Wacana Presiden 3 Periode, CISA Nilai Sudah Offside
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Wacana Presiden 3 Periode, CISA Nilai Sudah Offside

...
RILIS.ID
Jakarta
17 Maret 2021 - 12:39 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi: RILIS.ID

RILISID, Jakarta — Wacana masa jabatan Presiden Republik Indonesia (RI) menjadi 3 periode kembali mencuat ke publik. Salah satu alasannya adalah meminimalisasi polarisasi politik di masyarakat setiap pasca Pemilu. Namun Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) menilai usulan ini tidak tepat jika Indonesia mendukung peningkatan indeks demokrasi.

"Membiarkan Presiden 3 periode sama halnya mengeliminir semangat bangsa ini untuk terus meningkatkan indeks demokrasi. Juga usulan seperti ini secara tidak langsung melukai proses reformasi yang berdarah-darah sejak 22 tahun silam," ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui keterangan tertulisnya pada Rabu (17/03/2021).

Herry menilai seharusnya seluruh komponen bangsa berupaya bersinergi dalam rangka memperbaiki indeks demokrasi yang menurun drastis sejak 14 tahun terakhir.

"The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2020 merilis dan menyimpulkan demokrasi di Indonesia sedang tidak baik bahkan tergolong cacat karena hanya meraih skor 6.3. Seyogianya hal ini dijadikan sebagai catatan kritis oleh Pemerintahan Jokowi serta kontrol sosial dari masyarakat," tuturnya.

Herry berpendapat bahwa demokrasi lebih berorientasi pada regenerasi kepemimpinan nasional serta mengutamakan penyegaran program dan kinerja stakeholders.

"Manifestasi demokrasi adalah regenerasi kepemimpinan nasional. Relevan dengan hal tersebut juga momentum sirkulasi dan kolaborasi strategis dari eksekutif dan legislatif. Artinya jika ada yang mewacanakan Presiden 3 periode pasti offiside dan publik harus mengoreksi kembali," ujarnya.

Lebih lanjut Herry mengapresiasi jika Presiden Jokowi menolak tegas soal wacana ini dan mendukung proses-proses demokratisasi lebih ditingkatkan lagi.

"Presiden Jokowi menolak 3 periode dan ini sikap yang positif. Namun wacana ini harus tetap dikawal karena bentuk sikap Jokowi kaitannya dengan tendensi politik bukan urusan hukum yang mengikat. Bisa jadi sekarang menolak tetapi kedepannya justru sebaliknya," pungkasnya. (*)

Lihat juga video RILIS.ID TV:

Editor : Redaksi

TAG:

Berita Lainnya

Wacana Presiden 3 Periode, CISA Nilai Sudah Offside

...
RILIS.ID
Jakarta
17 Maret 2021 - 12:39 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi: RILIS.ID

RILISID, Jakarta — Wacana masa jabatan Presiden Republik Indonesia (RI) menjadi 3 periode kembali mencuat ke publik. Salah satu alasannya adalah meminimalisasi polarisasi politik di masyarakat setiap pasca Pemilu. Namun Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) menilai usulan ini tidak tepat jika Indonesia mendukung peningkatan indeks demokrasi.

"Membiarkan Presiden 3 periode sama halnya mengeliminir semangat bangsa ini untuk terus meningkatkan indeks demokrasi. Juga usulan seperti ini secara tidak langsung melukai proses reformasi yang berdarah-darah sejak 22 tahun silam," ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui keterangan tertulisnya pada Rabu (17/03/2021).

Herry menilai seharusnya seluruh komponen bangsa berupaya bersinergi dalam rangka memperbaiki indeks demokrasi yang menurun drastis sejak 14 tahun terakhir.

"The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2020 merilis dan menyimpulkan demokrasi di Indonesia sedang tidak baik bahkan tergolong cacat karena hanya meraih skor 6.3. Seyogianya hal ini dijadikan sebagai catatan kritis oleh Pemerintahan Jokowi serta kontrol sosial dari masyarakat," tuturnya.

Herry berpendapat bahwa demokrasi lebih berorientasi pada regenerasi kepemimpinan nasional serta mengutamakan penyegaran program dan kinerja stakeholders.

"Manifestasi demokrasi adalah regenerasi kepemimpinan nasional. Relevan dengan hal tersebut juga momentum sirkulasi dan kolaborasi strategis dari eksekutif dan legislatif. Artinya jika ada yang mewacanakan Presiden 3 periode pasti offiside dan publik harus mengoreksi kembali," ujarnya.

Lebih lanjut Herry mengapresiasi jika Presiden Jokowi menolak tegas soal wacana ini dan mendukung proses-proses demokratisasi lebih ditingkatkan lagi.

"Presiden Jokowi menolak 3 periode dan ini sikap yang positif. Namun wacana ini harus tetap dikawal karena bentuk sikap Jokowi kaitannya dengan tendensi politik bukan urusan hukum yang mengikat. Bisa jadi sekarang menolak tetapi kedepannya justru sebaliknya," pungkasnya. (*)

Lihat juga video RILIS.ID TV:

Editor : Redaksi

TAG:

Berita Lainnya