Di Depan BEM SI, Ketua DPD Sebut Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial di Indonesia
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Di Depan BEM SI, Ketua DPD Sebut Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial di Indonesia

...
RILIS.ID
Jakarta
28 September 2021 - 13:00 WIB
Nasional | RILISID
...
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

RILISID, Jakarta — Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan akar persoalan bangsa adalah ketidakadilan sosial dalam lapisan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, ketidakadilan sosial itu sendiri disebabkan oleh segelintir oligarki yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal itu ia temukan di seluruh penjuru Tanah Air ketika turun ke daerah.

LaNyalla menemukan satu kesimpulan jika hampir semua permasalahan di daerah sama. Dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, kemiskinan hingga indeks kemandirian fiskal daerah yang jauh dari kata mandiri.

"Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ada di hulu, bukan di hilir. Akar persoalan yang ada di hulu tersebut adalah ketidakadilan sosial," ujarnya saat menjadi keynote speech pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara virtual, Selasa (28/9/2021).

"Padahal, keadilan sosial adalah tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, seperti dicita-citakan para pendiri bangsa dan menjadi sila pamungkas dari Pancasila," lanjutnya.

LaNyalla menilai keadilan sosial sulit terwujud oleh karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan.

Ditambahkannya, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan.

"Oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik," ungkap senator asal Jawa Timur ini.

Mengapa hal itu bisa terjadi? LaNyalla mengungkapkan karena dibuka peluang untuk segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negara ini.

"Padahal cita-cita para pendiri bangsa sama sekali bukan itu. Para pendiri bangsa kita sangat sadar dengan trauma ratusan tahun di bawah era kolonialisme penjajah," tegasnya.

Berangkat dari hal itu, masih menurut LaNyalla, para pendiri bangsa kemudian melahirkan sistem ekonomi yang dikelola berdasarkan asas kekeluargaan atau yang dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dalam naskah asli yang terdiri dari 3 ayat.

"Di mana dimaksudkan, kekayaan sumber daya alam negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan, negara harus hadir untuk memastikan itu," pungkas LaNyalla. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Di Depan BEM SI, Ketua DPD Sebut Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial di Indonesia

...
RILIS.ID
Jakarta
28 September 2021 - 13:00 WIB
Nasional | RILISID
...
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

RILISID, Jakarta — Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan akar persoalan bangsa adalah ketidakadilan sosial dalam lapisan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, ketidakadilan sosial itu sendiri disebabkan oleh segelintir oligarki yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal itu ia temukan di seluruh penjuru Tanah Air ketika turun ke daerah.

LaNyalla menemukan satu kesimpulan jika hampir semua permasalahan di daerah sama. Dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, kemiskinan hingga indeks kemandirian fiskal daerah yang jauh dari kata mandiri.

"Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ada di hulu, bukan di hilir. Akar persoalan yang ada di hulu tersebut adalah ketidakadilan sosial," ujarnya saat menjadi keynote speech pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara virtual, Selasa (28/9/2021).

"Padahal, keadilan sosial adalah tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, seperti dicita-citakan para pendiri bangsa dan menjadi sila pamungkas dari Pancasila," lanjutnya.

LaNyalla menilai keadilan sosial sulit terwujud oleh karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan.

Ditambahkannya, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan.

"Oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik," ungkap senator asal Jawa Timur ini.

Mengapa hal itu bisa terjadi? LaNyalla mengungkapkan karena dibuka peluang untuk segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negara ini.

"Padahal cita-cita para pendiri bangsa sama sekali bukan itu. Para pendiri bangsa kita sangat sadar dengan trauma ratusan tahun di bawah era kolonialisme penjajah," tegasnya.

Berangkat dari hal itu, masih menurut LaNyalla, para pendiri bangsa kemudian melahirkan sistem ekonomi yang dikelola berdasarkan asas kekeluargaan atau yang dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dalam naskah asli yang terdiri dari 3 ayat.

"Di mana dimaksudkan, kekayaan sumber daya alam negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan, negara harus hadir untuk memastikan itu," pungkas LaNyalla. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya