Sri Mulyani Soroti Korupsi Bupati Probolinggo, Netizen: Jangan Dihujat Nanti Malah Diringanin
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Sri Mulyani Soroti Korupsi Bupati Probolinggo, Netizen: Jangan Dihujat Nanti Malah Diringanin

...
RILIS.ID
Jakarta
4 September 2021 - 15:30 WIB
Nasional | RILISID
...
Foto: Tangkapan layar Instagram @smindrawati

RILISID, Jakarta — Penangkapan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Melalui Instagramnya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan musuh utama dan musuh bersama.

"Korupsi adalah musuh utama dan musuh bersama dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan," tulisnya, Sabtu (4/9/2021).

Sri Mulyani juga membeberkan total anggaran negara yang ditransfer dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak tahun 2012-2021 mencapai Rp15,2 triliun.

"Jumlah transfer keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp15,2 triliun. Dari Rp959 miliar (2012) menjadi Rp1,857 triliun (2021)," ujarnya.

Selain itu, total dana desa sejak 2015-2021 mencapai Rp2,15 triliun untuk 325 desa. Rerata mendapat Rp291 juta pada 2015 dan naik menjadi Rp1,32 miliar di tahun ini.

Meski anggaran yang digelontorkan ke Probolinggo tergolong tinggi, namun kasus stunting atau kurang gizi di kabupaten tersebut belum berhasil ditekan.

"Anak usia di bawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99 persen (2015) dan menjadi 34,04 persen (2019). 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi..!," beber Sri Mulyani.

Dia menambahkan angka pengangguran terbuka di Probolinggo naik dari 2,89 persen pada 2015 dan menjadi 4,86 persen pada tahun ini.

"Kemiskinan turun 20,98% (2015) menjadi 18,61% (2020). Hampir satu dari 5 penduduk masih miskin. IPM 64,12% (2015) naik menjadi 66,07% (2020)," pungkasnya.

Unggahan Sri Mulyani ini menuai respons dari pengikutnya. Sebagian besar netizen meminta agar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak menghujat Bupati Probolinggo.

"Jangan dihujat, ntar malah diringanin!," ujar salah seorang netizen.

"Jangan dihujat, nanti malah jadi duta," sahut warganet lainnya.

"Betul, kasihan mereka, jangan dibully. Toh Indonesia masih banyak rakyatnya, masih bisa kerja dan bayar pajak," ucap warganet yang lain.

Kasus Suap

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo.

KPK juga menetapkan suami Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin (HA) dan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara.


Dari operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK juga menyita uang senilai Rp362.500.000 dan sejumlah dokumen sebagai barang bukti.

Lebih lanjut, Alexander mengungkapkan ada 18 orang sebagai tersangka pemberi kasus tersebut yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Probolinggo.

Mereka adalah yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho'im (KO).

Kemudian Ahkmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD).

"Ada 18 orang, ini sebagai pihak yang nanti akan menduduki pejabat kepala desa," ungkapnya.

Sementara sebagai penerima, yakni Puput Tantriana Sari (PTS), Hasan Aminuddin (HA), Doddy Kurniawan (DK) selaku ASN/Camat Krejengan, Kabupaten Porbolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Sebagai pemberi, Sumarto dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima, Puput Tantriana Sari dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Sri Mulyani Soroti Korupsi Bupati Probolinggo, Netizen: Jangan Dihujat Nanti Malah Diringanin

...
RILIS.ID
Jakarta
4 September 2021 - 15:30 WIB
Nasional | RILISID
...
Foto: Tangkapan layar Instagram @smindrawati

RILISID, Jakarta — Penangkapan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Melalui Instagramnya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan musuh utama dan musuh bersama.

"Korupsi adalah musuh utama dan musuh bersama dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan," tulisnya, Sabtu (4/9/2021).

Sri Mulyani juga membeberkan total anggaran negara yang ditransfer dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak tahun 2012-2021 mencapai Rp15,2 triliun.

"Jumlah transfer keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp15,2 triliun. Dari Rp959 miliar (2012) menjadi Rp1,857 triliun (2021)," ujarnya.

Selain itu, total dana desa sejak 2015-2021 mencapai Rp2,15 triliun untuk 325 desa. Rerata mendapat Rp291 juta pada 2015 dan naik menjadi Rp1,32 miliar di tahun ini.

Meski anggaran yang digelontorkan ke Probolinggo tergolong tinggi, namun kasus stunting atau kurang gizi di kabupaten tersebut belum berhasil ditekan.

"Anak usia di bawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99 persen (2015) dan menjadi 34,04 persen (2019). 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi..!," beber Sri Mulyani.

Dia menambahkan angka pengangguran terbuka di Probolinggo naik dari 2,89 persen pada 2015 dan menjadi 4,86 persen pada tahun ini.

"Kemiskinan turun 20,98% (2015) menjadi 18,61% (2020). Hampir satu dari 5 penduduk masih miskin. IPM 64,12% (2015) naik menjadi 66,07% (2020)," pungkasnya.

Unggahan Sri Mulyani ini menuai respons dari pengikutnya. Sebagian besar netizen meminta agar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak menghujat Bupati Probolinggo.

"Jangan dihujat, ntar malah diringanin!," ujar salah seorang netizen.

"Jangan dihujat, nanti malah jadi duta," sahut warganet lainnya.

"Betul, kasihan mereka, jangan dibully. Toh Indonesia masih banyak rakyatnya, masih bisa kerja dan bayar pajak," ucap warganet yang lain.

Kasus Suap

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo.

KPK juga menetapkan suami Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin (HA) dan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara.


Dari operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK juga menyita uang senilai Rp362.500.000 dan sejumlah dokumen sebagai barang bukti.

Lebih lanjut, Alexander mengungkapkan ada 18 orang sebagai tersangka pemberi kasus tersebut yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Probolinggo.

Mereka adalah yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho'im (KO).

Kemudian Ahkmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD).

"Ada 18 orang, ini sebagai pihak yang nanti akan menduduki pejabat kepala desa," ungkapnya.

Sementara sebagai penerima, yakni Puput Tantriana Sari (PTS), Hasan Aminuddin (HA), Doddy Kurniawan (DK) selaku ASN/Camat Krejengan, Kabupaten Porbolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Sebagai pemberi, Sumarto dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima, Puput Tantriana Sari dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya