Vaksinasi Berbayar Tuai Penolakan, Menkes Sebut Pilihan Ada di Masyarakat
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Vaksinasi Berbayar Tuai Penolakan, Menkes Sebut Pilihan Ada di Masyarakat

...
RILIS.ID
Jakarta
13 Juli 2021 - 20:40 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi: Rilis.id/Kardo

RILISID, Jakarta — Rencana pemerintah memberlakukan vaksinasi berbayar di masa pandemi saat ini menuai penolakan dari masyarakat. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pun buka suara terkait polemik tersebut.

Budi mengklaim vaksinasi Gotong Royong Individu merupakan opsi atau pilihan untuk masyarakat untuk memilih vaksin tersebut atau tidak.

"Prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip dari laman Kemenkes Selasa (13/7/2021).

Vaksinasi Gotong Royong diperluas untuk individu karena banyak pengusaha-pengusaha yang belum bisa mendapatkan akses program vaksin gotong royong melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong, tetapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka,” tutur Budi.

Ada juga beberapa warga negara asing (WNA) yang sudah tinggal di Indonesia bisa mendapatkan akses ke vaksin gotong royong yang individu, namun akan dimulai di saat vaksin pemerintah sudah mulai masif.

Budi menyebut stok vaksin bulan Juli akan ada 30 juta dosis, bulan depan akan dapat 40 juta dosis, dan seterusnya 50 juta dosis, sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar.

"Sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia, sehingga opsinya semuanya tersedia,” ujar Budi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sendiri sampai saat ini masih menyusun petunjuk teknis (Juknis) yang mengatur detil pelaksanaan vaksinasi berbayar tersebut. Juga untuk lebih memastikan pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dalam konferensi pers virtual, Selasa (13/7), mengatakan bahwa Kemenkes bersama Kementerian BUMN dan PT Biofarma Persero sedang menyiapkan juknis tersebut.

"Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaksanakan vaksinasi gotong-royong individu kami minta untuk menunggu dulu dikeluarkannya petunjuk teknis pelaksanaan,” kata Nadia.

PT Biofarma selaku distributor yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan vaksin Covid-19 diminta berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenkes terkait pelaksanaan dan pendistribusian vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong-royong individu.

"Kami juga meminta Dinas Kesehatan kabupaten dan kota untuk menunggu petunjuk teknis yang akan segera ditetapkan oleh Kemenkes sebelum memberikan User ID kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani vaksinasi gotong-royong individu,” ucapnya.

Menurut Nadia, semakin banyak orang yang mendapatkan vaksinasi dan semakin cepat pelaksanaan vaksinasi itu, maka laju penularan akan cepat dikendalikan.

Termasuk situasi yang saat ini di mana seiring terjadi lonjakan kasus, maka percepatan vaksinasi adalah salah satu strategi untuk menurunkan laju penularan Covid-19.

"Kami sampaikan dan kami tegaskan kembali bahwa vaksinasi gotong royong individu ini adalah sifatnya sebagai salah satu opsi dalam rangka memperluas, mempercepat, dan mendekatkan akses untuk layanan vaksinasi,” tambahnya.

Nadia mengklaim vaksinasi gotong royong ini sifatnya tidak wajib dan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin gratis melalui program vaksinasi pemerintah.

"Dari sisi pelaksanaannya, vaksinasi gotong royong ini tidak akan mengganggu vaksinasi program pemerintah, karena ada perbedaan mulai dari jenis vaksin, fasilitas kesehatan, serta tenaga kesehatan," pungkasnya.

Jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong individu hanya menggunakan vaksin merk Sinopharm, sementara vaksin program pemerintah menggunakan merek Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavak, termasuk juga vaksin Sinopharm hibah dan vaksin Moderna yang juga hibah dari COVAC Facility. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Vaksinasi Berbayar Tuai Penolakan, Menkes Sebut Pilihan Ada di Masyarakat

...
RILIS.ID
Jakarta
13 Juli 2021 - 20:40 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi: Rilis.id/Kardo

RILISID, Jakarta — Rencana pemerintah memberlakukan vaksinasi berbayar di masa pandemi saat ini menuai penolakan dari masyarakat. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pun buka suara terkait polemik tersebut.

Budi mengklaim vaksinasi Gotong Royong Individu merupakan opsi atau pilihan untuk masyarakat untuk memilih vaksin tersebut atau tidak.

"Prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip dari laman Kemenkes Selasa (13/7/2021).

Vaksinasi Gotong Royong diperluas untuk individu karena banyak pengusaha-pengusaha yang belum bisa mendapatkan akses program vaksin gotong royong melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong, tetapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka,” tutur Budi.

Ada juga beberapa warga negara asing (WNA) yang sudah tinggal di Indonesia bisa mendapatkan akses ke vaksin gotong royong yang individu, namun akan dimulai di saat vaksin pemerintah sudah mulai masif.

Budi menyebut stok vaksin bulan Juli akan ada 30 juta dosis, bulan depan akan dapat 40 juta dosis, dan seterusnya 50 juta dosis, sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar.

"Sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia, sehingga opsinya semuanya tersedia,” ujar Budi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sendiri sampai saat ini masih menyusun petunjuk teknis (Juknis) yang mengatur detil pelaksanaan vaksinasi berbayar tersebut. Juga untuk lebih memastikan pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dalam konferensi pers virtual, Selasa (13/7), mengatakan bahwa Kemenkes bersama Kementerian BUMN dan PT Biofarma Persero sedang menyiapkan juknis tersebut.

"Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaksanakan vaksinasi gotong-royong individu kami minta untuk menunggu dulu dikeluarkannya petunjuk teknis pelaksanaan,” kata Nadia.

PT Biofarma selaku distributor yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan vaksin Covid-19 diminta berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenkes terkait pelaksanaan dan pendistribusian vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong-royong individu.

"Kami juga meminta Dinas Kesehatan kabupaten dan kota untuk menunggu petunjuk teknis yang akan segera ditetapkan oleh Kemenkes sebelum memberikan User ID kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani vaksinasi gotong-royong individu,” ucapnya.

Menurut Nadia, semakin banyak orang yang mendapatkan vaksinasi dan semakin cepat pelaksanaan vaksinasi itu, maka laju penularan akan cepat dikendalikan.

Termasuk situasi yang saat ini di mana seiring terjadi lonjakan kasus, maka percepatan vaksinasi adalah salah satu strategi untuk menurunkan laju penularan Covid-19.

"Kami sampaikan dan kami tegaskan kembali bahwa vaksinasi gotong royong individu ini adalah sifatnya sebagai salah satu opsi dalam rangka memperluas, mempercepat, dan mendekatkan akses untuk layanan vaksinasi,” tambahnya.

Nadia mengklaim vaksinasi gotong royong ini sifatnya tidak wajib dan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin gratis melalui program vaksinasi pemerintah.

"Dari sisi pelaksanaannya, vaksinasi gotong royong ini tidak akan mengganggu vaksinasi program pemerintah, karena ada perbedaan mulai dari jenis vaksin, fasilitas kesehatan, serta tenaga kesehatan," pungkasnya.

Jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong individu hanya menggunakan vaksin merk Sinopharm, sementara vaksin program pemerintah menggunakan merek Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavak, termasuk juga vaksin Sinopharm hibah dan vaksin Moderna yang juga hibah dari COVAC Facility. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya