Kemensos Nonaktifkan 21,156 Juta Data Ganda, Kini Publik Bisa Pantau Penerima Bansos
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Kemensos Nonaktifkan 21,156 Juta Data Ganda, Kini Publik Bisa Pantau Penerima Bansos

...
RILIS.ID
JAKARTA
22 April 2021 - 21:45 WIB
Nasional | RILISID
...
Mensos Tri Rismaharini/ILUSTRASI RILIS.ID

RILISID, JAKARTA — Integritas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus ditingkatkan Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuannya untuk memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal dan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang padan dengan data kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, DTKS sepanjang Maret telah dipulihkan integritasnya dan ditetapkan pada 1 April 2021 melalui Kepmensos No.12/HUK/2021 sehingga menjadi New DTKS.

Risma menjelaskan, pihaknya telah menonaktifkan sekitar 21 juta data ganda.

”Pengontrolan data kita lakukan. Jadi kami berkomunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Kami menidurkan 21,156 juta data,” ujar Risma dalam siaran pers Humas Kemensos yang dikutip dari setkab.go.id, Kamis (22/4/2021).

Ke depan, terus Risma, New DTKS akan ditetapkan sekurangnya setiap bulan guna memastikan integritasnya dan terus ditingkatkan sekaligus mengakomodasi dinamika sosial masyarakat.

Risma memaparkan, data New DTKS tersebut dapat diakses publik melalui aplikasi berbasis web di http://cekbansos.kemensos.go.id/. Melalui laman ini, data penerima bantuan sosial yang telah disalurkan maupun yang masih dalam proses dapat diakses oleh siapa saja.

”Melalui aplikasi ini, publik dapat memantau penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai) dengan menyebutkan nama dan desa/kelurahan tempat tinggalnya,” paparnya.

Risma berharap, aplikasi ini dapat memenuhi hak informasi publik dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial.

”Fitur dan kemampuan aplikasi cekbansos akan terus ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan ke depan dan masukan serta harapan masyarakat,” ungkapnya.

Pengembangan fitur berikutnya juga mencakup usulan baru dan sanggahan atas kepantasan penerima bantuan sosial usulan baru tersebut akan melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah guna tetap mendapat tetap menjaga integritas data.

Apabila terdapat sanggahan, Kemensos dapat mengundang perguruan tinggi untuk melakukan proses pengendalian mutu.

”Masukan perguruan tinggi akan menjadi pertimbangan Kemensos dalam memutuskan kepantasan kepesertaan dalam program bantuan sosial,” pungkas Risma.

Diketahui, informasi terkait bantuan sosial yang diselenggarakan Kementerian Sosial (PKH, BPNT, dan BST) dapat diakses melalui situs resmi Kemensos pada kemensos.go.id.(*)

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya

Kemensos Nonaktifkan 21,156 Juta Data Ganda, Kini Publik Bisa Pantau Penerima Bansos

...
RILIS.ID
JAKARTA
22 April 2021 - 21:45 WIB
Nasional | RILISID
...
Mensos Tri Rismaharini/ILUSTRASI RILIS.ID

RILISID, JAKARTA — Integritas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus ditingkatkan Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuannya untuk memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal dan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang padan dengan data kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, DTKS sepanjang Maret telah dipulihkan integritasnya dan ditetapkan pada 1 April 2021 melalui Kepmensos No.12/HUK/2021 sehingga menjadi New DTKS.

Risma menjelaskan, pihaknya telah menonaktifkan sekitar 21 juta data ganda.

”Pengontrolan data kita lakukan. Jadi kami berkomunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Kami menidurkan 21,156 juta data,” ujar Risma dalam siaran pers Humas Kemensos yang dikutip dari setkab.go.id, Kamis (22/4/2021).

Ke depan, terus Risma, New DTKS akan ditetapkan sekurangnya setiap bulan guna memastikan integritasnya dan terus ditingkatkan sekaligus mengakomodasi dinamika sosial masyarakat.

Risma memaparkan, data New DTKS tersebut dapat diakses publik melalui aplikasi berbasis web di http://cekbansos.kemensos.go.id/. Melalui laman ini, data penerima bantuan sosial yang telah disalurkan maupun yang masih dalam proses dapat diakses oleh siapa saja.

”Melalui aplikasi ini, publik dapat memantau penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai) dengan menyebutkan nama dan desa/kelurahan tempat tinggalnya,” paparnya.

Risma berharap, aplikasi ini dapat memenuhi hak informasi publik dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial.

”Fitur dan kemampuan aplikasi cekbansos akan terus ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan ke depan dan masukan serta harapan masyarakat,” ungkapnya.

Pengembangan fitur berikutnya juga mencakup usulan baru dan sanggahan atas kepantasan penerima bantuan sosial usulan baru tersebut akan melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah guna tetap mendapat tetap menjaga integritas data.

Apabila terdapat sanggahan, Kemensos dapat mengundang perguruan tinggi untuk melakukan proses pengendalian mutu.

”Masukan perguruan tinggi akan menjadi pertimbangan Kemensos dalam memutuskan kepantasan kepesertaan dalam program bantuan sosial,” pungkas Risma.

Diketahui, informasi terkait bantuan sosial yang diselenggarakan Kementerian Sosial (PKH, BPNT, dan BST) dapat diakses melalui situs resmi Kemensos pada kemensos.go.id.(*)

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya