Jokowi Soroti Rendahnya Realisasi Belanja Pemerintah: Ini Ada Apa?
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Jokowi Soroti Rendahnya Realisasi Belanja Pemerintah: Ini Ada Apa?

...
RILIS.ID
Jakarta
27 Mei 2021 - 15:46 WIB
Nasional | RILISID
...
Presiden Joko Widodo. FOTO: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden

RILISID, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti rendahnya realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah yang masih rendah.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 dari Istana Negara Jakarta yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).

Jokowi menyebut realisasi belanja APBN baru mencapai sekitar 15 persen dan 7 persen untuk APBD. Sedangkan serapan belanja pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru tembus 24,6 persen.

"Kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat. Ini yang saya minta tadi dikawal. Pada kuartal pertama, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian/lembaga baru sekitar 10,98 persen, 10,98 persen," katanya.

"Kemudian pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah masih kurang dari lima persen. Ini yang terus harus diikuti dan dikawal, dibantu," sambung Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta BPKP dan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melihat dan mencari penyebab keterlambatan tersebut.

"Lihat dan cari betul penyebab lambatnya realisasi belanja ini, ini ada apa?," tanya Jokowi.

Jokowi menegaskan agar BPKP dan APIP memberikan dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Karena menurutnya, target 7 persen di kuartal kedua bukanlah perkara mudah.

"Bayangkan dari minus 0,74 melompat ke 7 persen. Tapi saya meyakini, insyaallah, kalau semuanya bekerja keras, belanja segera dikeluarkan, realisasinya, angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih," tuturnya.

Menurut Jokowi, jika kuartal kedua tidak tembus 7 persen, maka target year on year (yoy)  untuk  pertumbuhan ekonomi tahun ini 4,5 sampai 5,5 juga sulit tercapai.

"Meskipun kita tahu ada ketidakpastian ekonomi global dan ada ketidakpastian karena pandemi. Tapi semuanya kita harus berusaha," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti kualitas perencanaan. Ia mengakui masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya.

Sehingga, masih menurutnya, hal ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya. Alhasil, kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah itu masih terjadi.

"Saya melihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk enggak ada irigasinya: irigasi primer, sekunder, tersier enggak ada. Ada itu, saya temukan di lapangan. Ada bangun pelabuhan, pelabuhan baru, enggak ada akses jalan ke situ. Ini apa-apaan, gimana pelabuhan itu bisa digunakan. Ada dan tidak hanya satu. Ini yang terus harus dikawal," paparnya.

Kepala negara memerintahkan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga, dan daerah mengawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan terus diikuti hal-hal seperti ini.

"Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini," tandasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Jokowi Soroti Rendahnya Realisasi Belanja Pemerintah: Ini Ada Apa?

...
RILIS.ID
Jakarta
27 Mei 2021 - 15:46 WIB
Nasional | RILISID
...
Presiden Joko Widodo. FOTO: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden

RILISID, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti rendahnya realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah yang masih rendah.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 dari Istana Negara Jakarta yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).

Jokowi menyebut realisasi belanja APBN baru mencapai sekitar 15 persen dan 7 persen untuk APBD. Sedangkan serapan belanja pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru tembus 24,6 persen.

"Kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat. Ini yang saya minta tadi dikawal. Pada kuartal pertama, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian/lembaga baru sekitar 10,98 persen, 10,98 persen," katanya.

"Kemudian pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah masih kurang dari lima persen. Ini yang terus harus diikuti dan dikawal, dibantu," sambung Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta BPKP dan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melihat dan mencari penyebab keterlambatan tersebut.

"Lihat dan cari betul penyebab lambatnya realisasi belanja ini, ini ada apa?," tanya Jokowi.

Jokowi menegaskan agar BPKP dan APIP memberikan dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Karena menurutnya, target 7 persen di kuartal kedua bukanlah perkara mudah.

"Bayangkan dari minus 0,74 melompat ke 7 persen. Tapi saya meyakini, insyaallah, kalau semuanya bekerja keras, belanja segera dikeluarkan, realisasinya, angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih," tuturnya.

Menurut Jokowi, jika kuartal kedua tidak tembus 7 persen, maka target year on year (yoy)  untuk  pertumbuhan ekonomi tahun ini 4,5 sampai 5,5 juga sulit tercapai.

"Meskipun kita tahu ada ketidakpastian ekonomi global dan ada ketidakpastian karena pandemi. Tapi semuanya kita harus berusaha," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti kualitas perencanaan. Ia mengakui masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya.

Sehingga, masih menurutnya, hal ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya. Alhasil, kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah itu masih terjadi.

"Saya melihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk enggak ada irigasinya: irigasi primer, sekunder, tersier enggak ada. Ada itu, saya temukan di lapangan. Ada bangun pelabuhan, pelabuhan baru, enggak ada akses jalan ke situ. Ini apa-apaan, gimana pelabuhan itu bisa digunakan. Ada dan tidak hanya satu. Ini yang terus harus dikawal," paparnya.

Kepala negara memerintahkan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga, dan daerah mengawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan terus diikuti hal-hal seperti ini.

"Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini," tandasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya