Mahyudin: Sistem Bikameral RI Suatu Keniscayaan, Harus Berkaca dari Negara Besar
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Mahyudin: Sistem Bikameral RI Suatu Keniscayaan, Harus Berkaca dari Negara Besar

...
RILIS.ID
Semarang
13 September 2021 - 22:09 WIB
Nasional | RILISID
...
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. Foto: Istimewa

RILISID, Semarang — Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan Indonesia harus berkaca kepada banyak negara termasuk sejumlah negara besar dan mapan berdemokrasi, yang sukses menerapkan parlemen bikameral. Seperti contoh Inggris, Belanda, Jepang, Prancis, Spanyol, Italia dan sejumlah negara lainnya.

Bahkan menurutnya, ada yang menerapkan bikameralisme murni (strong bicameral) seperti Aljazair. Ia menuturkan sistem bikameral merupakan suatu keniscayaan bagi banyak negara besar yang demokratis.

"Sistem bikameral dalam demokrasi merupakan suatu keniscayaan. Walaupun bentuknya berbeda dengan Indonesia," ucap Mahyudin saat membuka FGD bersama Universitas Diponegoro (Undip) bertemakan "Perspektif Daerah Untuk Optimalisasi Peran DPD RI" di Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/9/2021).

Mahyudin mengungkapkan lahirnya DPD RI karena sebelumnya tidak ada check and balances dalam praktik keparlemenan Indonesia. Untuk itu, diperlukan sistem bikameral atau kamar kedua yang mewakili perwakilan dari daerah.

"Kenapa demikian? Karena Indonesia negara besar dan mayoritas berpusat di Pulau Jawa. Negara ini didirikan untuk semua kalangan, bukan suatu kelompok atau perorangan. Maka lahirlah kamar kedua untuk menyuarakan aspirasi daerah yaitu DPD RI," kata senator asal Kalimantan Timur ini.

Selama ini, lanjut Mahyudin, Indonesia terlalu sentralistik yang bermuara pada Pulau Jawa. Jika melihat dari keterwakilan di Senayan, wilayah yang besar akan memiliki porsi yang besar juga.

"Selama ini jika dilihat dari Jawa Tengah untuk duduk di DPR RI membutuhkan 50 ribu suara. Tetapi DPD RI harus membutuhkan 1,4 juta suara. Artinya, masyarakat menaruh kepercayaan lebih kepada DPD RI," terangnya.

Mahyudin mengimbau perguruan tinggi jangan diam saja melihat lemahnya kewenangan DPD RI. Kampus menurutnya, juga harus membantu berpikir bagaimana memperkuat DPD RI.

"Kampus-kampus jangan diam saja harus bantu kami berpikir bagaimana DPD RI ke depan bisa diperkuat. Maka, hemat saya amandemen kelima menjadi keharusan," ucapnya.

Lebih lanjut, Mahyudin menilai sistem bikameral juga menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Dengan demikian, katanya, akan menciptakan demokrasi yang sehat sehingga undang-undang yang lahir akan lebih berkualitas dan berkeadilan.

"Bikameral yang kuat tidak bisa ditawar lagi, karena dinamikanya akan menciptakan produk-produk perundangan yang adil dan berkualitas. Keputusan-keputusan itu juga dapat menciptakan kesempatan munculnya calon pemimpin independen yang mumpuni sehingga akan terbuka luas bagi siapapun yang ingin maju sebagai calon presiden, anggota DPR RI dan DPD RI," papar Mahyudin.

Sementara itu, Ketua Departemen Ilmu Politik dan Pemerintah Undip Nur Hidayat Sardini menjaskan DPD RI mempunyai peran penyeimbang dalam menghadapi oligarki. Untuk itu, DPD RI harus di-setup kembali.

"Memang cara ini tidak akan berhasil karena ada kekhawatiran dalam proses pengambilan keputusan, maka dimatikanlah DPD RI. Bila perlu kedepannya DPD RI harus mempunyai hak veto, DPR RI saat ini seperti pemain tunggal, karena tidak ada check and balances," ujar Sardini.

Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi mengatakan DPD merupakan jelmaan utusan daerah, setelah otonomi daerah maka muncullah lembaga tinggi negara tersebut.

Menurut dia, DPD RI sama seperti senator di Amerika tapi berbeda jauh kewenangannya.

"Permasalahanya kewenangan DPD RI pada Pasal 22D UUD 1945. Jadi ada kata 'dapat' di dalamnya. Kata dapat ini sebenarnya yang membelenggu DPD RI," terangnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Departemen Fisip Undip Yuwanto menyatakan bahwa kehadiran DPD RI penting. Namun, kehadirannya tidak dirasakan. Ia menilai bahwa DPD RI perlu dioptimalisasi dalam kewenangannya sehingga dibutuhkan amandemen.

"Jangan ada keraguan, memang perlu ada amandemen. Sebab jika DPD RI tidak memiliki kewenangan terkait fungsi otonomi daerah atau pemanfaatan SDA maka akan dikuasai oleh oligarki," ucapnya.

Turut hadir Wakil Ketua Kelompok DPD RI Abdul Kholik, Wakil Ketua Komite I Fernando Sinaga, Wakil Ketua BK Yustina Ismiati, dan Ketua BKSP Gusti Farid Hasan Aman. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Mahyudin: Sistem Bikameral RI Suatu Keniscayaan, Harus Berkaca dari Negara Besar

...
RILIS.ID
Semarang
13 September 2021 - 22:09 WIB
Nasional | RILISID
...
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. Foto: Istimewa

RILISID, Semarang — Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan Indonesia harus berkaca kepada banyak negara termasuk sejumlah negara besar dan mapan berdemokrasi, yang sukses menerapkan parlemen bikameral. Seperti contoh Inggris, Belanda, Jepang, Prancis, Spanyol, Italia dan sejumlah negara lainnya.

Bahkan menurutnya, ada yang menerapkan bikameralisme murni (strong bicameral) seperti Aljazair. Ia menuturkan sistem bikameral merupakan suatu keniscayaan bagi banyak negara besar yang demokratis.

"Sistem bikameral dalam demokrasi merupakan suatu keniscayaan. Walaupun bentuknya berbeda dengan Indonesia," ucap Mahyudin saat membuka FGD bersama Universitas Diponegoro (Undip) bertemakan "Perspektif Daerah Untuk Optimalisasi Peran DPD RI" di Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/9/2021).

Mahyudin mengungkapkan lahirnya DPD RI karena sebelumnya tidak ada check and balances dalam praktik keparlemenan Indonesia. Untuk itu, diperlukan sistem bikameral atau kamar kedua yang mewakili perwakilan dari daerah.

"Kenapa demikian? Karena Indonesia negara besar dan mayoritas berpusat di Pulau Jawa. Negara ini didirikan untuk semua kalangan, bukan suatu kelompok atau perorangan. Maka lahirlah kamar kedua untuk menyuarakan aspirasi daerah yaitu DPD RI," kata senator asal Kalimantan Timur ini.

Selama ini, lanjut Mahyudin, Indonesia terlalu sentralistik yang bermuara pada Pulau Jawa. Jika melihat dari keterwakilan di Senayan, wilayah yang besar akan memiliki porsi yang besar juga.

"Selama ini jika dilihat dari Jawa Tengah untuk duduk di DPR RI membutuhkan 50 ribu suara. Tetapi DPD RI harus membutuhkan 1,4 juta suara. Artinya, masyarakat menaruh kepercayaan lebih kepada DPD RI," terangnya.

Mahyudin mengimbau perguruan tinggi jangan diam saja melihat lemahnya kewenangan DPD RI. Kampus menurutnya, juga harus membantu berpikir bagaimana memperkuat DPD RI.

"Kampus-kampus jangan diam saja harus bantu kami berpikir bagaimana DPD RI ke depan bisa diperkuat. Maka, hemat saya amandemen kelima menjadi keharusan," ucapnya.

Lebih lanjut, Mahyudin menilai sistem bikameral juga menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Dengan demikian, katanya, akan menciptakan demokrasi yang sehat sehingga undang-undang yang lahir akan lebih berkualitas dan berkeadilan.

"Bikameral yang kuat tidak bisa ditawar lagi, karena dinamikanya akan menciptakan produk-produk perundangan yang adil dan berkualitas. Keputusan-keputusan itu juga dapat menciptakan kesempatan munculnya calon pemimpin independen yang mumpuni sehingga akan terbuka luas bagi siapapun yang ingin maju sebagai calon presiden, anggota DPR RI dan DPD RI," papar Mahyudin.

Sementara itu, Ketua Departemen Ilmu Politik dan Pemerintah Undip Nur Hidayat Sardini menjaskan DPD RI mempunyai peran penyeimbang dalam menghadapi oligarki. Untuk itu, DPD RI harus di-setup kembali.

"Memang cara ini tidak akan berhasil karena ada kekhawatiran dalam proses pengambilan keputusan, maka dimatikanlah DPD RI. Bila perlu kedepannya DPD RI harus mempunyai hak veto, DPR RI saat ini seperti pemain tunggal, karena tidak ada check and balances," ujar Sardini.

Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi mengatakan DPD merupakan jelmaan utusan daerah, setelah otonomi daerah maka muncullah lembaga tinggi negara tersebut.

Menurut dia, DPD RI sama seperti senator di Amerika tapi berbeda jauh kewenangannya.

"Permasalahanya kewenangan DPD RI pada Pasal 22D UUD 1945. Jadi ada kata 'dapat' di dalamnya. Kata dapat ini sebenarnya yang membelenggu DPD RI," terangnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Departemen Fisip Undip Yuwanto menyatakan bahwa kehadiran DPD RI penting. Namun, kehadirannya tidak dirasakan. Ia menilai bahwa DPD RI perlu dioptimalisasi dalam kewenangannya sehingga dibutuhkan amandemen.

"Jangan ada keraguan, memang perlu ada amandemen. Sebab jika DPD RI tidak memiliki kewenangan terkait fungsi otonomi daerah atau pemanfaatan SDA maka akan dikuasai oleh oligarki," ucapnya.

Turut hadir Wakil Ketua Kelompok DPD RI Abdul Kholik, Wakil Ketua Komite I Fernando Sinaga, Wakil Ketua BK Yustina Ismiati, dan Ketua BKSP Gusti Farid Hasan Aman. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya