Ini Penyebab 15 Daerah di Luar Jawa-Bali Terapkan PPKM Darurat
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Ini Penyebab 15 Daerah di Luar Jawa-Bali Terapkan PPKM Darurat

...
RILIS.ID
Jakarta
9 Juli 2021 - 21:39 WIB
Nasional | RILISID
...
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Sebanyak 15 kabupaten dan kota di delapan provinsi wajib menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat luar Jawa-Bali pada 12-20 Juli 2021.

Yakni Kota Tanjungpinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandarlampung, Kota Pontianak, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penetapan 15 daerah wajib PPKM Darurat atas penilaian terhadap semua parameter. Semula ke-15 kabupaten dan kota itu menerapkan PPKM mikro.

"Pengaturan ini mulai berlaku pada 12 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Ini dikunci untuk 15 kabupaten/kota, dan nanti akan dimonitor secara harian supaya bisa diantisipasi dengan baik perkembangannya,” kata Airlangga dalam konferensi pers PPKM Darurat Luar Jawa-Bali secara virtual, Jumat (9/7/2021).

Berdasarkan penilaian level asesmen pandemi tingkat 4, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 atau bed occupancy rate (BOR) di 15 daerah tersebut mencapai 65 persen ke atas.

Selain itu juga capaian vaksinasi Covid-19 di 15 kabupaten/kota tersebut masih di bawah 50 persen dari total sasaran vaksinasi.

Awalnya, terdapat 19 kabupaten/kota dengan BOR lebih dari 65 persen dan jumlah vaksinasi di bawah 50 persen atau hanya ada empat daerah yang capaian vaksinasinya sudah di atas 50 persen. Yakni Kota Batam, Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Natuna.

Apabila memperhatikan hasil asesmen situasi pandemi, jumlah kabupaten/kota yang berada pada level 4 di luar Jawa-Bali terus mengalami peningkatan. Pada 1 Juli, tercatat masih 30 kabupaten/kota.

Kemudian pada 5 Juli naik menjadi 43 kabupaten/kota. Tiga hari berikutnya atau pada 8 Juli, total ada 51 daerah.

Jumlah kasus aktif di luar Jawa-Bali pun terus meningkat. Dari 50.513 kasus pada 27 Juni, naik menjadi sebesar 34,40 persen atau 67.891 kasus pada 5 Juli. Pada 8 Juli, kasus kembali bertambah 82.711 atau 63,74 persen.

BOR di luar Jawa-Bali juga mengalami peningkatan yang siginifikan pada 8 Juli. Provinsi yang memiliki BOR tertinggi adalah Lampung sebesar 82 persen, Kalimantan Timur 80 persen, Papua Barat 79 persen, Kepulauan Riau 77 persen, Kalimantan Barat 68 persen, dan Sumatera Barat 67 persen.

Pengaturan PPKM Darurat di luar Jawa-Bali ditetapkan sesuai dan sejalan dengan PPKM Darurat Jawa-Bali. Yakni sesuai Instruksi Mendagri Nomor 15, 16, dan 18 Tahun 2021. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Ini Penyebab 15 Daerah di Luar Jawa-Bali Terapkan PPKM Darurat

...
RILIS.ID
Jakarta
9 Juli 2021 - 21:39 WIB
Nasional | RILISID
...
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Sebanyak 15 kabupaten dan kota di delapan provinsi wajib menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat luar Jawa-Bali pada 12-20 Juli 2021.

Yakni Kota Tanjungpinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandarlampung, Kota Pontianak, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penetapan 15 daerah wajib PPKM Darurat atas penilaian terhadap semua parameter. Semula ke-15 kabupaten dan kota itu menerapkan PPKM mikro.

"Pengaturan ini mulai berlaku pada 12 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Ini dikunci untuk 15 kabupaten/kota, dan nanti akan dimonitor secara harian supaya bisa diantisipasi dengan baik perkembangannya,” kata Airlangga dalam konferensi pers PPKM Darurat Luar Jawa-Bali secara virtual, Jumat (9/7/2021).

Berdasarkan penilaian level asesmen pandemi tingkat 4, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 atau bed occupancy rate (BOR) di 15 daerah tersebut mencapai 65 persen ke atas.

Selain itu juga capaian vaksinasi Covid-19 di 15 kabupaten/kota tersebut masih di bawah 50 persen dari total sasaran vaksinasi.

Awalnya, terdapat 19 kabupaten/kota dengan BOR lebih dari 65 persen dan jumlah vaksinasi di bawah 50 persen atau hanya ada empat daerah yang capaian vaksinasinya sudah di atas 50 persen. Yakni Kota Batam, Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Natuna.

Apabila memperhatikan hasil asesmen situasi pandemi, jumlah kabupaten/kota yang berada pada level 4 di luar Jawa-Bali terus mengalami peningkatan. Pada 1 Juli, tercatat masih 30 kabupaten/kota.

Kemudian pada 5 Juli naik menjadi 43 kabupaten/kota. Tiga hari berikutnya atau pada 8 Juli, total ada 51 daerah.

Jumlah kasus aktif di luar Jawa-Bali pun terus meningkat. Dari 50.513 kasus pada 27 Juni, naik menjadi sebesar 34,40 persen atau 67.891 kasus pada 5 Juli. Pada 8 Juli, kasus kembali bertambah 82.711 atau 63,74 persen.

BOR di luar Jawa-Bali juga mengalami peningkatan yang siginifikan pada 8 Juli. Provinsi yang memiliki BOR tertinggi adalah Lampung sebesar 82 persen, Kalimantan Timur 80 persen, Papua Barat 79 persen, Kepulauan Riau 77 persen, Kalimantan Barat 68 persen, dan Sumatera Barat 67 persen.

Pengaturan PPKM Darurat di luar Jawa-Bali ditetapkan sesuai dan sejalan dengan PPKM Darurat Jawa-Bali. Yakni sesuai Instruksi Mendagri Nomor 15, 16, dan 18 Tahun 2021. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya