Komite I DPD RI Sebut Pemulihan Ekonomi Daerah Tergantung Keberhasilan Penanganan Covid-19
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Komite I DPD RI Sebut Pemulihan Ekonomi Daerah Tergantung Keberhasilan Penanganan Covid-19

...
RILIS.ID
Jakarta
20 September 2021 - 14:52 WIB
Nasional | RILISID
...
Rapat kerja Komite I DPD RI dan Mendagri, Senin (20/9/2021). Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Komite I DPD RI berpandangan proses pemulihan ekonomi daerah sangat tergantung pada keberhasilan dalam menangani pandemi Covid-19.

Selain disiplin protokol kesehatan, akselerasi pemberian vaksin jelas menjadi game changer pemulihan ekonomi nasional dan daerah. Juga perlu penguatan collaborative governance pelibatan aktor kunci dan multistakeholder dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan dan pengawasan penanganan pandemi.

Hal itu mengemuka pada rapat kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pembahasan penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa pandemi Covid-19 di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2021).

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menilai banyak capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun masih terdapat berbagai kendala atau masalah pada masa pandemi covid-19.

"Capaian itu berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Komite I, baik dalam rapat-rapat, kunjungan kerja maupun penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah," ujarnya saat membuka rapat kerja.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah sedang melakukan agresif testing di seluruh daerah kepada masyarakat lainnya untuk mendapatkan jumlah yang representatif kepada populasi di daerah untuk menekan laju penularan Covid-19.

“Laju Covid-19 harus ditekan di bawah 5 persen dari populasi di daerah. Dalam perjalanan kita melalui trial dan error mencari formula yang pas. Penyakit ini adalah menginfeksi saluran pernafasan memakai masker menjadi kunci, menular terjadi karena kontak maka menjaga jarak penting, rajin mencuci tangan intinya 5M sangat perlu ditekankan untuk mencegah penularan,” katanya.

Menurut Tito, tidak mudah menjalankan kendali sosial, dan tak bisa dikerjakan pemerintah pusat saja. Melainkan harus melibatkan kepala daerah hingga stakeholder terkait sehingga upaya persuasif dan kohesif untuk penerapan protokol kesehatan.

“Saat ini, pemerintah terus memparalelkan kebijakan pusat dan daerah dan mengorkestrasi kebijakan antar kementerian untuk menangani pandemi ini di bawah arahan langsung Presiden. Ini krisis multi dimensi oleh karena itu keserentakan dari pusat dan daerah menjadi penting,” paparnya.

Lebih lanjut, Tito menyatakan kebijakan pemerintah dalam pengendalian penyebaran Covid-19 bertujuan untuk keselamatan rakyat melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

“Vaksin adalah game changer untuk menanggulangi Covid-19. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan yang dilakukan dalam percepatan vaksinasi. Daerah boleh melakukan terobosan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing dan sesuai skala prioritas karena vaksin masih terbatas,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, senator asal Jambi M. Syukur perlu ada evaluasi terkait kebijakan politik pemerintah soal penerapan anggaran daerah agar tepat sasaran. Evaluasi dilakukan pada setiap tahapan pemakaian anggaran di daerah agar diketahui penyerapan itu agar tepat fungsi, bukan hanya habis saja.

“Saya juga menyoroti kebijakan pemakaian aplikasi pedulilindungi.id untuk mengontrol pergerakan dan skreening Covid-19, karena tidak semua masyarakat mempunyai gawai dan kebijakan ini perlu diperbaiki agar tidak menghalangi hak masyarakat dalam beraktivitas,” tukasnya.

Kembali ke Fachrul Razi, senator asal Aceh ini menambahkan bahwa penanganan Covid-19 di daerah belum berjalan efektif akibat tidak jelasnya regulasi tunggal yang mengatur terkait hal ini.

Ia menyebut ada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Keppres Kedaruratan Covid-19, Permenkes, PMK, Permendagri/Instruksi Mendagri. Namun, katanya, implementasi di lapangan berjalan sendiri-sendiri.

"Selain itu, pelayanan publik kurang efektif pada masa pendemi Covid-19 yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain koordinasi yang lemah antar-kementerian dan lembaga, kewenangan pemerintah pusat yang terlalu besar, koordinasi hubungan pusat dan daerah belum berjalan dengan baik, lemahnya penyerapan anggaran di daerah dan korupsi. Bantuan sosial maupun dana penanganan Covid-19," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Komite I DPD RI Sebut Pemulihan Ekonomi Daerah Tergantung Keberhasilan Penanganan Covid-19

...
RILIS.ID
Jakarta
20 September 2021 - 14:52 WIB
Nasional | RILISID
...
Rapat kerja Komite I DPD RI dan Mendagri, Senin (20/9/2021). Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Komite I DPD RI berpandangan proses pemulihan ekonomi daerah sangat tergantung pada keberhasilan dalam menangani pandemi Covid-19.

Selain disiplin protokol kesehatan, akselerasi pemberian vaksin jelas menjadi game changer pemulihan ekonomi nasional dan daerah. Juga perlu penguatan collaborative governance pelibatan aktor kunci dan multistakeholder dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan dan pengawasan penanganan pandemi.

Hal itu mengemuka pada rapat kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pembahasan penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa pandemi Covid-19 di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2021).

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menilai banyak capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun masih terdapat berbagai kendala atau masalah pada masa pandemi covid-19.

"Capaian itu berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Komite I, baik dalam rapat-rapat, kunjungan kerja maupun penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah," ujarnya saat membuka rapat kerja.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah sedang melakukan agresif testing di seluruh daerah kepada masyarakat lainnya untuk mendapatkan jumlah yang representatif kepada populasi di daerah untuk menekan laju penularan Covid-19.

“Laju Covid-19 harus ditekan di bawah 5 persen dari populasi di daerah. Dalam perjalanan kita melalui trial dan error mencari formula yang pas. Penyakit ini adalah menginfeksi saluran pernafasan memakai masker menjadi kunci, menular terjadi karena kontak maka menjaga jarak penting, rajin mencuci tangan intinya 5M sangat perlu ditekankan untuk mencegah penularan,” katanya.

Menurut Tito, tidak mudah menjalankan kendali sosial, dan tak bisa dikerjakan pemerintah pusat saja. Melainkan harus melibatkan kepala daerah hingga stakeholder terkait sehingga upaya persuasif dan kohesif untuk penerapan protokol kesehatan.

“Saat ini, pemerintah terus memparalelkan kebijakan pusat dan daerah dan mengorkestrasi kebijakan antar kementerian untuk menangani pandemi ini di bawah arahan langsung Presiden. Ini krisis multi dimensi oleh karena itu keserentakan dari pusat dan daerah menjadi penting,” paparnya.

Lebih lanjut, Tito menyatakan kebijakan pemerintah dalam pengendalian penyebaran Covid-19 bertujuan untuk keselamatan rakyat melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

“Vaksin adalah game changer untuk menanggulangi Covid-19. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan yang dilakukan dalam percepatan vaksinasi. Daerah boleh melakukan terobosan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing dan sesuai skala prioritas karena vaksin masih terbatas,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, senator asal Jambi M. Syukur perlu ada evaluasi terkait kebijakan politik pemerintah soal penerapan anggaran daerah agar tepat sasaran. Evaluasi dilakukan pada setiap tahapan pemakaian anggaran di daerah agar diketahui penyerapan itu agar tepat fungsi, bukan hanya habis saja.

“Saya juga menyoroti kebijakan pemakaian aplikasi pedulilindungi.id untuk mengontrol pergerakan dan skreening Covid-19, karena tidak semua masyarakat mempunyai gawai dan kebijakan ini perlu diperbaiki agar tidak menghalangi hak masyarakat dalam beraktivitas,” tukasnya.

Kembali ke Fachrul Razi, senator asal Aceh ini menambahkan bahwa penanganan Covid-19 di daerah belum berjalan efektif akibat tidak jelasnya regulasi tunggal yang mengatur terkait hal ini.

Ia menyebut ada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Keppres Kedaruratan Covid-19, Permenkes, PMK, Permendagri/Instruksi Mendagri. Namun, katanya, implementasi di lapangan berjalan sendiri-sendiri.

"Selain itu, pelayanan publik kurang efektif pada masa pendemi Covid-19 yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain koordinasi yang lemah antar-kementerian dan lembaga, kewenangan pemerintah pusat yang terlalu besar, koordinasi hubungan pusat dan daerah belum berjalan dengan baik, lemahnya penyerapan anggaran di daerah dan korupsi. Bantuan sosial maupun dana penanganan Covid-19," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya