Politisi PAN Ini Minta Kemenaker Perbaiki Data Penerima Bantuan Subsidi Upah
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Politisi PAN Ini Minta Kemenaker Perbaiki Data Penerima Bantuan Subsidi Upah

...
RILIS.ID
Jakarta
26 Juli 2021 - 11:35 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi Kalbi Rikardo/Rilis.id

RILISID, Jakarta — Bantuan Subsidi Upah (BSU) tengah dipersiapkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk diluncurkan.

Terkait program itu, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasinya. Ia berharap, program tersebut dapat membantu para pekerja dan pengusaha agar dapat bertahan di tengah situasi pandemi yang belum bisa dikendalikan.

Namun, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengimbau program BSU perlu disempurnakan. Karena, ada banyak catatan terkait pelaksanaan BSU di tahun lalu.

Catatan pertama, menurut dia, data penerima BSU yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan tidak semuanya akurat.

Kala itu, terus dia, menurut keterangan Menaker, ada banyak duplikasi data, rekening tidak valid dan sudah tutup, serta tidak sesuai dengan NIK.

Akibat dari kesalahan-kesalahan data ini, Saleh mengatakan, BSU yang disediakan tidak terserap secara keseluruhan. Per 14 Desember 2020, realisasi BSU hanya mencapai Rp27,96 triliun (93,94 persen) dari anggaran yang disediakan sebesar Rp29,85 triliun.

”Artinya, ada Rp1,89 triliun yang tidak tersalurkan dan harus dikembalikan ke negara,” katanya seperti dikutip dari dpr.go.id, Senin (26/7/2021).

Catatan kedua, lanjut dia, target sasaran penerima BSU sudah semestinya diperluas. Selain pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, pemerintah juga mestinya memikirkan para pekerja sektor informal.

Karena, pekerja informal ini juga sama dengan pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yakni, sangat merasakan dampak dari kebijakan PPKM. Penghasilan mereka juga tidak menentu. Bahkan, tidak jarang harus menutup usahanya.

Terlebih, sektor informal ini pun banyak. Seperti buruh bangunan, pedagang sayur, asongan, juru parkir, penjahit, buruh cuci, sopir angkot, nelayan, petani, dan lain-lain.

”Mereka dipastikan merasakan dampak pemberlakuan PPKM. Sayangnya, mereka tidak terdata dengan baik. Nah, mestinya mereka juga mendapat bantuan dan perhatian,” saran Saleh.

Dari sisi gaji, target sasarannya sekarang diturunkan. Tahun lalu, pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Sekarang, yang bergaji di bawah Rp3,5 juta. Jumlahnya diperkirakan menyasar 8 juta orang.

Jika bantuannya sebesar Rp1 juta, maka diperlukan Rp8 triliun. Kalau dilakukan pendataan, pekerja informal yang tidak terdata di BPJS Ketenagakerjaan ini banyak yang gajinya di bawah Rp3,5 juta. Bahkan, kondisi mereka lebih sulit lagi di masa pandemi ini. Tentu tidak mudah mendata pekerja informal ini. Tetapi, itu adalah bagian dari tanggung jawab Kemenaker.

Saleh menambahkan, jika mereka dilupakan, akan ada nuansa ketidakadilan dalam pemberian bantuan sosial. Padahal, secara faktual, mereka adalah warga negara yang dilindungi konstitusi.

”Dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 jelas dinyatakan ’Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’. Dalam konteks itu, sudah mestinya pekerja informal ini dimasukkan dalam skema penerima BSU,” ucapnya.

Kemudian catatan ketiga, ada banyak pekerja yang berstatus TKS (tenaga kerja sukarela) di daerah yang penggajiannya di bawah UMK. Mereka diangkat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di banyak kabupaten/kota.

Masalahnya, APBD yang tersedia tidak mampu menggaji mereka secara proporsional. Seperti guru honorer, mereka juga semestinya menjadi target sasaran. Kebanyakan mereka justru bekerja di bidang kesehatan sebagai perawat dan bidan. Di tengah pandemi seperti ini, tenaga mereka pasti sangat dibutuhkan.

Selanjutnya yang keempat terkait penyaluran BSU tahun 2020 terkendala waktu. Kala itu, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan dibatasi waktu yang sangat mepet. Akibatnya, perbaikan data penerima tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan.

”Sebaiknya tahun ini BSU disalurkan lebih cepat. Semakin cepat disalurkan, maka akan semakin baik. Apalagi, BSU tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang dapat menggerakkan roda perekonomian di lapisan terbawah,” pungkasnya.(*)

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya

Politisi PAN Ini Minta Kemenaker Perbaiki Data Penerima Bantuan Subsidi Upah

...
RILIS.ID
Jakarta
26 Juli 2021 - 11:35 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi Kalbi Rikardo/Rilis.id

RILISID, Jakarta — Bantuan Subsidi Upah (BSU) tengah dipersiapkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk diluncurkan.

Terkait program itu, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasinya. Ia berharap, program tersebut dapat membantu para pekerja dan pengusaha agar dapat bertahan di tengah situasi pandemi yang belum bisa dikendalikan.

Namun, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengimbau program BSU perlu disempurnakan. Karena, ada banyak catatan terkait pelaksanaan BSU di tahun lalu.

Catatan pertama, menurut dia, data penerima BSU yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan tidak semuanya akurat.

Kala itu, terus dia, menurut keterangan Menaker, ada banyak duplikasi data, rekening tidak valid dan sudah tutup, serta tidak sesuai dengan NIK.

Akibat dari kesalahan-kesalahan data ini, Saleh mengatakan, BSU yang disediakan tidak terserap secara keseluruhan. Per 14 Desember 2020, realisasi BSU hanya mencapai Rp27,96 triliun (93,94 persen) dari anggaran yang disediakan sebesar Rp29,85 triliun.

”Artinya, ada Rp1,89 triliun yang tidak tersalurkan dan harus dikembalikan ke negara,” katanya seperti dikutip dari dpr.go.id, Senin (26/7/2021).

Catatan kedua, lanjut dia, target sasaran penerima BSU sudah semestinya diperluas. Selain pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, pemerintah juga mestinya memikirkan para pekerja sektor informal.

Karena, pekerja informal ini juga sama dengan pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yakni, sangat merasakan dampak dari kebijakan PPKM. Penghasilan mereka juga tidak menentu. Bahkan, tidak jarang harus menutup usahanya.

Terlebih, sektor informal ini pun banyak. Seperti buruh bangunan, pedagang sayur, asongan, juru parkir, penjahit, buruh cuci, sopir angkot, nelayan, petani, dan lain-lain.

”Mereka dipastikan merasakan dampak pemberlakuan PPKM. Sayangnya, mereka tidak terdata dengan baik. Nah, mestinya mereka juga mendapat bantuan dan perhatian,” saran Saleh.

Dari sisi gaji, target sasarannya sekarang diturunkan. Tahun lalu, pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Sekarang, yang bergaji di bawah Rp3,5 juta. Jumlahnya diperkirakan menyasar 8 juta orang.

Jika bantuannya sebesar Rp1 juta, maka diperlukan Rp8 triliun. Kalau dilakukan pendataan, pekerja informal yang tidak terdata di BPJS Ketenagakerjaan ini banyak yang gajinya di bawah Rp3,5 juta. Bahkan, kondisi mereka lebih sulit lagi di masa pandemi ini. Tentu tidak mudah mendata pekerja informal ini. Tetapi, itu adalah bagian dari tanggung jawab Kemenaker.

Saleh menambahkan, jika mereka dilupakan, akan ada nuansa ketidakadilan dalam pemberian bantuan sosial. Padahal, secara faktual, mereka adalah warga negara yang dilindungi konstitusi.

”Dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 jelas dinyatakan ’Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’. Dalam konteks itu, sudah mestinya pekerja informal ini dimasukkan dalam skema penerima BSU,” ucapnya.

Kemudian catatan ketiga, ada banyak pekerja yang berstatus TKS (tenaga kerja sukarela) di daerah yang penggajiannya di bawah UMK. Mereka diangkat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di banyak kabupaten/kota.

Masalahnya, APBD yang tersedia tidak mampu menggaji mereka secara proporsional. Seperti guru honorer, mereka juga semestinya menjadi target sasaran. Kebanyakan mereka justru bekerja di bidang kesehatan sebagai perawat dan bidan. Di tengah pandemi seperti ini, tenaga mereka pasti sangat dibutuhkan.

Selanjutnya yang keempat terkait penyaluran BSU tahun 2020 terkendala waktu. Kala itu, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan dibatasi waktu yang sangat mepet. Akibatnya, perbaikan data penerima tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan.

”Sebaiknya tahun ini BSU disalurkan lebih cepat. Semakin cepat disalurkan, maka akan semakin baik. Apalagi, BSU tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang dapat menggerakkan roda perekonomian di lapisan terbawah,” pungkasnya.(*)

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya