Wakil Ketua DPD Ingatkan Pemerintah soal Potensi Food Estate Rambah Hutan
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Wakil Ketua DPD Ingatkan Pemerintah soal Potensi Food Estate Rambah Hutan

...
RILIS.ID
Jakarta
26 Oktober 2021 - 23:13 WIB
Nasional | RILISID
...
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan keberadaan hutan primer yang masuk dalam area of interest (AOI) proyek food estate di beberapa wilayah, khususnya Papua.

"Kami mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam membangun sistem ketahanan pangan nasional dengan pendekatan politik pangan populis yang disebut food estate. Ini kebijakan monumental, karena didorong oleh filosofi pertahanan nasional dan tentu saja anggaran yang tidak sedikit," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Ia memuji proyek tersebut. Namun jika itu harus dibayar dengan jutaan hektare luasan hutan primer, maka hal itu perlu ditinjau kembali.

Menurutnya, DPD senantiasa berkomitmen untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah yang dinilai strategis.

Terutama dalam upaya ketahanan dan diversifikasi pangan sebagai upaya adaptasi negara dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk pangan tertentu.

"Seperti beras. Tapi kami juga tentu tidak nyaman jika lahan yang ditanami komoditi singkong tersebut adalah hasil konversi hutan primer," ujarnya.

Oleh karena itu, tambah Sultan, pemerintah harus meninjau kembali status dan fungsi dasar AOI. Mulai dari jenis komoditas dan sistem budidaya yang akan diterapkan jika itu ditanami pada kawasan hutan primer.

"Sehingga jika AOI nya berada di kawasan hutan primer, kami sarankan pemerintah untuk menerapkan sistem agroforestry, khusus bagi komoditi unggulan ekspor yang mampu berproduksi secara baik di kawasan hutan seperti porang, kopi dan lada, karena singkong agak kesulitan berkembang di area naungan hutan," usulnya.

Jika ditanami adalah singkong, maka jangan sampai ada hutan primer yang dikonversi. Ia pun mengharapkan agar hutan tumbuh dan berkembang sesuai fungsi sebagai penyerap emisi karbon.

"Atau Indonesia akan kembali disoroti dunia internasional karena buruknya manajemen pengelolaan kawasan hutan dan potensi meningkatnya deforetasi," tuturnya.

Berdasarkan rencana operasional food estate yang diterbitkan oleh KLHK pada 2020, luas alokasi AOI food estate di empat provinsi sebesar 3,69 juta hektare atau hampir melebihi luas wilayah Jawa Barat.

AOI food estate terluas berada di Papua dengan total 3,2 juta hektare, Kalimantan Tengah 311 ribu hektare, Sumatera Utara 61 ribu hektare, dan Sumatera Selatan 32 ribu hektare.

Sebagai informasi, dari 1,57 juta hektare hutan alam yang tercakup dalam AOI food estate, hampir 41 persen atau 642.319 hektare merupakan hutan alam primer yang secara tegas dicantumkan di RPJMN 2020-2024 sebagai development constraints yang harus dijaga.

Sementara, hampir keseluruhan hutan alam primer yang tercakup dalam AOI food estate berada di Papua. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Wakil Ketua DPD Ingatkan Pemerintah soal Potensi Food Estate Rambah Hutan

...
RILIS.ID
Jakarta
26 Oktober 2021 - 23:13 WIB
Nasional | RILISID
...
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan keberadaan hutan primer yang masuk dalam area of interest (AOI) proyek food estate di beberapa wilayah, khususnya Papua.

"Kami mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam membangun sistem ketahanan pangan nasional dengan pendekatan politik pangan populis yang disebut food estate. Ini kebijakan monumental, karena didorong oleh filosofi pertahanan nasional dan tentu saja anggaran yang tidak sedikit," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Ia memuji proyek tersebut. Namun jika itu harus dibayar dengan jutaan hektare luasan hutan primer, maka hal itu perlu ditinjau kembali.

Menurutnya, DPD senantiasa berkomitmen untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah yang dinilai strategis.

Terutama dalam upaya ketahanan dan diversifikasi pangan sebagai upaya adaptasi negara dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk pangan tertentu.

"Seperti beras. Tapi kami juga tentu tidak nyaman jika lahan yang ditanami komoditi singkong tersebut adalah hasil konversi hutan primer," ujarnya.

Oleh karena itu, tambah Sultan, pemerintah harus meninjau kembali status dan fungsi dasar AOI. Mulai dari jenis komoditas dan sistem budidaya yang akan diterapkan jika itu ditanami pada kawasan hutan primer.

"Sehingga jika AOI nya berada di kawasan hutan primer, kami sarankan pemerintah untuk menerapkan sistem agroforestry, khusus bagi komoditi unggulan ekspor yang mampu berproduksi secara baik di kawasan hutan seperti porang, kopi dan lada, karena singkong agak kesulitan berkembang di area naungan hutan," usulnya.

Jika ditanami adalah singkong, maka jangan sampai ada hutan primer yang dikonversi. Ia pun mengharapkan agar hutan tumbuh dan berkembang sesuai fungsi sebagai penyerap emisi karbon.

"Atau Indonesia akan kembali disoroti dunia internasional karena buruknya manajemen pengelolaan kawasan hutan dan potensi meningkatnya deforetasi," tuturnya.

Berdasarkan rencana operasional food estate yang diterbitkan oleh KLHK pada 2020, luas alokasi AOI food estate di empat provinsi sebesar 3,69 juta hektare atau hampir melebihi luas wilayah Jawa Barat.

AOI food estate terluas berada di Papua dengan total 3,2 juta hektare, Kalimantan Tengah 311 ribu hektare, Sumatera Utara 61 ribu hektare, dan Sumatera Selatan 32 ribu hektare.

Sebagai informasi, dari 1,57 juta hektare hutan alam yang tercakup dalam AOI food estate, hampir 41 persen atau 642.319 hektare merupakan hutan alam primer yang secara tegas dicantumkan di RPJMN 2020-2024 sebagai development constraints yang harus dijaga.

Sementara, hampir keseluruhan hutan alam primer yang tercakup dalam AOI food estate berada di Papua. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya