Eks Jubir Beber Penghasilan Pimpinan KPK Usai Lili Pintauli Disanksi Potong Gaji
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Eks Jubir Beber Penghasilan Pimpinan KPK Usai Lili Pintauli Disanksi Potong Gaji

...
RILIS.ID
Jakarta
30 Agustus 2021 - 22:18 WIB
Nasional | RILISID
...
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan melanggar kode etik. Foto: Dok Rilisid

RILISID, Jakarta — Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membeberkan penghasilan sah pimpinan lembaga antirasuah setelah Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan bersalah.

Diketahui, Majelis Etik Dewan Pengawas KPK menjatuhi sanksi pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan dalam sidang etik, Senin (30/8/2021).

Melalui Twitternya, Febri Diansyah mengungkapkan total penghasilan pimpinan KPK baik ketua maupun wakil ketua mencapai ratusan juta per bulan.

"Ini Penghasilan Pimpinan KPK. Ketua KPK total Rp123,9 juta. Gaji Pokok Rp5.040.000. Total Tunjangan Rp118.898.500," tulisnya.


"Wakil Ketua KPK total Rp112,5 juta juga Gaji Pokok Rp4.620.000. Total Tunjangan Rp107.921.250," lanjut Febri.

Menurutnya, penghasilan tersebut belum termasuk Tunjangan Hari Raya. Febri menyatakan isu kenaikan gaji pimpinan KPK hingga Rp300 juta per bulan sempat heboh.

Namun, Febri mengaku belum mendapatkan informasi apakah draf peraturan pemerintah (PP) tentang kenaikan gaji pimpinan KPK sudah disetujui presiden atau belum.

"Bapak, Ibu Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK, ingatlah: GAJI ANDA DARI UANG RAKYAT. *maap kepslok jebol..," ungkapnya.

Penghasilan pimpinan KPK tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK.

Dalam aturan itu disebut gaji pokok wakil ketua KPK sebesar Rp4.620.000. Dengan begitu, gaji pokok Lili selama satu bulan hanya dipotong Rp1.848.000. Jika dihitung selama 12 bulan, gaji pokok Lili secara total dipotong senilai Rp22.176.000.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menyatakan Lili terbukti secara hukum telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara.

Lili juga dinilai terbukti melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b dan Pasal 4 ayat 2 huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Dia dinilai terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai.

"Terperiksa memberikan pengaruh yang kuat kepada Syahrial dan Direktur PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai Zuhdi Gobel untuk membayar uang jasa saudaranya. Surat Ruri ke Direktur PDAM yang ada tembusan ke KPK diterima Zuhdi Gobel. Maka, Zuhdi membuat surat ke Dewas yaitu Yusmada untuk menyetujui pembayaran jasa pengabdian. Total Rp53.334.640," kata anggota Majelis Etik, Albertina Ho.

Mengenai hubungan langsung dengan pihak berperkara, Lili dinyatakan terbukti berkomunikasi dengan M. Syahrial terkait dengan kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Eks Jubir Beber Penghasilan Pimpinan KPK Usai Lili Pintauli Disanksi Potong Gaji

...
RILIS.ID
Jakarta
30 Agustus 2021 - 22:18 WIB
Nasional | RILISID
...
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan melanggar kode etik. Foto: Dok Rilisid

RILISID, Jakarta — Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membeberkan penghasilan sah pimpinan lembaga antirasuah setelah Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan bersalah.

Diketahui, Majelis Etik Dewan Pengawas KPK menjatuhi sanksi pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan dalam sidang etik, Senin (30/8/2021).

Melalui Twitternya, Febri Diansyah mengungkapkan total penghasilan pimpinan KPK baik ketua maupun wakil ketua mencapai ratusan juta per bulan.

"Ini Penghasilan Pimpinan KPK. Ketua KPK total Rp123,9 juta. Gaji Pokok Rp5.040.000. Total Tunjangan Rp118.898.500," tulisnya.


"Wakil Ketua KPK total Rp112,5 juta juga Gaji Pokok Rp4.620.000. Total Tunjangan Rp107.921.250," lanjut Febri.

Menurutnya, penghasilan tersebut belum termasuk Tunjangan Hari Raya. Febri menyatakan isu kenaikan gaji pimpinan KPK hingga Rp300 juta per bulan sempat heboh.

Namun, Febri mengaku belum mendapatkan informasi apakah draf peraturan pemerintah (PP) tentang kenaikan gaji pimpinan KPK sudah disetujui presiden atau belum.

"Bapak, Ibu Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK, ingatlah: GAJI ANDA DARI UANG RAKYAT. *maap kepslok jebol..," ungkapnya.

Penghasilan pimpinan KPK tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK.

Dalam aturan itu disebut gaji pokok wakil ketua KPK sebesar Rp4.620.000. Dengan begitu, gaji pokok Lili selama satu bulan hanya dipotong Rp1.848.000. Jika dihitung selama 12 bulan, gaji pokok Lili secara total dipotong senilai Rp22.176.000.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menyatakan Lili terbukti secara hukum telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara.

Lili juga dinilai terbukti melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b dan Pasal 4 ayat 2 huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Dia dinilai terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai.

"Terperiksa memberikan pengaruh yang kuat kepada Syahrial dan Direktur PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai Zuhdi Gobel untuk membayar uang jasa saudaranya. Surat Ruri ke Direktur PDAM yang ada tembusan ke KPK diterima Zuhdi Gobel. Maka, Zuhdi membuat surat ke Dewas yaitu Yusmada untuk menyetujui pembayaran jasa pengabdian. Total Rp53.334.640," kata anggota Majelis Etik, Albertina Ho.

Mengenai hubungan langsung dengan pihak berperkara, Lili dinyatakan terbukti berkomunikasi dengan M. Syahrial terkait dengan kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya