Usai MK Nyatakan UU Cipta Kerja Catat Formil, Filep: Perbaikan Pasal Jangan Tabrak Otsus
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Usai MK Nyatakan UU Cipta Kerja Catat Formil, Filep: Perbaikan Pasal Jangan Tabrak Otsus

...
RILIS.ID
Jakarta
27 November 2021 - 9:57 WIB
Nasional | RILISID
...
Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja catat formil. Hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam dua tahun sejak diputuskan.

"Kami berharap revisi yang dilakukan DPR ke depan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat secara adil," kata Filep dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/11/2021).

Menurutnya, dalam kaitan dengan asas desentralisasi a quo otonomi daerah dan otonomi khusus (otsus), beberapa pasal UU Cipta Kerja saat ini memangkas kewenangan pemda dalam hal tata ruang dan penetapan AMDAL yang juga dihapuskan.

"Tanpa kewenangan pemda, dikhawatirkan aspek pengawasan akan lenyap," ujar Wakil Ketua Komite I DPD itu.

Hal lain yang disoroti oleh Filep ialah terkait kewenangan daerah otsus seperti Papua dan Papua Barat tentang perizinan berusaha.

Pasal 40 UU Otsus Papua menegaskan bahwa perizinan yang telah dilakukan oleh Pemda dengan pihak lain tetap berlaku dan dihormati.

Padahal bila mengikuti logika UU Cipta Kerja berikut PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (PP-PPBD).

Sejatinya, kata Filep, kewenangan itu akan bersifat sentralistik sehingga kewenangan daerah dalam perizinan berusaha hanya berkutat pada hal-hal yang tidak strategis.

Karenanya, hal ini dapat menghambat inovasi daerah otsus dalam pengelolaan sumberdaya daerah dan sekaligus mendegradasi ciri khas otonomi khusus itu sendiri.

Berbeda dengan wilayah lain yang tidak Otsus, seharusnya kata Filep, UU Cipta kerja tidak melangkahi kekhususan Papua dan Papua Barat.

Karena itu, Filep menilai dengan ditetapkannya kondisi inskonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan angin segar bagi kembalinya kewenangan daerah Otsus, terutama terkait keran investasi di daerah.

“Bagaimanapun juga, kewenangan masyarakat hukum adat dalam kerangka Otsus Papua, harus diperhatikan dan dijaga, agar investasi yang digaungkan UU Cipta Kerja bisa terkendali dan menguntungkan semua pihak," ungkapnya.

"Tapi, apakah perbaikan tersebut akan mereformulasi pasal dengan penekanan yang sama, ataukah menciptakan norma baru? Harapannya, revisi yang dilakukan benar-benar mendengarkan masukan semua pihak," sambung Filep.

Ia juga mengaku penerapan UU Cipta Kerja dua tahun ke depan cukup membingungkan. Hal itu lantaran proses UU yang dinyatakan konstitusional tetapi turunannya tetap dapat diberlakukan.

Padahal menurutnya, sebuah keputusan ditangguhkan agar mengurangi dampak negatif secara luas.

“Salah satu contoh, UU Otsus Papua yang baru, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2021, menentukan bahwa Provinsi Papua/Papua Barat dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku [Pasal 1 angka 2 Pasal 4 ayat (5) UU Otsus perubahan)], yang dalam penjelasannya menegaskan bahwa hal tersebut untuk meningkatkan investasi. Bila kewenangan perizinan tidak didasarkan lagi pada UU Cipta Kerja dan PP turunannya, maka Pemda Provinsi Papua dapat menjalankan kewenangan yang lebih luas. Tapi kalau UU-nya berlaku, bagaimana?,” tanya Filep.

“Sekali lagi, kita berharap agar langkah yang diambil pemerintah pusat pascaputusan MK ini, akan menjadi langkah yang bijak, khususnya dalam kaitan dengan eksistensi Otsus Papua," tutup Filep. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Usai MK Nyatakan UU Cipta Kerja Catat Formil, Filep: Perbaikan Pasal Jangan Tabrak Otsus

...
RILIS.ID
Jakarta
27 November 2021 - 9:57 WIB
Nasional | RILISID
...
Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja catat formil. Hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam dua tahun sejak diputuskan.

"Kami berharap revisi yang dilakukan DPR ke depan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat secara adil," kata Filep dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/11/2021).

Menurutnya, dalam kaitan dengan asas desentralisasi a quo otonomi daerah dan otonomi khusus (otsus), beberapa pasal UU Cipta Kerja saat ini memangkas kewenangan pemda dalam hal tata ruang dan penetapan AMDAL yang juga dihapuskan.

"Tanpa kewenangan pemda, dikhawatirkan aspek pengawasan akan lenyap," ujar Wakil Ketua Komite I DPD itu.

Hal lain yang disoroti oleh Filep ialah terkait kewenangan daerah otsus seperti Papua dan Papua Barat tentang perizinan berusaha.

Pasal 40 UU Otsus Papua menegaskan bahwa perizinan yang telah dilakukan oleh Pemda dengan pihak lain tetap berlaku dan dihormati.

Padahal bila mengikuti logika UU Cipta Kerja berikut PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (PP-PPBD).

Sejatinya, kata Filep, kewenangan itu akan bersifat sentralistik sehingga kewenangan daerah dalam perizinan berusaha hanya berkutat pada hal-hal yang tidak strategis.

Karenanya, hal ini dapat menghambat inovasi daerah otsus dalam pengelolaan sumberdaya daerah dan sekaligus mendegradasi ciri khas otonomi khusus itu sendiri.

Berbeda dengan wilayah lain yang tidak Otsus, seharusnya kata Filep, UU Cipta kerja tidak melangkahi kekhususan Papua dan Papua Barat.

Karena itu, Filep menilai dengan ditetapkannya kondisi inskonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan angin segar bagi kembalinya kewenangan daerah Otsus, terutama terkait keran investasi di daerah.

“Bagaimanapun juga, kewenangan masyarakat hukum adat dalam kerangka Otsus Papua, harus diperhatikan dan dijaga, agar investasi yang digaungkan UU Cipta Kerja bisa terkendali dan menguntungkan semua pihak," ungkapnya.

"Tapi, apakah perbaikan tersebut akan mereformulasi pasal dengan penekanan yang sama, ataukah menciptakan norma baru? Harapannya, revisi yang dilakukan benar-benar mendengarkan masukan semua pihak," sambung Filep.

Ia juga mengaku penerapan UU Cipta Kerja dua tahun ke depan cukup membingungkan. Hal itu lantaran proses UU yang dinyatakan konstitusional tetapi turunannya tetap dapat diberlakukan.

Padahal menurutnya, sebuah keputusan ditangguhkan agar mengurangi dampak negatif secara luas.

“Salah satu contoh, UU Otsus Papua yang baru, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2021, menentukan bahwa Provinsi Papua/Papua Barat dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku [Pasal 1 angka 2 Pasal 4 ayat (5) UU Otsus perubahan)], yang dalam penjelasannya menegaskan bahwa hal tersebut untuk meningkatkan investasi. Bila kewenangan perizinan tidak didasarkan lagi pada UU Cipta Kerja dan PP turunannya, maka Pemda Provinsi Papua dapat menjalankan kewenangan yang lebih luas. Tapi kalau UU-nya berlaku, bagaimana?,” tanya Filep.

“Sekali lagi, kita berharap agar langkah yang diambil pemerintah pusat pascaputusan MK ini, akan menjadi langkah yang bijak, khususnya dalam kaitan dengan eksistensi Otsus Papua," tutup Filep. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya