Legislator asal PKS Ini Nilai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II 2021 Masih Semu
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Legislator asal PKS Ini Nilai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II 2021 Masih Semu

...
RILIS.ID
Jakarta
9 Agustus 2021 - 19:40 WIB
Nasional | RILISID
...
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin/FOTO andiakmalpasluddin.id/Istimewa

RILISID, Jakarta — Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tahun 2021 sebesar 7,07 persen merupakan angka yang belum bisa dibanggakan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkapkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II-2021.

Menurutnya, jika sektor pertanian kuat, itu adalah nyata adanya. Tangguh dalam mempertahankan negara untuk terus tegak, dan memberi sumbangsih nyata pada negara.

”Tapi, untuk laporan pertumbuhan ekonomi 7,07 persen, itu semu belaka,” ujarnya dalam siaran persnya yang dikutip dari dpr.go.id, Senin (9/8/2021).

Secara data, kata Akmal, metode dan penampilan memang sesuai fakta, namun tidak dapat dibanggakan, karena baseline yang dibandingkan pada kondisi serba buruk. 

Ia memaparkan, fakta di lapangan masih terjadi banyak pengangguran akibat lesunya berbagai aktivitas industri dan perdagangan. Intinya, negara saat ini masih dalam kondisi tidak baik-baik saja, sebagai bukti nyatanya, angka kemiskinan jika di ukur secara fair terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan, pemerintah dalam menangkap dan menyerap informasi dari BPS, mesti merujuk kembali pada kondisi sebelum ada pandemi. Sehingga dalam menentukan target dan bekerja dalam perencanaannya, bukan mengambil baseline yang negatif.

”Saya mengingatkan, PPKM yang sudah berlangsung sejak dua pekan lalu, telah melibas kembali daya beli masyarakat sekaligus merusak harapan para pedagang yang sulit berjualan di beberapa pasar modern maupun tradisional. Puluhan juta orang mengalami short hour yang berarti menuju lesunya sektor industri,” paparnya.

Ia menerangkan, merujuk dari data BPS, jumlah penduduk miskin tahun 2021 berkisar 27,54 juta orang. Kemudian, disparitas jumlah penduduk miskin di kota dan di desa cukup tinggi, berkisar rentang 7 persenan. Garis kemiskinan per Maret 2021 juga sebesar Rp472,525 per kapita per bulan.  Selama September 2020 hingga maret 2021, garis kemiskinan naik sebesar 2,96 persen dari Rp458.947 per kapita per bulan di September 2020.

Akmal melanjutkan, sesuai penjelasan BPS, peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2021, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,96 persen garis kemiskinan.

”Kita mengetahui, masyarakat pedesaan itu kalau bukan petani dan nelayan. Penduduk petani dan nelayan inilah yang masih banyak miskin dan perlu menjadi perhatian pemerintah,” ucapnya.

Padahal, lanjut dia, peran mereka dalam menyediakan pangan, sangat besar bagi negara ini, termasuk dalam kondisi pandemi.

”Dengan bukti nyata sektor pertanian ini sangat kokoh, mestinya pemerintah membuat prioritas untuk menjadikan profesi petani dan nelayan sebagai masyarakat menengah atas,” pungkasnya.(*)

Editor : Redaksi

TAG:

Berita Lainnya

Legislator asal PKS Ini Nilai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II 2021 Masih Semu

...
RILIS.ID
Jakarta
9 Agustus 2021 - 19:40 WIB
Nasional | RILISID
...
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin/FOTO andiakmalpasluddin.id/Istimewa

RILISID, Jakarta — Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tahun 2021 sebesar 7,07 persen merupakan angka yang belum bisa dibanggakan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkapkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II-2021.

Menurutnya, jika sektor pertanian kuat, itu adalah nyata adanya. Tangguh dalam mempertahankan negara untuk terus tegak, dan memberi sumbangsih nyata pada negara.

”Tapi, untuk laporan pertumbuhan ekonomi 7,07 persen, itu semu belaka,” ujarnya dalam siaran persnya yang dikutip dari dpr.go.id, Senin (9/8/2021).

Secara data, kata Akmal, metode dan penampilan memang sesuai fakta, namun tidak dapat dibanggakan, karena baseline yang dibandingkan pada kondisi serba buruk. 

Ia memaparkan, fakta di lapangan masih terjadi banyak pengangguran akibat lesunya berbagai aktivitas industri dan perdagangan. Intinya, negara saat ini masih dalam kondisi tidak baik-baik saja, sebagai bukti nyatanya, angka kemiskinan jika di ukur secara fair terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan, pemerintah dalam menangkap dan menyerap informasi dari BPS, mesti merujuk kembali pada kondisi sebelum ada pandemi. Sehingga dalam menentukan target dan bekerja dalam perencanaannya, bukan mengambil baseline yang negatif.

”Saya mengingatkan, PPKM yang sudah berlangsung sejak dua pekan lalu, telah melibas kembali daya beli masyarakat sekaligus merusak harapan para pedagang yang sulit berjualan di beberapa pasar modern maupun tradisional. Puluhan juta orang mengalami short hour yang berarti menuju lesunya sektor industri,” paparnya.

Ia menerangkan, merujuk dari data BPS, jumlah penduduk miskin tahun 2021 berkisar 27,54 juta orang. Kemudian, disparitas jumlah penduduk miskin di kota dan di desa cukup tinggi, berkisar rentang 7 persenan. Garis kemiskinan per Maret 2021 juga sebesar Rp472,525 per kapita per bulan.  Selama September 2020 hingga maret 2021, garis kemiskinan naik sebesar 2,96 persen dari Rp458.947 per kapita per bulan di September 2020.

Akmal melanjutkan, sesuai penjelasan BPS, peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2021, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,96 persen garis kemiskinan.

”Kita mengetahui, masyarakat pedesaan itu kalau bukan petani dan nelayan. Penduduk petani dan nelayan inilah yang masih banyak miskin dan perlu menjadi perhatian pemerintah,” ucapnya.

Padahal, lanjut dia, peran mereka dalam menyediakan pangan, sangat besar bagi negara ini, termasuk dalam kondisi pandemi.

”Dengan bukti nyata sektor pertanian ini sangat kokoh, mestinya pemerintah membuat prioritas untuk menjadikan profesi petani dan nelayan sebagai masyarakat menengah atas,” pungkasnya.(*)

Editor : Redaksi

TAG:

Berita Lainnya