Pemerintah Impor Garam 3 Juta Ton, Presiden PKS Siap Pasang Badan
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Pemerintah Impor Garam 3 Juta Ton, Presiden PKS Siap Pasang Badan

...
RILIS.ID
Jakarta
27 September 2021 - 22:20 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi garam. Foto: Antara

RILISID, Jakarta — Pemerintah telah memutuskan mengimpor 3,07 juta ton garam pada tahun ini. Di sisi lain, petani garam saat ini sedang menjerit lantaran harganya terus anjlok.

Menurut Presiden PKS Ahmad Syaikhu, kebijakan impor garam dinilai tidak melindungi petani yang sedang mengalami kesusahan akibat harga anjlok. Seperti dikeluhkan petani garam di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

"Importir-importir garam ini terus bergentayangan, petani tidak bisa berjuang sendiri. Insyaallah PKS akan terus mengawal hal ini,” kata Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (27/9/2021).

Menurut Syaikhu, anjloknya harga garam karena gempuran garam impor dengan harga yang lebih murah dan kualitas lebih baik.

Ditegaskannya, jangan sampai pemerintah justru membantu orang-orang yang sudah kaya dan melupakan petani yang sedang berjuang hidup.

"Pemerintah menganggap kualitas garam lokal kurang memenuhi standar. Jika demikian seharusnya pemerintah melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas garam, bukan malah membuka kran impor sebanyak-banyaknya,” ungkapnya.

Rosyidi, petani garam Desa Konang Pamekasan menyampaikan harga garam per kilonya terus menerus anjlok.

"Tahun 2017 harga garam perkilonya Rp3.000, sekarang anjlok jadi Rp500. Bagaimana kami sejahtera jika demikian kondisinya, yang ada kami menderita,” keluhnya.

Belum lagi kerugian akan bertambah ketika hujan turun. Tak hanya itu, karena jalan yang rusak, mobil yang mengangkut garam pernah jatuh ke sungai.

Karenanya, Rosyidi berharap agar PKS bisa memperjuangkan nasib petani garam.

"Semoga presiden PKS bisa memperjuangkan kami,” harapnya.

Syaikhu pun berjanji akan memperjuangkan nasib petani garam dan cabai melalui anggota DPR RI maupun anggota DPRD. Baik provinsi dan kabupaten/kota. Juga melalui kepala daerah yang diusung PKS.

"Terutama untuk yang ada di DPRD karena bisa berjuang melalui perda,” tandasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Pemerintah Impor Garam 3 Juta Ton, Presiden PKS Siap Pasang Badan

...
RILIS.ID
Jakarta
27 September 2021 - 22:20 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi garam. Foto: Antara

RILISID, Jakarta — Pemerintah telah memutuskan mengimpor 3,07 juta ton garam pada tahun ini. Di sisi lain, petani garam saat ini sedang menjerit lantaran harganya terus anjlok.

Menurut Presiden PKS Ahmad Syaikhu, kebijakan impor garam dinilai tidak melindungi petani yang sedang mengalami kesusahan akibat harga anjlok. Seperti dikeluhkan petani garam di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

"Importir-importir garam ini terus bergentayangan, petani tidak bisa berjuang sendiri. Insyaallah PKS akan terus mengawal hal ini,” kata Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (27/9/2021).

Menurut Syaikhu, anjloknya harga garam karena gempuran garam impor dengan harga yang lebih murah dan kualitas lebih baik.

Ditegaskannya, jangan sampai pemerintah justru membantu orang-orang yang sudah kaya dan melupakan petani yang sedang berjuang hidup.

"Pemerintah menganggap kualitas garam lokal kurang memenuhi standar. Jika demikian seharusnya pemerintah melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas garam, bukan malah membuka kran impor sebanyak-banyaknya,” ungkapnya.

Rosyidi, petani garam Desa Konang Pamekasan menyampaikan harga garam per kilonya terus menerus anjlok.

"Tahun 2017 harga garam perkilonya Rp3.000, sekarang anjlok jadi Rp500. Bagaimana kami sejahtera jika demikian kondisinya, yang ada kami menderita,” keluhnya.

Belum lagi kerugian akan bertambah ketika hujan turun. Tak hanya itu, karena jalan yang rusak, mobil yang mengangkut garam pernah jatuh ke sungai.

Karenanya, Rosyidi berharap agar PKS bisa memperjuangkan nasib petani garam.

"Semoga presiden PKS bisa memperjuangkan kami,” harapnya.

Syaikhu pun berjanji akan memperjuangkan nasib petani garam dan cabai melalui anggota DPR RI maupun anggota DPRD. Baik provinsi dan kabupaten/kota. Juga melalui kepala daerah yang diusung PKS.

"Terutama untuk yang ada di DPRD karena bisa berjuang melalui perda,” tandasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya