Bentrok TNI-Polri di Mimika, Senator Filep: Jangan Anggap Remeh Konflik Berulang!
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Bentrok TNI-Polri di Mimika, Senator Filep: Jangan Anggap Remeh Konflik Berulang!

...
RILIS.ID
Jakarta
30 November 2021 - 11:14 WIB
Nasional | RILISID
...
Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Bentrokan personel TNI yang tergabung dalam Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Amole Brimob Polri di Mimika, pada Sabtu (27/11/2021) lalu, menyita perhatian anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma.

Menurutnya, kedua institusi tersebut harus melakukan evaluasi internal terkait siklus bentrok TNI-Polri yang kerap terjadi.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa TNI dan Polri seringkali bentrok dalam tugas. Kejadian yang berulang ini semestinya ditelaah lebih jauh latar belakangnya. Bukan karena masalahnya sepele, tetapi karena berulang. Lihat saja data berapa banyak konflik TNI-Polri dalam setahun," kata Filep dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/11/2021).

Ia meminta pimpinan TNI dan Polri agar tidak menganggap remeh bentrok berulang yang terjadi di tingkatan anggota.

Disebutkannya, akar masalah yang terjadi karena adanya konflik tertutup antara TNI-Polri. Adanya prasangka, persepsi dan identitas sosial yang berbeda.

Akademisi Papua Barat ini berkeyakinan salah satu penyebabnya ialah kecemburuan, problem hierarki, dan dikotomi pekerjaan yang tumpeng tindih di antara kedua institusi itu. Sehingga memudahkan konflik terjadi.

“Kedua institusi ini tugasnya menjaga marwah negara. Jangan sampai isu-isu yang beredar terkait bentrokan, dipertontonkan lagi, misalnya ada pimpinan yang kurang peduli, kecemburuan terkait kesejahteraan antarinstitusi, atau lainnya," ujar Filep.

“Supaya tidak berlarut-larut dan cenderung menciptakan dendam, maka saya sarankan harus ada evaluasi total terkait sinergitas kedua institusi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergitas ini menjadi kunci agar setiap institusi menghilangkan ego sektoralnya. Bila memang ini ulah oknum tertentu, maka harus diproses hukum secara tegas,” ia menambahkan.

Pihaknya pun berharap kepada personel TNI-Polri lebih mengedepankan visi besar dalam menciptakan keamanan di Papua dan Papua Barat.

“Kita berharap TNI-Polri sudah selayaknya bersikap lebih arif di lapangan. Kalau rakyat jadi korban dari kejadian seperti ini, urusannya bukan lagi antarinstitusi, melainkan negara dan rakyat. Itu yang tidak kita inginkan. Saya berharap Kapolri dan Panglima TNI benar-benar memahami situasi ini," pinta Filep.

Sebagai informasi, Rusdah Sarifah (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan Polri melemah.

Antara lain karena digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa lalu; rasa aman dan ketenteraman masyarakat berkurang; meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban; serta terjadinya kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia di tengah masyarakat. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Bentrok TNI-Polri di Mimika, Senator Filep: Jangan Anggap Remeh Konflik Berulang!

...
RILIS.ID
Jakarta
30 November 2021 - 11:14 WIB
Nasional | RILISID
...
Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Bentrokan personel TNI yang tergabung dalam Satgas Nanggala Kopassus dan Satgas Amole Brimob Polri di Mimika, pada Sabtu (27/11/2021) lalu, menyita perhatian anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma.

Menurutnya, kedua institusi tersebut harus melakukan evaluasi internal terkait siklus bentrok TNI-Polri yang kerap terjadi.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa TNI dan Polri seringkali bentrok dalam tugas. Kejadian yang berulang ini semestinya ditelaah lebih jauh latar belakangnya. Bukan karena masalahnya sepele, tetapi karena berulang. Lihat saja data berapa banyak konflik TNI-Polri dalam setahun," kata Filep dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/11/2021).

Ia meminta pimpinan TNI dan Polri agar tidak menganggap remeh bentrok berulang yang terjadi di tingkatan anggota.

Disebutkannya, akar masalah yang terjadi karena adanya konflik tertutup antara TNI-Polri. Adanya prasangka, persepsi dan identitas sosial yang berbeda.

Akademisi Papua Barat ini berkeyakinan salah satu penyebabnya ialah kecemburuan, problem hierarki, dan dikotomi pekerjaan yang tumpeng tindih di antara kedua institusi itu. Sehingga memudahkan konflik terjadi.

“Kedua institusi ini tugasnya menjaga marwah negara. Jangan sampai isu-isu yang beredar terkait bentrokan, dipertontonkan lagi, misalnya ada pimpinan yang kurang peduli, kecemburuan terkait kesejahteraan antarinstitusi, atau lainnya," ujar Filep.

“Supaya tidak berlarut-larut dan cenderung menciptakan dendam, maka saya sarankan harus ada evaluasi total terkait sinergitas kedua institusi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergitas ini menjadi kunci agar setiap institusi menghilangkan ego sektoralnya. Bila memang ini ulah oknum tertentu, maka harus diproses hukum secara tegas,” ia menambahkan.

Pihaknya pun berharap kepada personel TNI-Polri lebih mengedepankan visi besar dalam menciptakan keamanan di Papua dan Papua Barat.

“Kita berharap TNI-Polri sudah selayaknya bersikap lebih arif di lapangan. Kalau rakyat jadi korban dari kejadian seperti ini, urusannya bukan lagi antarinstitusi, melainkan negara dan rakyat. Itu yang tidak kita inginkan. Saya berharap Kapolri dan Panglima TNI benar-benar memahami situasi ini," pinta Filep.

Sebagai informasi, Rusdah Sarifah (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan Polri melemah.

Antara lain karena digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa lalu; rasa aman dan ketenteraman masyarakat berkurang; meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban; serta terjadinya kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia di tengah masyarakat. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya