Raker dengan Menpora, Komite III DPD RI Bahas Kesiapan PON hingga Grand Design Olahraga Nasional
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Raker dengan Menpora, Komite III DPD RI Bahas Kesiapan PON hingga Grand Design Olahraga Nasional

...
RILIS.ID
Jakarta
20 September 2021 - 17:16 WIB
Olahraga | RILISID
...
Raker Komite III DPD RI dan Menpora Zainudin Amali secara virtual, Senin (20/9/2021). Foto: Tangkapan layar

RILISID, Jakarta — Komite III DPD RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali terkait kesiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2021 di Papua, pada 2-15 Oktober mendatang.

"PON di Papua kurang dari 14 hari lagi. Maka bagaimana kesiapan dari pemerintah pusat dan daerah? Kita tahu bahwa penyelenggaraan PON ini juga dilakukan di tiga kota yaitu Jayapura, Merauke, dan Timika,” ujar Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Senin (20/9/2021).

Selain kesiapan PON, Komite III juga tengah melakukan penyusunan pandangan dan pendapat terhadap rancangan undang-undang (RUU) perubahan atas UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Termasuk mendorong cabang olahraga (cabor) berbasis prestasi yang sudah banyak berkembang di daerah. Seperti diutarakan anggota DPD RI Dapil Sulawesi Barat Iskandar Muda Baharuddin Lopa.

"Daerah sudah menjalankan pembinaan cabor unggulan, namun setiap daerah dalam mengembangkan cabor prestasi harus realistis dalam anggaran. Maka, bagaimana pusat mengatasi ini agar bisa berjalan di daerah,” ujarnya.

Sementara, anggota DPD RI Dapil Gorontalo Rahmijati Jahja menyayangkan Kemenpora yang tidak memasukkan cabor sepak takraw dalam 14 cabor unggulan grand design olahraga nasional.

Menurutnya, sepak takraw telah memberikan kontribusi sehingga sudah sepatutnya masuk dalam grand design olahraga nasional.

"Sayang sekali Pak Menpora bahwa cabor sepak takraw tidak masuk dalam grand design. Padahal takraw sudah memberikan banyak kontribusi, saya harap Pak Menpora bisa meninjau kembali,” terangnya.

Berbeda halnya dengan anggota DPD RI Dapil Riau Misharti, yang berharap Kemenpora bisa menggalakan wisata olahraga seperti arung jeram atau panjat tebing.

Karena menurutnya, wisata olahraga tersebut dapat mendongkrak pariwisata di masa pandemi sekaligus menciptakan atlet-atlet berprestasi.

"Ini perlu ada grand design dari pemerintah pusat dan daerah serta diatur dalam UU,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Menpora Zainudin Amali mangatakan bahwa daerah juga harus berpartisipasi aktif atas pembinaan cabor.

Jelang PON Papua, pihaknya masih menemukan atlet-atlet yang berpindah-pindah dalam membela provinsi.

"Kami sebenarnya sudah memberikan ketentuan atau batas waktu tapi muncul gengsi-gengsi daerah. Artinya, bisa terlihat daerah-daerah yang menghasilkan atlet berprestasi atau tidak. Ini tentu tidak bagus dalam olahraga kita, mudah-mudahan kita bisa membenahi dalam revisi UU,” ujarnya.

Zainudin juga telah mempelajari dan mencermati RUU Sistem Keolahragaan Nasional, di mana pemerintah menyambut baik adanya usulan inisiatif dari DPR RI atas RUU ini.

"Berdasarkan fakta empiris setelah diterapkan selama lebih dari 15 tahun, UU Sistem Keolahragaan Nasional perlu untuk direvisi sebagai respon atas tuntutan dan dinamika,” tandasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Raker dengan Menpora, Komite III DPD RI Bahas Kesiapan PON hingga Grand Design Olahraga Nasional

...
RILIS.ID
Jakarta
20 September 2021 - 17:16 WIB
Olahraga | RILISID
...
Raker Komite III DPD RI dan Menpora Zainudin Amali secara virtual, Senin (20/9/2021). Foto: Tangkapan layar

RILISID, Jakarta — Komite III DPD RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali terkait kesiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2021 di Papua, pada 2-15 Oktober mendatang.

"PON di Papua kurang dari 14 hari lagi. Maka bagaimana kesiapan dari pemerintah pusat dan daerah? Kita tahu bahwa penyelenggaraan PON ini juga dilakukan di tiga kota yaitu Jayapura, Merauke, dan Timika,” ujar Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Senin (20/9/2021).

Selain kesiapan PON, Komite III juga tengah melakukan penyusunan pandangan dan pendapat terhadap rancangan undang-undang (RUU) perubahan atas UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Termasuk mendorong cabang olahraga (cabor) berbasis prestasi yang sudah banyak berkembang di daerah. Seperti diutarakan anggota DPD RI Dapil Sulawesi Barat Iskandar Muda Baharuddin Lopa.

"Daerah sudah menjalankan pembinaan cabor unggulan, namun setiap daerah dalam mengembangkan cabor prestasi harus realistis dalam anggaran. Maka, bagaimana pusat mengatasi ini agar bisa berjalan di daerah,” ujarnya.

Sementara, anggota DPD RI Dapil Gorontalo Rahmijati Jahja menyayangkan Kemenpora yang tidak memasukkan cabor sepak takraw dalam 14 cabor unggulan grand design olahraga nasional.

Menurutnya, sepak takraw telah memberikan kontribusi sehingga sudah sepatutnya masuk dalam grand design olahraga nasional.

"Sayang sekali Pak Menpora bahwa cabor sepak takraw tidak masuk dalam grand design. Padahal takraw sudah memberikan banyak kontribusi, saya harap Pak Menpora bisa meninjau kembali,” terangnya.

Berbeda halnya dengan anggota DPD RI Dapil Riau Misharti, yang berharap Kemenpora bisa menggalakan wisata olahraga seperti arung jeram atau panjat tebing.

Karena menurutnya, wisata olahraga tersebut dapat mendongkrak pariwisata di masa pandemi sekaligus menciptakan atlet-atlet berprestasi.

"Ini perlu ada grand design dari pemerintah pusat dan daerah serta diatur dalam UU,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Menpora Zainudin Amali mangatakan bahwa daerah juga harus berpartisipasi aktif atas pembinaan cabor.

Jelang PON Papua, pihaknya masih menemukan atlet-atlet yang berpindah-pindah dalam membela provinsi.

"Kami sebenarnya sudah memberikan ketentuan atau batas waktu tapi muncul gengsi-gengsi daerah. Artinya, bisa terlihat daerah-daerah yang menghasilkan atlet berprestasi atau tidak. Ini tentu tidak bagus dalam olahraga kita, mudah-mudahan kita bisa membenahi dalam revisi UU,” ujarnya.

Zainudin juga telah mempelajari dan mencermati RUU Sistem Keolahragaan Nasional, di mana pemerintah menyambut baik adanya usulan inisiatif dari DPR RI atas RUU ini.

"Berdasarkan fakta empiris setelah diterapkan selama lebih dari 15 tahun, UU Sistem Keolahragaan Nasional perlu untuk direvisi sebagai respon atas tuntutan dan dinamika,” tandasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya