Kemenkes Perbolehkan Warga Ikut Vaksinasi Covid-19 Meski Belum Punya NIK
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Kemenkes Perbolehkan Warga Ikut Vaksinasi Covid-19 Meski Belum Punya NIK

...
RILIS.ID
Jakarta
4 Agustus 2021 - 15:06 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi: Rilis.id

RILISID, Jakarta — Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program vaksinasi Covid-19 tapi belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK), tak perlu khawatir.

Sebab, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memutuskan bahwa warga yang belum memiliki NIK tetap bisa mengikuti vaksinasi.

Hal itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki NIK. SE ditujukan kepada seluruh kepala Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten dan kota.

"Surat edaran itu dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes drg Widyawati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/8/2021).

Dalam teknis pelaksanaan vaksinasi tersebut dibutuhkan pendataan sasaran yang akan dimasukan dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 yang memuat nama dan alamat serta nomor induk kependudukan.

"Demi percepatan vaksinasi dengan target kelompok masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK, maka diperlukan optimalisasi dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid- 19 dari pemerintah daerah," kata Widyawati.

Pihaknya mengimbau Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan instansi perangkat daerah terkait pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan.

Di antaranya kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga pemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB), serta masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK.

Pelayanan vaksinasi bagi masyarakat yang belum memiliki NIK dapat dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di satu lokasi pelayanan yang disepakati sehingga masyarakat dapat terlayani dan kebutuhan NIK dapat terpenuhi.

Mengenai kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi, Kemenkes berjanji akan mengoptimalkan ketersediaan vaksin di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

"Apabila kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi Covid-19 masih belum mencukupi, maka Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten/kota dapat mengajukan usulan kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi kepada Kemenkes sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Kemenkes Perbolehkan Warga Ikut Vaksinasi Covid-19 Meski Belum Punya NIK

...
RILIS.ID
Jakarta
4 Agustus 2021 - 15:06 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi: Rilis.id

RILISID, Jakarta — Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program vaksinasi Covid-19 tapi belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK), tak perlu khawatir.

Sebab, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memutuskan bahwa warga yang belum memiliki NIK tetap bisa mengikuti vaksinasi.

Hal itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki NIK. SE ditujukan kepada seluruh kepala Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten dan kota.

"Surat edaran itu dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes drg Widyawati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/8/2021).

Dalam teknis pelaksanaan vaksinasi tersebut dibutuhkan pendataan sasaran yang akan dimasukan dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 yang memuat nama dan alamat serta nomor induk kependudukan.

"Demi percepatan vaksinasi dengan target kelompok masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK, maka diperlukan optimalisasi dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid- 19 dari pemerintah daerah," kata Widyawati.

Pihaknya mengimbau Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan instansi perangkat daerah terkait pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan.

Di antaranya kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga pemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB), serta masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK.

Pelayanan vaksinasi bagi masyarakat yang belum memiliki NIK dapat dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di satu lokasi pelayanan yang disepakati sehingga masyarakat dapat terlayani dan kebutuhan NIK dapat terpenuhi.

Mengenai kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi, Kemenkes berjanji akan mengoptimalkan ketersediaan vaksin di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

"Apabila kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi Covid-19 masih belum mencukupi, maka Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten/kota dapat mengajukan usulan kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi kepada Kemenkes sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya