Kapolda Copot Kapolsek yang Tahan Sopir Ekspedisi Tanpa Status Hukum
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Kapolda Copot Kapolsek yang Tahan Sopir Ekspedisi Tanpa Status Hukum

...
RILIS.ID
Bandarlampung
14 Januari 2022 - 22:09 WIB
Peristiwa | RILISID
...
Ilustrasi: Rilisid/Kalbi

RILISID, Bandarlampung — Penahanan sopir ekspedisi bernama Arsiman di Mapolsek Tanjungkarang Barat, Bandarlampung, berbuntut pencopotan Kapolsek setempat Kompol David Jeckson Sianipar.

Hal itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Lampung Nomor ST/29//I/KEP/2022 yang ditandatangani Karo SDM Polda Lampung Kombes Endang.

Dalam surat telegram yang dikeluarkan pada Jumat (14/1/2022), Kompol David Jeckson Sianipar dimutasi sebagai Pamen Ditsamapta Polda Lampung dalam rangka evaluasi jabatan.

Sebagai penggantinya, Kompol Sandy Galih Putra. Sandy sebelumnya menjabat Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad membenarkan hal itu. Ia memastikan ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggota Polsek TkB.

"Silakan masyarakat lapor, segera akan kami tindak lanjuti," katanya seperti dilansir Rilisid Lampung, Jumat.

Pandra mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat terkait penahanan Arsiman.

Saat ini, lanjutnya, Kapolsek Tanjungkarang Barat, Kanitreskrim dan beberapa anggota Polsek sedang dalam pemeriksaan Bidang Propam Polda Lampung.

"Benar tidaknya permasalahan, diduga oknum tersebut telah melakukan pelanggaran prosedur, kami masih menunggu dari hasil penyelidikan Propam Polda Lampung," terang Pandra.

"Kami mohon dari pihak keluarga saudara Arsiman dan pengacaranya untuk bersabar, secepatnya akan kami laksanakan press conference terkait hasil dari penyelidikan Propam Polda Lampung," sambungnya.

Pandra mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena telah melaporkan kejadian tersebut. Ini sesuai komitmen Kapolda Lampung.

"(Kapolda) Beliau tidak akan mentolerir perbuatan anggotanya, jika terbukti bersalah. Serahkan semua permasalahan ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutup Pandra.

Sebelumnya, istri Arsiman didampingi kuasa hukum dari LBH Bandarlampung menjemput suaminya yang ditahan delapan hari tanpa status jelas, Rabu (12/1/2022).

Perempuan ini merasa suaminya menjadi korban kesewenang-wenangan oknum aparat kepolisian Polsek Tanjungkarang Barat (TkB).

Menurut Arsiman, dirinya ditahan tanpa dasar hukum sejak 4-12 Januari 2022.

Padahal, Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyebutkan, penyidik dalam melakukan penangkapan paling lama 1 x 24 jam dengan membawa perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Namun dalam hal ini, Arsiman diantarkan seseorang yang diduga anggota Polda Lampung ke Kantor Polsek TkB tanpa laporan kepolisian atau aduan, surat perintah penangkapan, maupun surat penahanan.

Dalam penahanan, Arsiman sempat menerima perlakuan yang diduga penyiksaan dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM).

Misalnya, Arsiman tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan Kanitreskrim Polsek TkB dan dikunci pada malam harinya layaknya seorang tahanan.

Bahkan untuk buang air kecil saja, Arsiman harus menggunakan botol air mineral karena tidak diizinkan ke kamar mandi.

Arsiman kerap harus menahan lapar seharian karena tidak diberi makanan. Ia hanya boleh membeli makanan di luar dan hanya dapat memesan makanan via aplikasi online. 

Berdasar keterangan Arsiman tersebut, LBH Bandarlampung melihat adanya dugaan penyiksaan dalam konteks HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Kemudian dalam Pasal 34, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Terlebih, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Dalam konvensi ini mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik (public official) dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya.

"Karena itu, Arsiman bersama dengan LBH Bandar Lampung melaporkan persoalan ini ke Mabes Polri dan Komnas HAM," kata Direktur LBH Bandarlampung Sumaindra Jarwadi, Jumat (14/1/2022). (*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya

Kapolda Copot Kapolsek yang Tahan Sopir Ekspedisi Tanpa Status Hukum

...
RILIS.ID
Bandarlampung
14 Januari 2022 - 22:09 WIB
Peristiwa | RILISID
...
Ilustrasi: Rilisid/Kalbi

RILISID, Bandarlampung — Penahanan sopir ekspedisi bernama Arsiman di Mapolsek Tanjungkarang Barat, Bandarlampung, berbuntut pencopotan Kapolsek setempat Kompol David Jeckson Sianipar.

Hal itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Lampung Nomor ST/29//I/KEP/2022 yang ditandatangani Karo SDM Polda Lampung Kombes Endang.

Dalam surat telegram yang dikeluarkan pada Jumat (14/1/2022), Kompol David Jeckson Sianipar dimutasi sebagai Pamen Ditsamapta Polda Lampung dalam rangka evaluasi jabatan.

Sebagai penggantinya, Kompol Sandy Galih Putra. Sandy sebelumnya menjabat Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad membenarkan hal itu. Ia memastikan ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggota Polsek TkB.

"Silakan masyarakat lapor, segera akan kami tindak lanjuti," katanya seperti dilansir Rilisid Lampung, Jumat.

Pandra mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat terkait penahanan Arsiman.

Saat ini, lanjutnya, Kapolsek Tanjungkarang Barat, Kanitreskrim dan beberapa anggota Polsek sedang dalam pemeriksaan Bidang Propam Polda Lampung.

"Benar tidaknya permasalahan, diduga oknum tersebut telah melakukan pelanggaran prosedur, kami masih menunggu dari hasil penyelidikan Propam Polda Lampung," terang Pandra.

"Kami mohon dari pihak keluarga saudara Arsiman dan pengacaranya untuk bersabar, secepatnya akan kami laksanakan press conference terkait hasil dari penyelidikan Propam Polda Lampung," sambungnya.

Pandra mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena telah melaporkan kejadian tersebut. Ini sesuai komitmen Kapolda Lampung.

"(Kapolda) Beliau tidak akan mentolerir perbuatan anggotanya, jika terbukti bersalah. Serahkan semua permasalahan ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutup Pandra.

Sebelumnya, istri Arsiman didampingi kuasa hukum dari LBH Bandarlampung menjemput suaminya yang ditahan delapan hari tanpa status jelas, Rabu (12/1/2022).

Perempuan ini merasa suaminya menjadi korban kesewenang-wenangan oknum aparat kepolisian Polsek Tanjungkarang Barat (TkB).

Menurut Arsiman, dirinya ditahan tanpa dasar hukum sejak 4-12 Januari 2022.

Padahal, Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyebutkan, penyidik dalam melakukan penangkapan paling lama 1 x 24 jam dengan membawa perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Namun dalam hal ini, Arsiman diantarkan seseorang yang diduga anggota Polda Lampung ke Kantor Polsek TkB tanpa laporan kepolisian atau aduan, surat perintah penangkapan, maupun surat penahanan.

Dalam penahanan, Arsiman sempat menerima perlakuan yang diduga penyiksaan dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM).

Misalnya, Arsiman tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan Kanitreskrim Polsek TkB dan dikunci pada malam harinya layaknya seorang tahanan.

Bahkan untuk buang air kecil saja, Arsiman harus menggunakan botol air mineral karena tidak diizinkan ke kamar mandi.

Arsiman kerap harus menahan lapar seharian karena tidak diberi makanan. Ia hanya boleh membeli makanan di luar dan hanya dapat memesan makanan via aplikasi online. 

Berdasar keterangan Arsiman tersebut, LBH Bandarlampung melihat adanya dugaan penyiksaan dalam konteks HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Kemudian dalam Pasal 34, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Terlebih, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Dalam konvensi ini mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik (public official) dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya.

"Karena itu, Arsiman bersama dengan LBH Bandar Lampung melaporkan persoalan ini ke Mabes Polri dan Komnas HAM," kata Direktur LBH Bandarlampung Sumaindra Jarwadi, Jumat (14/1/2022). (*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya