PSI: Pemerintah Harus Beri Insentif Agar Swasta Ikut Bantu Atasi Pandemi Corona - RILIS.ID
PSI: Pemerintah Harus Beri Insentif Agar Swasta Ikut Bantu Atasi Pandemi Corona
RILIS.ID
Minggu | 05/04/2020 09.49 WIB
PSI: Pemerintah Harus Beri Insentif Agar Swasta Ikut Bantu Atasi Pandemi Corona
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Kalbi Rikardo

RILIS.ID, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang memungkinkan bantuan yang diberikan oleh swasta untuk membantu menangani masalah corona bisa diklaim menjadi potongan pajak.

Kebijakan ini diperlukan untuk mendorong partisipasi dunia usaha dalam membantu rakyat yang terdampak. Mobilisasi bantuan selain dari negara, juga perlu dilakukan oleh dunia usaha. Hal itu harus dilakukan sesegera mungkin untuk mengatasi dampak meluasnya wabah virus corona.

“Dampak pandemi ini sangat besar, terutama bagi rakyat kecil. Banyak rakyat kecil yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan,” kata Juru Bicara DPP PSI Bidang Pajak, Dr R. Benny Kisworo, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/4/2020).

Saat ini, lanjut Benny, masyarakat tidak bisa bergantung sepenuhnya pada pemerintah untuk menanggulangi dampak tersebut.

“Seluruh kalangan masyarakat, termasuk pengusaha, sudah seharusnya bergerak bersama. Donasi pengusaha akan sangat meringankan beban rakyat,” ujarnya.

Namun, insentif juga perlu diberikan agar gerakan sosial tersebut menjadi lebih masif.

“Pengusaha layak diberikan insentif supaya lebih banyak lagi yang terlibat. Jika hanya satu atau dua pengusaha, tidak akan memberikan pengaruh signifikan,” tambahnya.

Benny menambahkan, untuk memuluskan rencana tersebut, pemerintah bisa segera menerbitkan payung hukumnya.

“Payung hukum tersebut adalah peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) yang berkenaan dengan pemotongan pajak perusahaan yang melakukan donasi. Nilai potongan pajak bisa dibuat bervariasi, mengacu pada besar donasi, skala cakupan, atau kriteria lain,” paparnya.

Payung hukum berbentuk Perppu diperlukan karena harus secepatnya hadir. Akan sangat panjang waktu yang diperlukan jika harus melalui proses legislasi normal.

“Kita berpacu dengan waktu. Segera terbitkan Perppu, sehingga insentif untuk dunia usaha segera terjadi. Pada gilirannya dunia usaha bisa langsung terlibat dalam membantu rakyat yang terdampak wabah corona ini,” pungkas Benny. (*)

Editor Segan Simanjuntak


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID