Mantan Mensos Juliari Habis Dicaci Maki setelah Mohon Vonis Bebas ke Hakim
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Mantan Mensos Juliari Habis Dicaci Maki setelah Mohon Vonis Bebas ke Hakim

...
RILIS.ID
Jakarta
10 Agustus 2021 - 22:56 WIB
Nasional | RILISID
...
Mantan Mensos Juliari Batubara. Ilustrasi: Rilisid/Kalbi Rikardo

RILISID, Jakarta — Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara habis dicaci maki warganet setelah dirinya memohon vonis bebas ke hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Caci maki warganet untuk Juliari pun menjadi trending topic di linimasa Twitter, pada Selasa (10/8/2021) malam.

"Gak tau malu Juliari maling ini. Lo harusnya dihukum mati, atau seenggaknya hukuman seumur hidup. Tuntutan hukuman 11 tahun buat maling bansos aja udah bikin kesel. Eh minta bebas, alasan anak istirnya menderita. Lebih banyak rakyat yg menderita karena lo.," tulis akun @mazzini****.

"Seenggaknya keluarga lo menderita masih tidur di bawah atap rumah mewah, kemana2 masih bisa bawa mobil bmw, mau makan tinggal tunjuk mau masuk ke restoran mana. Jangan sok merasa paling menderita, lebih menderita orang2 yg duitnya lo ambil ya setan.," timpal akun @agatan****.

"Si juliari itu kalo emang gamau menderita mending langsung mati aja, otomatis kan dia gabakal ngerasa tersiksa di bui," ujar akun @RuliAgustu****.

"Udah mending tuntutan hukuman cuma 11 tahun ga sampe seumur hidup atau bahkan mati, kok bisa merasa paling menderita melebihi rakyat? Dia ga sadar apa ya duit bansos yg dikorupsi berdampak bgt ke rakyat khususnya keluarga pra sejahtera? Nuranimu lo cok," kata akun @btcf****.

Sebelumnya, Juliari Batubara memohon untuk mendapat vonis bebas dari majelis hakim. Ia meminta untuk mengakhiri penderitaannya dengan vonis bebas.

"Oleh karena itu permohonan saya, permohonan istri saya, permohonan kedua anak saya yang masih kecil-kecil serta permohonan keluarga besar saya kepada majelis hakim yang mulia, akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan," kata Juliari saat membacakan nota pembelaan di gedung KPK Jakarta dikutip dari Antara.

"Putusan majelis yang mulia akan teramat besar dampaknya bagi keluarga saya, terutama anak-anak saya yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan peran saya sebagai ayah mereka," sambungnya.

Juliari meyakini bahwa hanya majelis hakim yang dapat mengakhiri penderitaan lahir dan batin dari keluarganya yang sudah menderita.

"Tidak hanya dipermalukan tapi juga dihujat untuk sesuatu yang mereka tidak mengerti. Badai kebencian dan hujatan akan berakhir tergantung dengan putusan dari majelis hakim," ujar Juliari menambahkan.

Politisi PDIP ini pun mengaku menyesal telah menyusahkan banyak pihak akibat perkara yang menjerat-nya tersebut.

"Sebagai seorang anak yang lahir saya dibesarkan di tengah keluarga yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan dan tidak pernah sedikit pun saya memiliki niat atau terlintas saya untuk korupsi," kata Juliari.

Juliari menyebut beberapa anggota dari keluarga besarnya pernah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dan tidak pernah ada satu pun yang pernah berurusan dengan hukum.

"Keluarga saya juga sejak dulu aktif di bidang pendidikan, khususnya pendidikan menengah. Keluarga saya salah satu pendiri yayasan pendidikan menengah yang sudah berusia puluhan tahun di Jakarta dan sudah menghasilkan ribuan alumni," kata Juliari menjelaskan.

Ia pun mengaku pernah menjadi ketua yayasan-nya selama 5 tahun dan sebagian besar siswa yang bersekolah di sekolah tersebut berasal dari status ekonomi menengah ke bawah.

"Latar belakang ini yang membuat saya dengan penuh kesadaran menyerahkan diri ke KPK untuk menunjukkan sikap kooperatif saya terhadap perkara ini," ucap Juliari.

Dalam surat tuntutannya, JPU KPK menyebut Juliari dinilai terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia Bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Tujuan pemberian suap itu adalah karena Juliari menunjuk PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude yang diwakili Harry Van Sidabukke, PT Tigapilar Agro Utama yang diwakili Ardian Iskandar serta beberapa penyedia barang lainnya menjadi penyedia dalam pengadaan bansos sembako.

Uang suap itu menurut jaksa diterima dari Matheus Joko Santoso yang saat itu menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako periode April-Oktober 2020 dan Adi Wahyono selaku Kabiro Umum Kemensos sekaligus PPK pengadaan bansos sembako Covid-19 periode Oktober-Desember 2020.

Matheus Joko dan Adi Wahyono kemudian juga menggunakan fee tersebut untuk kegiatan operasional Juliari selaku mensos dan kegiatan operasional lain di Kemensos seperti pembelian ponsel, biaya tes usap, pembayaran makan dan minum, pembelian sepeda Brompton, pembayaran honor artis Cita Citata, pembayaran hewan kurban hingga penyewaan pesawat pribadi. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Mantan Mensos Juliari Habis Dicaci Maki setelah Mohon Vonis Bebas ke Hakim

...
RILIS.ID
Jakarta
10 Agustus 2021 - 22:56 WIB
Nasional | RILISID
...
Mantan Mensos Juliari Batubara. Ilustrasi: Rilisid/Kalbi Rikardo

RILISID, Jakarta — Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara habis dicaci maki warganet setelah dirinya memohon vonis bebas ke hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Caci maki warganet untuk Juliari pun menjadi trending topic di linimasa Twitter, pada Selasa (10/8/2021) malam.

"Gak tau malu Juliari maling ini. Lo harusnya dihukum mati, atau seenggaknya hukuman seumur hidup. Tuntutan hukuman 11 tahun buat maling bansos aja udah bikin kesel. Eh minta bebas, alasan anak istirnya menderita. Lebih banyak rakyat yg menderita karena lo.," tulis akun @mazzini****.

"Seenggaknya keluarga lo menderita masih tidur di bawah atap rumah mewah, kemana2 masih bisa bawa mobil bmw, mau makan tinggal tunjuk mau masuk ke restoran mana. Jangan sok merasa paling menderita, lebih menderita orang2 yg duitnya lo ambil ya setan.," timpal akun @agatan****.

"Si juliari itu kalo emang gamau menderita mending langsung mati aja, otomatis kan dia gabakal ngerasa tersiksa di bui," ujar akun @RuliAgustu****.

"Udah mending tuntutan hukuman cuma 11 tahun ga sampe seumur hidup atau bahkan mati, kok bisa merasa paling menderita melebihi rakyat? Dia ga sadar apa ya duit bansos yg dikorupsi berdampak bgt ke rakyat khususnya keluarga pra sejahtera? Nuranimu lo cok," kata akun @btcf****.

Sebelumnya, Juliari Batubara memohon untuk mendapat vonis bebas dari majelis hakim. Ia meminta untuk mengakhiri penderitaannya dengan vonis bebas.

"Oleh karena itu permohonan saya, permohonan istri saya, permohonan kedua anak saya yang masih kecil-kecil serta permohonan keluarga besar saya kepada majelis hakim yang mulia, akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan," kata Juliari saat membacakan nota pembelaan di gedung KPK Jakarta dikutip dari Antara.

"Putusan majelis yang mulia akan teramat besar dampaknya bagi keluarga saya, terutama anak-anak saya yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan peran saya sebagai ayah mereka," sambungnya.

Juliari meyakini bahwa hanya majelis hakim yang dapat mengakhiri penderitaan lahir dan batin dari keluarganya yang sudah menderita.

"Tidak hanya dipermalukan tapi juga dihujat untuk sesuatu yang mereka tidak mengerti. Badai kebencian dan hujatan akan berakhir tergantung dengan putusan dari majelis hakim," ujar Juliari menambahkan.

Politisi PDIP ini pun mengaku menyesal telah menyusahkan banyak pihak akibat perkara yang menjerat-nya tersebut.

"Sebagai seorang anak yang lahir saya dibesarkan di tengah keluarga yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan dan tidak pernah sedikit pun saya memiliki niat atau terlintas saya untuk korupsi," kata Juliari.

Juliari menyebut beberapa anggota dari keluarga besarnya pernah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dan tidak pernah ada satu pun yang pernah berurusan dengan hukum.

"Keluarga saya juga sejak dulu aktif di bidang pendidikan, khususnya pendidikan menengah. Keluarga saya salah satu pendiri yayasan pendidikan menengah yang sudah berusia puluhan tahun di Jakarta dan sudah menghasilkan ribuan alumni," kata Juliari menjelaskan.

Ia pun mengaku pernah menjadi ketua yayasan-nya selama 5 tahun dan sebagian besar siswa yang bersekolah di sekolah tersebut berasal dari status ekonomi menengah ke bawah.

"Latar belakang ini yang membuat saya dengan penuh kesadaran menyerahkan diri ke KPK untuk menunjukkan sikap kooperatif saya terhadap perkara ini," ucap Juliari.

Dalam surat tuntutannya, JPU KPK menyebut Juliari dinilai terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia Bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Tujuan pemberian suap itu adalah karena Juliari menunjuk PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude yang diwakili Harry Van Sidabukke, PT Tigapilar Agro Utama yang diwakili Ardian Iskandar serta beberapa penyedia barang lainnya menjadi penyedia dalam pengadaan bansos sembako.

Uang suap itu menurut jaksa diterima dari Matheus Joko Santoso yang saat itu menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako periode April-Oktober 2020 dan Adi Wahyono selaku Kabiro Umum Kemensos sekaligus PPK pengadaan bansos sembako Covid-19 periode Oktober-Desember 2020.

Matheus Joko dan Adi Wahyono kemudian juga menggunakan fee tersebut untuk kegiatan operasional Juliari selaku mensos dan kegiatan operasional lain di Kemensos seperti pembelian ponsel, biaya tes usap, pembayaran makan dan minum, pembelian sepeda Brompton, pembayaran honor artis Cita Citata, pembayaran hewan kurban hingga penyewaan pesawat pribadi. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya