Puan: Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Bikin Bingung Masyarakat
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Puan: Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Bikin Bingung Masyarakat

...
RILIS.ID
Jakarta
22 Oktober 2021 - 22:16 WIB
Nasional | RILISID
...
Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Syarat tes PCR untuk naik pesawat menimbulkan polemik baru. Kebijakan pemerintah itu juga membuat masyarakat bingung.

Tes PCR sebagai syarat penerbangan tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021. Dalam Inmendagri itu, semua penerbangan mewajibkan tes PCR 2x24 jam.

“Beberapa hari ini banyak masyarakat bingung dengan aturan baru PCR sebagai syarat semua penerbangan ini," ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangannya, dikutip Jumat (22/10/2021).

"Masyarakat mempertanyakan kenapa dalam kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin membaik, tapi justru tes perjalanan semakin ketat,” lanjut politisi PDI Perjuangan itu.

Dalam aturan yang mulai berlaku pada hari ini hingga 1 November mendatang itu, surat keterangan hasil negatif RT-PCR maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan menjadi syarat wajib perjalanan dari dan ke wilayah Jawa-Bali serta di daerah yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4.

Untuk luar Jawa-Bali, syarat ini juga ditetapkan bagi daerah dengan kategori PPKM level 1 dan 2, namun tes antigen masih tetap berlaku dengan durasi 1x24 jam.

Sebelumnya, pelaku penerbangan bisa menggunakan tes antigen 1x24 jam dengan syarat calon penumpang sudah divaksin lengkap.

“Kenapa dulu ketika Covid-19 belum selandai sekarang, justru tes antigen dibolehkan sebagai syarat penerbangan," ucap Puan.

"Kalau sekarang harus PCR karena hati-hati, apakah berarti waktu antigen dibolehkan, kita sedang tidak atau kurang hati-hati? Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seperti ini harus dijelaskan terang benderang oleh pemerintah,” tanyanya lagi.

Menurut Puan, tes PCR seharusnya digunakan hanya untuk instrumen pemeriksaan bagi suspect corona.

Dia mengingatkan, fasilitas kesehatan di Indonesia belum merata dan akan semakin menyulitkan masyarakat yang hendak bepergian dengan transportasi udara.

“Masyarakat juga bertanya-tanya mengapa PCR dijadikan metode skreening, padahal PCR ini alat untuk diagnosa Covid-19," ungkapnya.

Yang perlu diingat, masih kata Puan, tidak semua daerah seperti di Jakarta atau kota-kota besar yang tes PCR bisa cepat keluar hasilnya.

"Di daerah belum tentu hasil tes PCR bisa selesai dalam 1x24 jam, maka kurang tepat ketika aturan tes PCR bagi perjalananan udara berlaku untuk 2x24 jam,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat yang menilai aturan terbaru syarat penerbangan menodai prinsip keadilan.

Jika memang alasan kebijakan mobilitas diperbaharui karena semakin luasnya pembukaan operasional sektor sosial kemasyarakatan, maka seharusnya berlaku untuk semua moda transportasi.

“Tapi di aturan terbaru, syarat perjalanan bagi transportasi darat, laut, dan kereta api masih tetap memperbolehkan tes antigen 1x24 jam. Kebijakan yang tidak merata dan terkesan ada diskriminasi, harus diklirkan pemerintah,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno ini. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Puan: Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Bikin Bingung Masyarakat

...
RILIS.ID
Jakarta
22 Oktober 2021 - 22:16 WIB
Nasional | RILISID
...
Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Syarat tes PCR untuk naik pesawat menimbulkan polemik baru. Kebijakan pemerintah itu juga membuat masyarakat bingung.

Tes PCR sebagai syarat penerbangan tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021. Dalam Inmendagri itu, semua penerbangan mewajibkan tes PCR 2x24 jam.

“Beberapa hari ini banyak masyarakat bingung dengan aturan baru PCR sebagai syarat semua penerbangan ini," ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangannya, dikutip Jumat (22/10/2021).

"Masyarakat mempertanyakan kenapa dalam kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin membaik, tapi justru tes perjalanan semakin ketat,” lanjut politisi PDI Perjuangan itu.

Dalam aturan yang mulai berlaku pada hari ini hingga 1 November mendatang itu, surat keterangan hasil negatif RT-PCR maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan menjadi syarat wajib perjalanan dari dan ke wilayah Jawa-Bali serta di daerah yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4.

Untuk luar Jawa-Bali, syarat ini juga ditetapkan bagi daerah dengan kategori PPKM level 1 dan 2, namun tes antigen masih tetap berlaku dengan durasi 1x24 jam.

Sebelumnya, pelaku penerbangan bisa menggunakan tes antigen 1x24 jam dengan syarat calon penumpang sudah divaksin lengkap.

“Kenapa dulu ketika Covid-19 belum selandai sekarang, justru tes antigen dibolehkan sebagai syarat penerbangan," ucap Puan.

"Kalau sekarang harus PCR karena hati-hati, apakah berarti waktu antigen dibolehkan, kita sedang tidak atau kurang hati-hati? Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seperti ini harus dijelaskan terang benderang oleh pemerintah,” tanyanya lagi.

Menurut Puan, tes PCR seharusnya digunakan hanya untuk instrumen pemeriksaan bagi suspect corona.

Dia mengingatkan, fasilitas kesehatan di Indonesia belum merata dan akan semakin menyulitkan masyarakat yang hendak bepergian dengan transportasi udara.

“Masyarakat juga bertanya-tanya mengapa PCR dijadikan metode skreening, padahal PCR ini alat untuk diagnosa Covid-19," ungkapnya.

Yang perlu diingat, masih kata Puan, tidak semua daerah seperti di Jakarta atau kota-kota besar yang tes PCR bisa cepat keluar hasilnya.

"Di daerah belum tentu hasil tes PCR bisa selesai dalam 1x24 jam, maka kurang tepat ketika aturan tes PCR bagi perjalananan udara berlaku untuk 2x24 jam,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat yang menilai aturan terbaru syarat penerbangan menodai prinsip keadilan.

Jika memang alasan kebijakan mobilitas diperbaharui karena semakin luasnya pembukaan operasional sektor sosial kemasyarakatan, maka seharusnya berlaku untuk semua moda transportasi.

“Tapi di aturan terbaru, syarat perjalanan bagi transportasi darat, laut, dan kereta api masih tetap memperbolehkan tes antigen 1x24 jam. Kebijakan yang tidak merata dan terkesan ada diskriminasi, harus diklirkan pemerintah,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno ini. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya