Fahira Idris Minta Perbaikan UU Ciptaker Libatkan Partisipasi Publik
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Fahira Idris Minta Perbaikan UU Ciptaker Libatkan Partisipasi Publik

...
RILIS.ID
Jakarta
27 November 2021 - 22:37 WIB
Nasional | RILISID
...
Anggota DPD Fahira Idris. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) baru saja dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MK memerintahkan kepada para pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Menanggapi hal itu,.anggota DPD Fahira Idris mengungkapkan bahwa keputusan MK menjadi peringatan kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan evaluasi total aspek formil maupun aspek materil UU Cipta Kerja.

Dalam proses perbaikan nanti, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Ciptaker harus mempunyai dasar yang jelas apakah metode pembuatan UU baru atau hanya melakukan revisi.

Selain itu, kata Fahira, yang paling penting proses perbaikan UU Ciptaker jangan sampai mengulangi kondisi yang sama, yaitu minimnya partisipasi publik.

“Sebuah RUU yang mendapat penolakan luas, bahkan bukan hanya dari kalangan buruh, petani, nelayan, civil society, mahasiswa, akademisi tetapi juga ditolak organisasi keagamaan besar, menandakan RUU tersebut mengandung banyak persoalan," ujar Fahira dalam keterangannya, Sabtu (27/11/2021).

"Ini terjadi pada UU Cipta Kerja. Dalam proses perbaikan nanti, kedepankan transparansi dan buka seluas-luasnya ruang bagi publik untuk berpartisipasi di semua tahapan proses penyusunan perbaikan undang-undang ini,” sambungnya.

Menurut Fahira, putusan MK berdampak besar terhadap reputasi DPR dan pemerintah termasuk juga program kerja pemerintah.

Harusnya, lanjut dia, jika niat pemerintah ingin menjadikan UU Cipta Kerja ini sebagai landasan untuk mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, prosedur pembentukannya harus taat kepada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga aspek formil maupun aspek materilnya tidak bermasalah.

“Sekali lagi saya tekankan, dalam proses perbaikan nanti publik harus dilibatkan penuh hingga ke substansi perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadikan proses perbaikan undang-undang ini sebagai ‘rumah kaca’ sehingga publik bisa mengakses seluas-luasnya. Karena jika tidak, walau sudah diperbaiki undang-undang ini berpotensi digugat kembali ke MK. Partisipasi publik seluas-luasnya yang disempurnakan dengan substansi undang-undang yang mengedepankan kepentingan publik menjadi syarat utama undang-undang ini mendapat dukungan publik luas,” pungkas Fahira. (*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya

Fahira Idris Minta Perbaikan UU Ciptaker Libatkan Partisipasi Publik

...
RILIS.ID
Jakarta
27 November 2021 - 22:37 WIB
Nasional | RILISID
...
Anggota DPD Fahira Idris. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) baru saja dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MK memerintahkan kepada para pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Menanggapi hal itu,.anggota DPD Fahira Idris mengungkapkan bahwa keputusan MK menjadi peringatan kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan evaluasi total aspek formil maupun aspek materil UU Cipta Kerja.

Dalam proses perbaikan nanti, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Ciptaker harus mempunyai dasar yang jelas apakah metode pembuatan UU baru atau hanya melakukan revisi.

Selain itu, kata Fahira, yang paling penting proses perbaikan UU Ciptaker jangan sampai mengulangi kondisi yang sama, yaitu minimnya partisipasi publik.

“Sebuah RUU yang mendapat penolakan luas, bahkan bukan hanya dari kalangan buruh, petani, nelayan, civil society, mahasiswa, akademisi tetapi juga ditolak organisasi keagamaan besar, menandakan RUU tersebut mengandung banyak persoalan," ujar Fahira dalam keterangannya, Sabtu (27/11/2021).

"Ini terjadi pada UU Cipta Kerja. Dalam proses perbaikan nanti, kedepankan transparansi dan buka seluas-luasnya ruang bagi publik untuk berpartisipasi di semua tahapan proses penyusunan perbaikan undang-undang ini,” sambungnya.

Menurut Fahira, putusan MK berdampak besar terhadap reputasi DPR dan pemerintah termasuk juga program kerja pemerintah.

Harusnya, lanjut dia, jika niat pemerintah ingin menjadikan UU Cipta Kerja ini sebagai landasan untuk mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, prosedur pembentukannya harus taat kepada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga aspek formil maupun aspek materilnya tidak bermasalah.

“Sekali lagi saya tekankan, dalam proses perbaikan nanti publik harus dilibatkan penuh hingga ke substansi perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadikan proses perbaikan undang-undang ini sebagai ‘rumah kaca’ sehingga publik bisa mengakses seluas-luasnya. Karena jika tidak, walau sudah diperbaiki undang-undang ini berpotensi digugat kembali ke MK. Partisipasi publik seluas-luasnya yang disempurnakan dengan substansi undang-undang yang mengedepankan kepentingan publik menjadi syarat utama undang-undang ini mendapat dukungan publik luas,” pungkas Fahira. (*)

Editor : RILIS.ID

TAG:

Berita Lainnya