Mendagri Berharap Kasus Satpol PP Pukul Ibu Hamil Tak Terulang Lagi
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Mendagri Berharap Kasus Satpol PP Pukul Ibu Hamil Tak Terulang Lagi

...
RILIS.ID
Jakarta
19 Juli 2021 - 14:56 WIB
Nasional | RILISID
...
Mendagri Tito Karnavian. Foto: Dok Rilis.id

RILISID, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap kasus pemukulan ibu hamil yang dilakukan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Gowa, Sulawesi Selatan, tidak terulang lagi.

Hal itu diutarakan Tito melalui Surat Edaran (SE) Mendagri bernomor 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat.

Dalam SE yang diteken pada 18 Juli itu, Mendagri meminta gubernur dan bupati serta wali kota di seluruh Indonesia untuk mematuhi hal tersebut.

SE tersebut untuk mendukung pelaksanaan PPKM demi mencegah penyebaran Covid-19 dengan tetap mengedepankan kesehatan atau keselamatan rakyat dan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat.

"Memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM," demikian bunyi poin kedua SE Mendagri yang diterima Rilisid, Senin (19/7/2021).

Adapun isi SE Mendagri sebagai berikut:

Pertama, mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus Covid-19.

Kedua, memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:

a. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;

b. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan

c. Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.

Ketiga, membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

Keempat, melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dengan cara:

a. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin; dan

b. Memerintahkan kepada dinas kesehatan untuk tidak menyimpan/menimbun stok vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.

Kelima, melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

Keenam, melaporkan pelaksanaan SE ini kepada Mendagri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

"Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan," demikian penutup SE tersebut. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Mendagri Berharap Kasus Satpol PP Pukul Ibu Hamil Tak Terulang Lagi

...
RILIS.ID
Jakarta
19 Juli 2021 - 14:56 WIB
Nasional | RILISID
...
Mendagri Tito Karnavian. Foto: Dok Rilis.id

RILISID, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap kasus pemukulan ibu hamil yang dilakukan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Gowa, Sulawesi Selatan, tidak terulang lagi.

Hal itu diutarakan Tito melalui Surat Edaran (SE) Mendagri bernomor 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat.

Dalam SE yang diteken pada 18 Juli itu, Mendagri meminta gubernur dan bupati serta wali kota di seluruh Indonesia untuk mematuhi hal tersebut.

SE tersebut untuk mendukung pelaksanaan PPKM demi mencegah penyebaran Covid-19 dengan tetap mengedepankan kesehatan atau keselamatan rakyat dan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat.

"Memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM," demikian bunyi poin kedua SE Mendagri yang diterima Rilisid, Senin (19/7/2021).

Adapun isi SE Mendagri sebagai berikut:

Pertama, mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus Covid-19.

Kedua, memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:

a. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;

b. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan

c. Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.

Ketiga, membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

Keempat, melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dengan cara:

a. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin; dan

b. Memerintahkan kepada dinas kesehatan untuk tidak menyimpan/menimbun stok vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.

Kelima, melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

Keenam, melaporkan pelaksanaan SE ini kepada Mendagri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

"Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan," demikian penutup SE tersebut. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya