Tok! Pemerintah Tolak KLB Demokrat Sibolangit Pimpinan Moeldoko
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Tok! Pemerintah Tolak KLB Demokrat Sibolangit Pimpinan Moeldoko

...
Segan Simanjuntak
Jakarta
31 Maret 2021 - 14:21 WIB
Nasional | RILISID
...
Menkumham Yasonna H Laoly membacakan hasil keputusan pemerintah terkait konflik Demokrat. FOTO: Tangkapan layar

RILISID, Jakarta — Pemerintah secara resmi menolak Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Keputusan pemerintah ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dalam konferensi pers virtual melalui kanal YouTube Kemenkumham RI, Rabu (31/3/2021).

"Permohonan pengesahan KLB Demokrat Deliserdang 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Ia mengungkapkan dokumen yang diserahkan KLB Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, masih terdapat kekurangan dan tidak disertai mandat dari ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

"Perlu kami tambahkan bahwa kami menggunakan rujukan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang didaftarkan di Kemenkumham tahun 2020 yang lalu," ujarnya.

"Ada argumen-argumen tentang anggaran dasar tersebut yang disampaikan KLB Deliserdang, kami tidak berwenang menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan," sambung Yasonna.

Yasonna pun mempersilakan KLB Demokrat Sibolangit untuk melakukan gugatan ke pengadilan terkait argumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Jika pihak KLB Demokrat Deliserdang merasa bahwa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan undang-undang partai politik, silakan gugat ke pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," imbuhnya. (*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya

Tok! Pemerintah Tolak KLB Demokrat Sibolangit Pimpinan Moeldoko

...
Segan Simanjuntak
Jakarta
31 Maret 2021 - 14:21 WIB
Nasional | RILISID
...
Menkumham Yasonna H Laoly membacakan hasil keputusan pemerintah terkait konflik Demokrat. FOTO: Tangkapan layar

RILISID, Jakarta — Pemerintah secara resmi menolak Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Keputusan pemerintah ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dalam konferensi pers virtual melalui kanal YouTube Kemenkumham RI, Rabu (31/3/2021).

"Permohonan pengesahan KLB Demokrat Deliserdang 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Ia mengungkapkan dokumen yang diserahkan KLB Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, masih terdapat kekurangan dan tidak disertai mandat dari ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

"Perlu kami tambahkan bahwa kami menggunakan rujukan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang didaftarkan di Kemenkumham tahun 2020 yang lalu," ujarnya.

"Ada argumen-argumen tentang anggaran dasar tersebut yang disampaikan KLB Deliserdang, kami tidak berwenang menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan," sambung Yasonna.

Yasonna pun mempersilakan KLB Demokrat Sibolangit untuk melakukan gugatan ke pengadilan terkait argumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Jika pihak KLB Demokrat Deliserdang merasa bahwa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan undang-undang partai politik, silakan gugat ke pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," imbuhnya. (*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya