV Tanjungkarang terhadap masyarakat yang sudah selama puluhan tahun menempati tanah dan bangunan.

2. Hentikan segala upaya kriminalisasi, pengukuran, dan penggusuran yang dilakukan PT KAI Divre IV Tanjungkarang maupun oleh pihak-pihak lain terhadap masyarakat yang sudah selama puluhan tahun menempati tanah dan bangunan.

3. Berikan kepastian hukum berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang ditempati masyarakat sejak puluhan tahun lalu. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya