PPKM Mikro Diperpanjang: Sekolah Tatap Muka di Zona Merah Dilarang, WFH 75 Persen
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

PPKM Mikro Diperpanjang: Sekolah Tatap Muka di Zona Merah Dilarang, WFH 75 Persen

...
RILIS.ID
Jakarta
14 Juni 2021 - 17:45 WIB
Nasional | RILISID
...
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO: Dokumentasi Humas Setkab

RILISID, Jakarta — Pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM mikro di seluruh provinsi di Tanah Air.

Pelaksanaan PPKM mikro tahap 10 tersebut diberlakukan mulai 15 Juni sampai 28 Juni. Pengaturan PPKM ini mempertimbangkan perkembangan zonasi risiko wilayah di daerah.

"Ini untuk daerah zona merah work from home-nya (WFH) 75 persen. Jadi, untuk daerah-daerah berbasis PPKM mikro (zona) merah itu kantornya 25 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Senin (14/6/2021).

Artinya, lanjut Airlangga, sebanyak 25 persen pegawai lainnya harus di-rolling penjadwalan kerjanya sehingga WFH benar-benar bergantian.

"Artinya, 25 persen itu bukan mereka yang itu-itu saja tetapi harus diputar sehingga meyakinkan work from office (WFO) bergantian dan memastikan bahwa pekerjanya itu adalah standby di tempat mereka bekerja masing-masing,” ujarnya.

Sementara untuk zona oranye dan kuning, Airlangga menyatakan proporsi WFO dan WFH sama dengan ketentuan sebelumnya yaitu sebesar 50 persen.

Terkait kegiatan belajar mengajar (KBM) atau sekolah tatap muka, Airlangga memastikan tetap mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan.

"Namun untuk daerah zona merah, kecamatan yang daerah (zona) merah 100 persen daring. Jadi, kecamatan yang (zona) merah (belajar mengajar) secara online dua minggu,” tegasnya.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan bahwa pada periode PPKM mikro kali ini juga telah memasuki masa libur sekolah.

Untuk kegiatan restoran dan mal, Airlangga menambahkan ketentuannya masih sama dengan periode sebelumnya. Yaitu buka hingga pukul 21.00 dengan kapasitas 50 persen dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

"Untuk tempat ibadah untuk di daerah (zona) merah atau kecamatan yang (zona) merah itu juga beribadah dari rumah. Beribadah di tempat publik atau beribadah di tempat-tempat ibadah khusus di daerah (zona) merah itu ditutup dulu untuk dua minggu,” paparnya.

Pelaksanaan PPKM mikro kali ini akan diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Terkait zona merah seperti Kudus, Bangkalan dan beberapa daerah.

"Nanti Instruksi Mendagri-nya akan segera diterbitkan dan masing-masing daerah untuk membuat keputusan di daerah provinsi maupun di kabupaten/kota masing-masing,” ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan pemerintah juga mendorong adanya penambahan petugas di daerah zona merah seperti Kudus dan Bangkalan tersebut.

"Pemerintah melalui Satgas Covid-19 dan menugaskan Dandim dan Kapolres untuk me-lead PPKM mikro untuk dilakukan penebalan, penebalan artinya penambahan petugas, agar kedisiplinan masyarakat bisa lebih ditingkatkan,” pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

PPKM Mikro Diperpanjang: Sekolah Tatap Muka di Zona Merah Dilarang, WFH 75 Persen

...
RILIS.ID
Jakarta
14 Juni 2021 - 17:45 WIB
Nasional | RILISID
...
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO: Dokumentasi Humas Setkab

RILISID, Jakarta — Pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM mikro di seluruh provinsi di Tanah Air.

Pelaksanaan PPKM mikro tahap 10 tersebut diberlakukan mulai 15 Juni sampai 28 Juni. Pengaturan PPKM ini mempertimbangkan perkembangan zonasi risiko wilayah di daerah.

"Ini untuk daerah zona merah work from home-nya (WFH) 75 persen. Jadi, untuk daerah-daerah berbasis PPKM mikro (zona) merah itu kantornya 25 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Senin (14/6/2021).

Artinya, lanjut Airlangga, sebanyak 25 persen pegawai lainnya harus di-rolling penjadwalan kerjanya sehingga WFH benar-benar bergantian.

"Artinya, 25 persen itu bukan mereka yang itu-itu saja tetapi harus diputar sehingga meyakinkan work from office (WFO) bergantian dan memastikan bahwa pekerjanya itu adalah standby di tempat mereka bekerja masing-masing,” ujarnya.

Sementara untuk zona oranye dan kuning, Airlangga menyatakan proporsi WFO dan WFH sama dengan ketentuan sebelumnya yaitu sebesar 50 persen.

Terkait kegiatan belajar mengajar (KBM) atau sekolah tatap muka, Airlangga memastikan tetap mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan.

"Namun untuk daerah zona merah, kecamatan yang daerah (zona) merah 100 persen daring. Jadi, kecamatan yang (zona) merah (belajar mengajar) secara online dua minggu,” tegasnya.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan bahwa pada periode PPKM mikro kali ini juga telah memasuki masa libur sekolah.

Untuk kegiatan restoran dan mal, Airlangga menambahkan ketentuannya masih sama dengan periode sebelumnya. Yaitu buka hingga pukul 21.00 dengan kapasitas 50 persen dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

"Untuk tempat ibadah untuk di daerah (zona) merah atau kecamatan yang (zona) merah itu juga beribadah dari rumah. Beribadah di tempat publik atau beribadah di tempat-tempat ibadah khusus di daerah (zona) merah itu ditutup dulu untuk dua minggu,” paparnya.

Pelaksanaan PPKM mikro kali ini akan diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Terkait zona merah seperti Kudus, Bangkalan dan beberapa daerah.

"Nanti Instruksi Mendagri-nya akan segera diterbitkan dan masing-masing daerah untuk membuat keputusan di daerah provinsi maupun di kabupaten/kota masing-masing,” ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan pemerintah juga mendorong adanya penambahan petugas di daerah zona merah seperti Kudus dan Bangkalan tersebut.

"Pemerintah melalui Satgas Covid-19 dan menugaskan Dandim dan Kapolres untuk me-lead PPKM mikro untuk dilakukan penebalan, penebalan artinya penambahan petugas, agar kedisiplinan masyarakat bisa lebih ditingkatkan,” pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya