Komite I Desak Kementerian ATR/BPN Rampungkan Konflik Lahan Masyarakat Adat
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Komite I Desak Kementerian ATR/BPN Rampungkan Konflik Lahan Masyarakat Adat

...
RILIS.ID
Jakarta
22 September 2021 - 11:32 WIB
Nasional | RILISID
...
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan berbagai konflik pertanahan sekaligus mengevaluasi seluruh hak pengelolaan tanah di daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi saat rapat kerja (raker) dengan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, pada Selasa (21/9/2021).

Raker juga dihadiri Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma dan beberapa senator. Di antaranya Muh. Nuh (Sumatera Utara), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepri), Habib Alwi (Banten), Agustin Teras Narang (Kalteng), Ahmad Sukisman Azmy (NTB), M. Syukur (Jambi), Otopianus P Tebay (Papua), dan Eni Sumarni (Jawa Barat).

Pada kesempatan itu, Komite I juga mendesak Kementerian ATR/BPN mengoptimalkan keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk melakukan harmonisasi regulasi antar-kementerian dan lembaga agar penyelesaian berbagai konflik pertanahan di daerah dan pelepasan desa dari kawasan hutan dapat berjalan baik.

Setidaknya ada tiga kesimpulan raker. Pertama, meminta Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik pertanahan di berbagai daerah dengan memperhatikan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat.

Kedua, Komite I DPD RI mendesak Kementerian ATR/BPN mengoptimalkan pelaksanaan peran GTRA agar penyelesaian berbagai konflik pertanahan di daerah dan pelepasan desa dari kawasan hutan dapat berjalan dengan baik.

Ketiga, mendesak Kementerian ATR/BPN untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pengelolaan yang tumpang tindih di daerah.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil memaparkan total legalisasi aset seluas 6,99 juta hektare atau 155,40 persen, dan total redistribusi tanah seluas 2,14 juta hektare atau 47,59 persen.

Terdapat dua permasalahan pelaksanaan reforma agraria yakni permasalahan TORA dari pelepasan kawasan hutan dan permasalahan TORA dari tanah transmigrasi.

Sofyan juga mengakui bahwa masih terdapat kewenangan yang masih bersinggungan dengan kementerian lainnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Komite I Desak Kementerian ATR/BPN Rampungkan Konflik Lahan Masyarakat Adat

...
RILIS.ID
Jakarta
22 September 2021 - 11:32 WIB
Nasional | RILISID
...
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Komite I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan berbagai konflik pertanahan sekaligus mengevaluasi seluruh hak pengelolaan tanah di daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi saat rapat kerja (raker) dengan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, pada Selasa (21/9/2021).

Raker juga dihadiri Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma dan beberapa senator. Di antaranya Muh. Nuh (Sumatera Utara), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepri), Habib Alwi (Banten), Agustin Teras Narang (Kalteng), Ahmad Sukisman Azmy (NTB), M. Syukur (Jambi), Otopianus P Tebay (Papua), dan Eni Sumarni (Jawa Barat).

Pada kesempatan itu, Komite I juga mendesak Kementerian ATR/BPN mengoptimalkan keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk melakukan harmonisasi regulasi antar-kementerian dan lembaga agar penyelesaian berbagai konflik pertanahan di daerah dan pelepasan desa dari kawasan hutan dapat berjalan baik.

Setidaknya ada tiga kesimpulan raker. Pertama, meminta Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik pertanahan di berbagai daerah dengan memperhatikan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat.

Kedua, Komite I DPD RI mendesak Kementerian ATR/BPN mengoptimalkan pelaksanaan peran GTRA agar penyelesaian berbagai konflik pertanahan di daerah dan pelepasan desa dari kawasan hutan dapat berjalan dengan baik.

Ketiga, mendesak Kementerian ATR/BPN untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pengelolaan yang tumpang tindih di daerah.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil memaparkan total legalisasi aset seluas 6,99 juta hektare atau 155,40 persen, dan total redistribusi tanah seluas 2,14 juta hektare atau 47,59 persen.

Terdapat dua permasalahan pelaksanaan reforma agraria yakni permasalahan TORA dari pelepasan kawasan hutan dan permasalahan TORA dari tanah transmigrasi.

Sofyan juga mengakui bahwa masih terdapat kewenangan yang masih bersinggungan dengan kementerian lainnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya