Demi Maruah PT! Akademisi Ini Imbau Rektor UI Mundur atau Pilih Komisaris BRI
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Demi Maruah PT! Akademisi Ini Imbau Rektor UI Mundur atau Pilih Komisaris BRI

...
RILIS.ID
Jakarta
21 Juli 2021 - 21:39 WIB
Nasional | RILISID
...
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Yusdiyanto Alam

RILISID, Jakarta — Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Ari Kuncoro terus menjadi perbincangan setelah diizinkan Presiden Jokowi rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Baca: Rektor UI Jadi Bahan Olok-olokan Setelah Diizinkan Jokowi Rangkap Jabatan Komisaris BRI

Kali ini komentar datang dari Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) Dr. Yusdiyanto Alam.

Alumni Universitas Padjadjaran ini melihat peristiwa tersebut dari dua sisi. Yakni normatif dan etik.

Jika secara etik, menurut dia, harusnya pimpinan sebuah perguruan tinggi (PT) menjadi tauladan dan memiliki kewibawaan serta berintegritas. Juga, meletakkan sebuah nilai kebenaran di atas segalanya.

”Intinya mengedepankan nilai yang baik, mengedepankan nilai keadilan yang benar, dan menunjukkan kewibawaan sebagai seorang aristokrat kepada penyelenggara negara,” ujarnya.

Karena itu, sudah sewajarnya nilai integritas itu dihitung dari bagaimana sebuah sikap yang dibangun atau yang ditunjukkan. Menurut dia, semestinya, kampus sebagai menara gading dan menara air sehingga kepada siapa pun dia harus menunjukkan integritasnya.

”Jangan karena kekuasaan kemudian kampus dikebiri, atau kemudian diatur pemerintah. Terlebih, belajar nilai itu kan sumbernya dari kampus. Itu konteks secara nilai-nilai etis dalam sebuah jabatan!” ingatnya.

Kemudian hal kedua, kata dia, jika berbicara normatif, ketika sebuah rule dirubah, maka kemudian akan menjangkau siapa saja, serta menjadi alas hak atau alas yuridis bagi yang akan menggunakannya.

”Jadi saya kira, kalau bicara mengenai politik dan hukum, sudah sewajarnya, walaupun secara normatif diperkenankan, mestinya kampus menunjukkan integritasnya dan kewibawaannya di depan pemerintah. Dan, sikap etis sangat memiliki pengaruh besar!” ingatnya lagi.

Ketika itu dilanggar, imbuh dia, maka kemudian akan merendahkan wibawa institusi dan jabatan kepada yang bersangkutan sendiri.

”Masak iya, level rektor menduduki jabatan sebuah komisaris BUMN. Mengurus PT saja, 24 jam itu kurang waktunya. Apalagi mau mengurusi BUMN juga! Saya kira ini mempermalukan intitusi PT lah!” nilainya.

”Jangan karena ada kesempatan diperkenankan, atau ada order dari pemerintah, maka kita malah menundukkan diri terhadap kekuasaan. Sementara harusnya, PT itu menunjukkan taringnya, menjadi menara gading atau menara air di tengah masyarakat,” terusnya.

Yusdiyanto kembali menekankan, agar melihat peristiwa ini dari ukuran integritas dan normatif. Sehingga, meskipun normatif memperkenankan, namun secara integritas atau etis tidak tepat.

”Apalagi ini semacam PT. Baiknya mengundurkan diri dari Rektor UI atau memilih. Apa tetap jadi rektor, atau jadi komisaris BRI,” imbaunya.

Terlebih, dalam hal ini berbicara sebuah jabatan rektor universitas yang menjadi patron banyak PT di Indonesia. Karenanya, jika masih bertahan merangkap jabatan, ia menilai bakal menjadi catatan buruk.

”Janganlah, karena nila setitik, rusak semuanya. Ini menurunkan derajat institusi PT. Ini juga demi maruah PT!” tegas Yusdiyanto.(*)

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya

Demi Maruah PT! Akademisi Ini Imbau Rektor UI Mundur atau Pilih Komisaris BRI

...
RILIS.ID
Jakarta
21 Juli 2021 - 21:39 WIB
Nasional | RILISID
...
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Yusdiyanto Alam

RILISID, Jakarta — Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Ari Kuncoro terus menjadi perbincangan setelah diizinkan Presiden Jokowi rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Baca: Rektor UI Jadi Bahan Olok-olokan Setelah Diizinkan Jokowi Rangkap Jabatan Komisaris BRI

Kali ini komentar datang dari Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) Dr. Yusdiyanto Alam.

Alumni Universitas Padjadjaran ini melihat peristiwa tersebut dari dua sisi. Yakni normatif dan etik.

Jika secara etik, menurut dia, harusnya pimpinan sebuah perguruan tinggi (PT) menjadi tauladan dan memiliki kewibawaan serta berintegritas. Juga, meletakkan sebuah nilai kebenaran di atas segalanya.

”Intinya mengedepankan nilai yang baik, mengedepankan nilai keadilan yang benar, dan menunjukkan kewibawaan sebagai seorang aristokrat kepada penyelenggara negara,” ujarnya.

Karena itu, sudah sewajarnya nilai integritas itu dihitung dari bagaimana sebuah sikap yang dibangun atau yang ditunjukkan. Menurut dia, semestinya, kampus sebagai menara gading dan menara air sehingga kepada siapa pun dia harus menunjukkan integritasnya.

”Jangan karena kekuasaan kemudian kampus dikebiri, atau kemudian diatur pemerintah. Terlebih, belajar nilai itu kan sumbernya dari kampus. Itu konteks secara nilai-nilai etis dalam sebuah jabatan!” ingatnya.

Kemudian hal kedua, kata dia, jika berbicara normatif, ketika sebuah rule dirubah, maka kemudian akan menjangkau siapa saja, serta menjadi alas hak atau alas yuridis bagi yang akan menggunakannya.

”Jadi saya kira, kalau bicara mengenai politik dan hukum, sudah sewajarnya, walaupun secara normatif diperkenankan, mestinya kampus menunjukkan integritasnya dan kewibawaannya di depan pemerintah. Dan, sikap etis sangat memiliki pengaruh besar!” ingatnya lagi.

Ketika itu dilanggar, imbuh dia, maka kemudian akan merendahkan wibawa institusi dan jabatan kepada yang bersangkutan sendiri.

”Masak iya, level rektor menduduki jabatan sebuah komisaris BUMN. Mengurus PT saja, 24 jam itu kurang waktunya. Apalagi mau mengurusi BUMN juga! Saya kira ini mempermalukan intitusi PT lah!” nilainya.

”Jangan karena ada kesempatan diperkenankan, atau ada order dari pemerintah, maka kita malah menundukkan diri terhadap kekuasaan. Sementara harusnya, PT itu menunjukkan taringnya, menjadi menara gading atau menara air di tengah masyarakat,” terusnya.

Yusdiyanto kembali menekankan, agar melihat peristiwa ini dari ukuran integritas dan normatif. Sehingga, meskipun normatif memperkenankan, namun secara integritas atau etis tidak tepat.

”Apalagi ini semacam PT. Baiknya mengundurkan diri dari Rektor UI atau memilih. Apa tetap jadi rektor, atau jadi komisaris BRI,” imbaunya.

Terlebih, dalam hal ini berbicara sebuah jabatan rektor universitas yang menjadi patron banyak PT di Indonesia. Karenanya, jika masih bertahan merangkap jabatan, ia menilai bakal menjadi catatan buruk.

”Janganlah, karena nila setitik, rusak semuanya. Ini menurunkan derajat institusi PT. Ini juga demi maruah PT!” tegas Yusdiyanto.(*)

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya