Direksi-Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, KPPU Sarankan Ini ke Erick Thohir
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Direksi-Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, KPPU Sarankan Ini ke Erick Thohir

...
RILIS.ID
Jakarta
22 Maret 2021 - 20:30 WIB
Nasional | RILISID
...
Anggota KPPU Ukay Karyadi. FOTO: DOK RILIS.ID

RILISID, Jakarta — Rangkap jabatan di tubuh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai sorotan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Anggota KPPU Ukay Karyadi menyebut rangkap jabatan ini dapat berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat di pasar dalam bentuk kemudahan perusahaan untuk terlibat dalam pengaturan pasar terkait harga, pasokan, pembagian wilayah, jumlah produksi, dan lainnya.

"Koordinasi kesepakatan horizontal tersebut akan lebih mudah dicapai dan dijaga apabila terjadi rangkap jabatan direksi/komisaris antar perusahaan dalam pasar yang sama," kata Ukay dalam keterangannya, Senin (22/3/2021).

Selain itu, lanjut Ukay, penyalahgunaan hambatan vertikal dengan melakukan praktik eksklusivitas, tying dan bundling serta aksi korporasi lain yang melibatkan perusahaan, di mana direksi atau komisarisnya saling rangkap jabatan.

"Tindakan penguasaan pasar antar-perusahaan yang kegiatan usahanya saling terkait, di mana direksi atau komisaris perusahaan tersebut terlibat dalam rangkap jabatan," ujarnya.

Pihaknya pun kini sedang meneliti berbagai jabatan rangkap antara direksi atau komisaris BUMN dengan perusahaan non-BUMN di berbagai sektor.

Di antaranya keuangan, asuransi, investasi yang terdapat 31 direksi atau komisaris; pertambangan sebanyak 12 direksi atau komisaris; dan konstruksi 19 direksi atau komisaris.

Bahkan jabatan rangkap untuk satu personel di sektor tertentu yakni pertambangan dapat mencapai 22 perusahaan.

Penelitian ini, masih kata Ubay, masih terus berlangsung dan tidak tertutup kemungkinan akan diperdalam kepada proses penegakan hukum jika ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat jabatan rangkap tersebut.

"Guna untuk mencegah potensi persaingan usaha tidak sehat sedini mungkin, maka KPPU telah berkoordinasi dan menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Kementerian BUMN yang pada intinya menyarankan agar mencabut ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan," imbuhnya.

Ubay juga menyarankan agar Kementerian BUMN memastikan personel yang menjadi direksi atau komisaris dalam lingkup BUMN tidak dalam posisi rangkap jabatan dengan perusahaan selain BUMN.

"Sehingga dapat mengurangi potensi pelanggaran pasal 26 dan pasal lain yang terkait dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," pungkasnya.

Diketahui, Kementerian BUMN memperkenankan adanya jabatan rangkap antar dewan komisaris atau dewan pengawas dengan dewan komisaris perusahaan non-BUMN.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN (PermenBUMN), khususnya pada Bab V huruf A (Rangkap Jabatan) dalam lampiran Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020.

Peraturan tersebut ditandatangani pada 9 Oktober 2020 dan berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 16 Oktober 2020. Substansi rangkap jabatan antara Direksi/Komisaris diatur dalam pasal 26 Undangundang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Aturan tersebut melarang seseorang untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan yang pada waktu bersamaan merangkap sebagai direksi atau komisaris perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan itu di pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan erat di bidang atau jenis usaha atau secara bersama menguasai pangsa pasar tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Direksi-Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, KPPU Sarankan Ini ke Erick Thohir

...
RILIS.ID
Jakarta
22 Maret 2021 - 20:30 WIB
Nasional | RILISID
...
Anggota KPPU Ukay Karyadi. FOTO: DOK RILIS.ID

RILISID, Jakarta — Rangkap jabatan di tubuh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai sorotan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Anggota KPPU Ukay Karyadi menyebut rangkap jabatan ini dapat berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat di pasar dalam bentuk kemudahan perusahaan untuk terlibat dalam pengaturan pasar terkait harga, pasokan, pembagian wilayah, jumlah produksi, dan lainnya.

"Koordinasi kesepakatan horizontal tersebut akan lebih mudah dicapai dan dijaga apabila terjadi rangkap jabatan direksi/komisaris antar perusahaan dalam pasar yang sama," kata Ukay dalam keterangannya, Senin (22/3/2021).

Selain itu, lanjut Ukay, penyalahgunaan hambatan vertikal dengan melakukan praktik eksklusivitas, tying dan bundling serta aksi korporasi lain yang melibatkan perusahaan, di mana direksi atau komisarisnya saling rangkap jabatan.

"Tindakan penguasaan pasar antar-perusahaan yang kegiatan usahanya saling terkait, di mana direksi atau komisaris perusahaan tersebut terlibat dalam rangkap jabatan," ujarnya.

Pihaknya pun kini sedang meneliti berbagai jabatan rangkap antara direksi atau komisaris BUMN dengan perusahaan non-BUMN di berbagai sektor.

Di antaranya keuangan, asuransi, investasi yang terdapat 31 direksi atau komisaris; pertambangan sebanyak 12 direksi atau komisaris; dan konstruksi 19 direksi atau komisaris.

Bahkan jabatan rangkap untuk satu personel di sektor tertentu yakni pertambangan dapat mencapai 22 perusahaan.

Penelitian ini, masih kata Ubay, masih terus berlangsung dan tidak tertutup kemungkinan akan diperdalam kepada proses penegakan hukum jika ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat jabatan rangkap tersebut.

"Guna untuk mencegah potensi persaingan usaha tidak sehat sedini mungkin, maka KPPU telah berkoordinasi dan menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Kementerian BUMN yang pada intinya menyarankan agar mencabut ketentuan yang memperbolehkan rangkap jabatan," imbuhnya.

Ubay juga menyarankan agar Kementerian BUMN memastikan personel yang menjadi direksi atau komisaris dalam lingkup BUMN tidak dalam posisi rangkap jabatan dengan perusahaan selain BUMN.

"Sehingga dapat mengurangi potensi pelanggaran pasal 26 dan pasal lain yang terkait dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," pungkasnya.

Diketahui, Kementerian BUMN memperkenankan adanya jabatan rangkap antar dewan komisaris atau dewan pengawas dengan dewan komisaris perusahaan non-BUMN.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN (PermenBUMN), khususnya pada Bab V huruf A (Rangkap Jabatan) dalam lampiran Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020.

Peraturan tersebut ditandatangani pada 9 Oktober 2020 dan berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 16 Oktober 2020. Substansi rangkap jabatan antara Direksi/Komisaris diatur dalam pasal 26 Undangundang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Aturan tersebut melarang seseorang untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan yang pada waktu bersamaan merangkap sebagai direksi atau komisaris perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan itu di pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan erat di bidang atau jenis usaha atau secara bersama menguasai pangsa pasar tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya