Ini Syarat yang Wajib Disiapkan Pelaku Perjalanan Selama PPKM Darurat Jawa-Bali
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Ini Syarat yang Wajib Disiapkan Pelaku Perjalanan Selama PPKM Darurat Jawa-Bali

...
RILIS.ID
Jakarta
5 Juli 2021 - 14:07 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi: Rilis.id/Kalbi

RILISID, Jakarta — Selain mengatur pelaku perjalanan internasional, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mengeluarkan syarat-syarat bagi perjalanan orang dalam negeri.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan (SE Menhub) Budi Karya Sumadi tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi di masa penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. SE itu berlaku untuk transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Aturan ini dikeluarkan mengingat Indonesia sedang dalam keadaan darurat penanganan Covid-19. Kondisi serupa dialami negara lain seperti India, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara di Eropa.

"Untuk itu, Presiden telah menetapkan kebijakan PPKM Darurat dalam rangka menekan penambahan kasus Covid-19, dengan melakukan pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat di berbagai sektor, termasuk transportasi,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (5/7/2021).

SE tersebut berlaku mulai hari ini, Senin (5/7/2021). Karenanya Menhub meminta masyarakat agar mematuhi dan menjalankan aturan ini dengan baik serta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Budi berharap masyarakat memahami dan menyadari aturan ini. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap di rumah selama masa PPKM Darurat karena kondisinya sangat membahayakan.

"Sayangi diri kita, saudara kita agar tetap aman dan tidak terpapar Covid-19. Kalau kita kompak, diharapkan kasus akan cepat mereda dan kita lebih leluasa untuk beraktivitas,” ujarnya.

Adapun ketentuan yang diatur dalam SE Menhub sebagai berikut:

1. Untuk perjalanan jarak jauh dan perjalanan dari/menuju Jawa dan Bali harus menunjukan kartu atau sertifikat vaksin (minimal dosis pertama) dan hasil negatif tes RT-PCR 2×24 jam atau rapid test antigen 1×24 jam.

2. Pengetatan mobilitas di Jawa dan Bali dilakukan dengan mengharuskan pelaku perjalanan memiliki kartu vaksin dan hasil negatif tes RT-PCR 2×24 jam atau rapid test antigen yang berlaku maksimal 1×24 jam untuk moda laut, darat, penyeberangan, dan kereta api jarak jauh.

3. Khusus untuk moda udara syarat pelaku perjalanan wajib memiliki kartu vaksin dan hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku maksimal 2×24 jam di wilayah Jawa dan Bali.

4. Kartu vaksin tidak menjadi mandatori untuk syarat pergerakan mobilitas di luar Jawa dan Bali.

5. Penumpang diwajibkan mengisi e-HAC Indonesia pada perjalanan udara, laut, dan penyeberangan.

6. Terdapat pengecualian yakni kartu vaksin tidak wajib bagi orang yang dikecualikan menerima vaksin (alasan medis) pada periode dilakukan perjalanan.

Selain itu juga dilakukan pembatasan kapasitas angkutan (load factor) dan jam operasional angkutan umum di semua moda untuk penerapan prinsip jaga jarak (physical distancing) dan menghindari kerumunan.

Untuk transportasi darat (bus) dibatasi maksimal 50 persen, penyeberangan 50 persen, transportasi laut 70 persen, transportasi udara 70 persen, kereta api antarkota 70 persen, Kereta Rel Listrik (KRL) 32 persen, dan kereta api perkotaan non-KRL 50 persen.

Kemudian dalam rangka penguatan 3T (tracing, testing, dan treatment) akan dilaksanakan tes acak Covid-19 pada simpul-simpul transportasi. Di antaranya terminal dan stasiun kereta api, khususnya di wilayah dan kawasan aglomerasi.

Kemenhub bersinergi dengan TNI-Polri, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dalam melakukan pengetatan keluar masuk wilayah dengan melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan syarat perjalanan di posko-posko yang telah ditentukan. (*)


Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Ini Syarat yang Wajib Disiapkan Pelaku Perjalanan Selama PPKM Darurat Jawa-Bali

...
RILIS.ID
Jakarta
5 Juli 2021 - 14:07 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi: Rilis.id/Kalbi

RILISID, Jakarta — Selain mengatur pelaku perjalanan internasional, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mengeluarkan syarat-syarat bagi perjalanan orang dalam negeri.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan (SE Menhub) Budi Karya Sumadi tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi di masa penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. SE itu berlaku untuk transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Aturan ini dikeluarkan mengingat Indonesia sedang dalam keadaan darurat penanganan Covid-19. Kondisi serupa dialami negara lain seperti India, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara di Eropa.

"Untuk itu, Presiden telah menetapkan kebijakan PPKM Darurat dalam rangka menekan penambahan kasus Covid-19, dengan melakukan pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat di berbagai sektor, termasuk transportasi,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (5/7/2021).

SE tersebut berlaku mulai hari ini, Senin (5/7/2021). Karenanya Menhub meminta masyarakat agar mematuhi dan menjalankan aturan ini dengan baik serta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Budi berharap masyarakat memahami dan menyadari aturan ini. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap di rumah selama masa PPKM Darurat karena kondisinya sangat membahayakan.

"Sayangi diri kita, saudara kita agar tetap aman dan tidak terpapar Covid-19. Kalau kita kompak, diharapkan kasus akan cepat mereda dan kita lebih leluasa untuk beraktivitas,” ujarnya.

Adapun ketentuan yang diatur dalam SE Menhub sebagai berikut:

1. Untuk perjalanan jarak jauh dan perjalanan dari/menuju Jawa dan Bali harus menunjukan kartu atau sertifikat vaksin (minimal dosis pertama) dan hasil negatif tes RT-PCR 2×24 jam atau rapid test antigen 1×24 jam.

2. Pengetatan mobilitas di Jawa dan Bali dilakukan dengan mengharuskan pelaku perjalanan memiliki kartu vaksin dan hasil negatif tes RT-PCR 2×24 jam atau rapid test antigen yang berlaku maksimal 1×24 jam untuk moda laut, darat, penyeberangan, dan kereta api jarak jauh.

3. Khusus untuk moda udara syarat pelaku perjalanan wajib memiliki kartu vaksin dan hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku maksimal 2×24 jam di wilayah Jawa dan Bali.

4. Kartu vaksin tidak menjadi mandatori untuk syarat pergerakan mobilitas di luar Jawa dan Bali.

5. Penumpang diwajibkan mengisi e-HAC Indonesia pada perjalanan udara, laut, dan penyeberangan.

6. Terdapat pengecualian yakni kartu vaksin tidak wajib bagi orang yang dikecualikan menerima vaksin (alasan medis) pada periode dilakukan perjalanan.

Selain itu juga dilakukan pembatasan kapasitas angkutan (load factor) dan jam operasional angkutan umum di semua moda untuk penerapan prinsip jaga jarak (physical distancing) dan menghindari kerumunan.

Untuk transportasi darat (bus) dibatasi maksimal 50 persen, penyeberangan 50 persen, transportasi laut 70 persen, transportasi udara 70 persen, kereta api antarkota 70 persen, Kereta Rel Listrik (KRL) 32 persen, dan kereta api perkotaan non-KRL 50 persen.

Kemudian dalam rangka penguatan 3T (tracing, testing, dan treatment) akan dilaksanakan tes acak Covid-19 pada simpul-simpul transportasi. Di antaranya terminal dan stasiun kereta api, khususnya di wilayah dan kawasan aglomerasi.

Kemenhub bersinergi dengan TNI-Polri, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dalam melakukan pengetatan keluar masuk wilayah dengan melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan syarat perjalanan di posko-posko yang telah ditentukan. (*)


Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya