Sebanyak 56,5% dari 737 Buruh Perempuan di 38 Perusahaan Garmen Alami Pelecehan Seksual
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Sebanyak 56,5% dari 737 Buruh Perempuan di 38 Perusahaan Garmen Alami Pelecehan Seksual

...
RILIS.ID
Jakarta
25 Agustus 2021 - 23:05 WIB
Nasional | RILISID
...
Anggota Baleg DPR RI Luluk Nur Hamidah saat RDPU dengan APBGATI di Gedung DPR, Rabu (25/8/2021).Foto: Azka/Man/dpr.ri.go.id/istimewa.

RILISID, Jakarta — Sebanyak 56,5 persen dari 773 buruh perempuan yang bekerja di 38 perusahaan garmen pernah mengalami pelecehan seksual di pabrik.

Dari 437 buruh perempuan korban pelecehan seksual, sebanyak 93,6 persen tidak melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya.

Demikian paparan yang disampaikan Aliansi Pekerja/Buruh Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia (APBGATI) merujuk kepada studi dari Perempuan Mahardika tahun 2017.

Diketahui, sektor garmen sendiri menurut APBGATI merupakan sektor di mana pekerja yang didominasi perempuan. Kasus-kasus kekerasan seksual di sektor garmen masih seperti fenomena gunung es, banyak kasus namun tidak terlaporkan.

Karena itu, APBGATI mendorong agar pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dapat menjadi payung hukum perlindungan semua pihak, mulai dari pencegahan, pengawasan, penanganan kasus, hingga pemulihan bagi korban dengan pendekatan yang sensitif gender.

Terkait hal tersebut, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan, pekerja perempuan di kawasan pabrik memang rentan mendapatkan kekerasan seksual.

Hal itu diungkapkannya saat mengikuti RDPU Baleg DPR RI dengan APBGATI terkait RUU PKS, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Ia mengatakan, kekerasan seksual yang dialami bisa dimulai dari sejak perempuan membutuhkan pekerjaan, bertemu calo atau agen, hingga ketika telah berada di tempat kerja karena adanya ketimpangan relasi sosial (atasan-bawahan).

Menurutnya, kekerasan seksual itu sebagai suatu hal yang tidak main-main. Suatu yang nyata, yang begitu bisa membuat posisi para pekerja garmen pada posisinya yang sangat powerless, marjinal, dan tidak tahu harus melakukan apa.

”Karena di sana ada kepentingan yang harus mereka jaga, mulai dari persoalan ekonomi, keluarga, dan sebagainya,” nilai Luluk yang dikutip dari dpr.go.id., Rabu.

Kendati demikian, dia tidak menampik bukan hanya perempuan yang rentan mengalami kekerasan seksual di tempat kerja. Pekerja lelaki juga bisa menerima kekerasan seksual, baik intimidasi yang berasal dari sesama lelaki maupun juga bisa berasal dari perempuan.

Karenanya, dalam dinamika pembahasan RUU PKS, pernah terlintas masukan pelaku kekerasan tidak boleh dilihat sama dari sisi relasi dengan korban. Hal ini berkaitan dengan pemberatan hukuman bagi para pelaku kekerasan yang seharusnya memiliki kewenangan untuk melindungi orang-orang, baik di lingkup keluarga atau tempat kerja.

”Jika misalnya pelaku itu memiliki hubungan relasi yang sangat dominan terhadap korban, missal orang tua melakukan kekerasan seksual terhadap anak, apakah didapatkan pemberatan hukuman? Atau majikan, supervisor, sebagai orang yang seharusnya memberikan perlindungan yang ada di lingkup kerjanya tapi melakukan kekerasan, apakah ini ada mekanisme tertentu yang jadi pemberat?” tanya Luluk.

Untuk itu, Luluk mengapresiasi hasil riset yang disampaikan APBGATI kepada Baleg DPR RI. Sebab, dari hasil riset tersebut menunjukkan kekerasan seksual tidak mengenal tempat, tidak pilih gender pelaku dan korbannya.

”Sehingga, titik rentan itulah yang harus kita lindungi. Korban adalah korban, pelaku adalah pelaku,” tegasnya.(*)

Editor : Redaksi

TAG:

Berita Lainnya

Sebanyak 56,5% dari 737 Buruh Perempuan di 38 Perusahaan Garmen Alami Pelecehan Seksual

...
RILIS.ID
Jakarta
25 Agustus 2021 - 23:05 WIB
Nasional | RILISID
...
Anggota Baleg DPR RI Luluk Nur Hamidah saat RDPU dengan APBGATI di Gedung DPR, Rabu (25/8/2021).Foto: Azka/Man/dpr.ri.go.id/istimewa.

RILISID, Jakarta — Sebanyak 56,5 persen dari 773 buruh perempuan yang bekerja di 38 perusahaan garmen pernah mengalami pelecehan seksual di pabrik.

Dari 437 buruh perempuan korban pelecehan seksual, sebanyak 93,6 persen tidak melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya.

Demikian paparan yang disampaikan Aliansi Pekerja/Buruh Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia (APBGATI) merujuk kepada studi dari Perempuan Mahardika tahun 2017.

Diketahui, sektor garmen sendiri menurut APBGATI merupakan sektor di mana pekerja yang didominasi perempuan. Kasus-kasus kekerasan seksual di sektor garmen masih seperti fenomena gunung es, banyak kasus namun tidak terlaporkan.

Karena itu, APBGATI mendorong agar pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dapat menjadi payung hukum perlindungan semua pihak, mulai dari pencegahan, pengawasan, penanganan kasus, hingga pemulihan bagi korban dengan pendekatan yang sensitif gender.

Terkait hal tersebut, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan, pekerja perempuan di kawasan pabrik memang rentan mendapatkan kekerasan seksual.

Hal itu diungkapkannya saat mengikuti RDPU Baleg DPR RI dengan APBGATI terkait RUU PKS, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Ia mengatakan, kekerasan seksual yang dialami bisa dimulai dari sejak perempuan membutuhkan pekerjaan, bertemu calo atau agen, hingga ketika telah berada di tempat kerja karena adanya ketimpangan relasi sosial (atasan-bawahan).

Menurutnya, kekerasan seksual itu sebagai suatu hal yang tidak main-main. Suatu yang nyata, yang begitu bisa membuat posisi para pekerja garmen pada posisinya yang sangat powerless, marjinal, dan tidak tahu harus melakukan apa.

”Karena di sana ada kepentingan yang harus mereka jaga, mulai dari persoalan ekonomi, keluarga, dan sebagainya,” nilai Luluk yang dikutip dari dpr.go.id., Rabu.

Kendati demikian, dia tidak menampik bukan hanya perempuan yang rentan mengalami kekerasan seksual di tempat kerja. Pekerja lelaki juga bisa menerima kekerasan seksual, baik intimidasi yang berasal dari sesama lelaki maupun juga bisa berasal dari perempuan.

Karenanya, dalam dinamika pembahasan RUU PKS, pernah terlintas masukan pelaku kekerasan tidak boleh dilihat sama dari sisi relasi dengan korban. Hal ini berkaitan dengan pemberatan hukuman bagi para pelaku kekerasan yang seharusnya memiliki kewenangan untuk melindungi orang-orang, baik di lingkup keluarga atau tempat kerja.

”Jika misalnya pelaku itu memiliki hubungan relasi yang sangat dominan terhadap korban, missal orang tua melakukan kekerasan seksual terhadap anak, apakah didapatkan pemberatan hukuman? Atau majikan, supervisor, sebagai orang yang seharusnya memberikan perlindungan yang ada di lingkup kerjanya tapi melakukan kekerasan, apakah ini ada mekanisme tertentu yang jadi pemberat?” tanya Luluk.

Untuk itu, Luluk mengapresiasi hasil riset yang disampaikan APBGATI kepada Baleg DPR RI. Sebab, dari hasil riset tersebut menunjukkan kekerasan seksual tidak mengenal tempat, tidak pilih gender pelaku dan korbannya.

”Sehingga, titik rentan itulah yang harus kita lindungi. Korban adalah korban, pelaku adalah pelaku,” tegasnya.(*)

Editor : Redaksi

TAG:

Berita Lainnya