Laut Natuna Utara Mau Dicaplok China, Kasal Diminta Tetap Siagakan Prajurit TNI AL Unjuk Kekuatan
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Laut Natuna Utara Mau Dicaplok China, Kasal Diminta Tetap Siagakan Prajurit TNI AL Unjuk Kekuatan

...
RILIS.ID
Jakarta
9 Desember 2021 - 10:23 WIB
Nasional | RILISID
...
Ketua Komite I DPD Fachrul Razi. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Hubungan Indonesia dengan China terkait Laut Natuna Utara memanas. Ini setelah China melayangkan protes atas klaim mereka terhadap Laut Natuna Utara.

Meski diprotes, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Yudo Margono meminta prajuritnya untuk menunjukkan kekuatan yang menggetarkan lawan dan pihak-pihak yang merongrong kedaulatan dan mengganggu kepentingan negara di laut Indonesia.

Unjuk kekuatan prajurit TNI AL ini mendapat dukungan dari Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fachrul Razi.

Senator asal Aceh itu mendukung penuh Kasal yang tidak akan mundur dari ancaman China. Menurutnya, tak ada tawar menawar terkait kedaulatan dan kehormatan bangsa.

Karena menurutnya, kedaulatan negara menjadi prioritas utama negara untuk dilindungi dari gangguan asing.

Fachrul juga menekankan kedaulatan bangsa di atas segalanya. Oleh karena itu, kata dia, tidak boleh ada bangsa lain yang ingin menghina kedaulatan RI.

"Kedaulatan negara di atas segalanya. TNI AL telah memiliki imej dan kesan yang kuat serta terus berkembang baik," ujar Fachrul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/12/2021).

"Kualitas personel, persenjataan dan alutsista, serta kesejahteraan dan kuantitas personel TNI-AL telah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapabilitas yang hebat di bidang militer," sambungnya.

Maka, tambah Fachrul, usaha picture-building untuk membangun postur TNI AL yang kuat telah berhasil.

Akan tetapi, masih katanya, selain memberikan kesan yang kuat dan siap, TNI AL juga harus mampu menunjukkan kesan yang lembut dan mampu menjadi penengah di dalam konflik yang sedang terjadi.

"Hal ini untuk menghindari pencaplokan wilayah teritorial kita dari China di Laut Natuna Utara," ujar alumni Fisip Universitas Indonesia tersebut.

Fachrul menambahkan bahwa Indonesia dapat menerapkan langkah deterrence sebagai salah satu upaya naval diplomacy.

Ide dasar dari serangan dan pertahanan adalah letak sumber kekuatan. Di mana terdapat area vital dan strategis, di sanalah pusat serangan yang lebih besar.

"Indonesia, sebagai salah satu negara yang paling vokal dan memiliki bargaining power terkuat dalam ASEAN, telah mengupayakan berbagai macam diplomasi untuk mencapai resolusi konflik di Laut Tiongkok Selatan," jelasnya.

"Kawasan dengan potensi yang strategis tentunya membutuhkan kebijakan strategis pula. Negara yang tidak mampu meramu kebijakan strategisnya di kawasan ini akan kehilangan kepentingan strategisnya pula," ia menambahkan.

Diketahui, China mengklaim sebagian Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah tangkap tradisional mereka. Klaim itu dinyatakan dengan mengumumkan zona sembilan garis putus-putus (nine-dash line) yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan yang kaya energi.

Klaim China yang dituangkan dalam peta sembilan garis putus-putus telah digugurkan oleh Pengadilan Arbitrase di Belanda, 12 Juli 2016, karena tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.

Namun, China mengabaikan putusan pengadilan dan terus melanjutkan pembangunan di seluruh wilayah itu. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Laut Natuna Utara Mau Dicaplok China, Kasal Diminta Tetap Siagakan Prajurit TNI AL Unjuk Kekuatan

...
RILIS.ID
Jakarta
9 Desember 2021 - 10:23 WIB
Nasional | RILISID
...
Ketua Komite I DPD Fachrul Razi. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Hubungan Indonesia dengan China terkait Laut Natuna Utara memanas. Ini setelah China melayangkan protes atas klaim mereka terhadap Laut Natuna Utara.

Meski diprotes, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Yudo Margono meminta prajuritnya untuk menunjukkan kekuatan yang menggetarkan lawan dan pihak-pihak yang merongrong kedaulatan dan mengganggu kepentingan negara di laut Indonesia.

Unjuk kekuatan prajurit TNI AL ini mendapat dukungan dari Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fachrul Razi.

Senator asal Aceh itu mendukung penuh Kasal yang tidak akan mundur dari ancaman China. Menurutnya, tak ada tawar menawar terkait kedaulatan dan kehormatan bangsa.

Karena menurutnya, kedaulatan negara menjadi prioritas utama negara untuk dilindungi dari gangguan asing.

Fachrul juga menekankan kedaulatan bangsa di atas segalanya. Oleh karena itu, kata dia, tidak boleh ada bangsa lain yang ingin menghina kedaulatan RI.

"Kedaulatan negara di atas segalanya. TNI AL telah memiliki imej dan kesan yang kuat serta terus berkembang baik," ujar Fachrul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/12/2021).

"Kualitas personel, persenjataan dan alutsista, serta kesejahteraan dan kuantitas personel TNI-AL telah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapabilitas yang hebat di bidang militer," sambungnya.

Maka, tambah Fachrul, usaha picture-building untuk membangun postur TNI AL yang kuat telah berhasil.

Akan tetapi, masih katanya, selain memberikan kesan yang kuat dan siap, TNI AL juga harus mampu menunjukkan kesan yang lembut dan mampu menjadi penengah di dalam konflik yang sedang terjadi.

"Hal ini untuk menghindari pencaplokan wilayah teritorial kita dari China di Laut Natuna Utara," ujar alumni Fisip Universitas Indonesia tersebut.

Fachrul menambahkan bahwa Indonesia dapat menerapkan langkah deterrence sebagai salah satu upaya naval diplomacy.

Ide dasar dari serangan dan pertahanan adalah letak sumber kekuatan. Di mana terdapat area vital dan strategis, di sanalah pusat serangan yang lebih besar.

"Indonesia, sebagai salah satu negara yang paling vokal dan memiliki bargaining power terkuat dalam ASEAN, telah mengupayakan berbagai macam diplomasi untuk mencapai resolusi konflik di Laut Tiongkok Selatan," jelasnya.

"Kawasan dengan potensi yang strategis tentunya membutuhkan kebijakan strategis pula. Negara yang tidak mampu meramu kebijakan strategisnya di kawasan ini akan kehilangan kepentingan strategisnya pula," ia menambahkan.

Diketahui, China mengklaim sebagian Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah tangkap tradisional mereka. Klaim itu dinyatakan dengan mengumumkan zona sembilan garis putus-putus (nine-dash line) yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan yang kaya energi.

Klaim China yang dituangkan dalam peta sembilan garis putus-putus telah digugurkan oleh Pengadilan Arbitrase di Belanda, 12 Juli 2016, karena tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.

Namun, China mengabaikan putusan pengadilan dan terus melanjutkan pembangunan di seluruh wilayah itu. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya