PP 94/2021 tentang Disiplin PNS Diteken, Ini 14 Larangan untuk ASN
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

PP 94/2021 tentang Disiplin PNS Diteken, Ini 14 Larangan untuk ASN

...
RILIS.ID
Jakarta
15 September 2021 - 15:23 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi: Rilisid

RILISID, Jakarta — Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021. PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dikutip dari laman JDIH Sekretariat Kabinet pada Rabu (15/9/2021), PP ini memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi PNS.

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 2 PP 94/2021 yang menyebutkan bahwa PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Adapun, PNS memiliki kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 3. Yakni setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pemerintah.

Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

Selanjutnya, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Selain itu juga diwajibkan untuk menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS; menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan; mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.

Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan juga bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja diatur dalam peraturan menteri.

PP ini juga memuat 14 larangan bagi PNS yang dituangkan dalam Pasal 5. Berikut ini larangan untuk para abdi negara:

a. menyalahgunakan wewenang;

b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;

d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;

f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

g. melakukan pungutan di luar ketentuan;

h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;

i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;

j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD.

PNS juga dilarang ikut kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

"PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin,” demikian bunyi Pasal 7 PP 94/2021 yang berlaku sejak diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada 31 Agustus 2021. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

PP 94/2021 tentang Disiplin PNS Diteken, Ini 14 Larangan untuk ASN

...
RILIS.ID
Jakarta
15 September 2021 - 15:23 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi: Rilisid

RILISID, Jakarta — Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2021. PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dikutip dari laman JDIH Sekretariat Kabinet pada Rabu (15/9/2021), PP ini memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi PNS.

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 2 PP 94/2021 yang menyebutkan bahwa PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Adapun, PNS memiliki kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 3. Yakni setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pemerintah.

Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

Selanjutnya, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

Selain itu juga diwajibkan untuk menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS; menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan; mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.

Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan juga bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja diatur dalam peraturan menteri.

PP ini juga memuat 14 larangan bagi PNS yang dituangkan dalam Pasal 5. Berikut ini larangan untuk para abdi negara:

a. menyalahgunakan wewenang;

b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;

d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;

f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

g. melakukan pungutan di luar ketentuan;

h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;

i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;

j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD.

PNS juga dilarang ikut kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

"PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin,” demikian bunyi Pasal 7 PP 94/2021 yang berlaku sejak diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada 31 Agustus 2021. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya