Catat! Ini Ketentuan Bagi Pelamar CPNS Tahun 2021
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Catat! Ini Ketentuan Bagi Pelamar CPNS Tahun 2021

...
RILIS.ID
JAKARTA
15 Juni 2021 - 21:40 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi Rilis.id

RILISID, JAKARTA — Pemerintah pada Minggu (13/6/2021) telah mengumumkan tentang kebutuhan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2021 sebanyak 707.622 formasi.

Baca: Tetapkan Calon ASN 707.622 Formasi, Kemenpan RB Terbitkan Tiga Peraturan

Adapun ketentuan umum bagi pelamar CPNS tahun 2021yang dikutip dari laman Kemenpan-RB di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI) dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar.

Dalam ketentuannya juga diatur, jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran adalah untuk dokter dan dokter gigi, dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis; dokter pendidik klinis; dan dosen, peneliti, dan perekayasa, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).

Ketentuan lainnya, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih; tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS; dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI; dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Polri; tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

Pelamar juga tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri serta tidak menjadi anggota/pengurus partai politik (parpol) atau terlibat politik praktis.

Pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; dan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan instansi pemerintah.

Plt. Asisten Deputi Bidang Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Katmoko Ari Sambodo mengatakan, aturan yang tertuang dalam PermenPANRB Nomor 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional berlaku untuk semua JF, kecuali untuk JF Guru di daerah.

Berbeda dengan seleksi CPNS, pada seleksi PPPK JF, penyandang disabilitas tidak disediakan formasi khusus. Calon pelamar yang merupakan penyandang disabilitas dapat mendaftar pada seluruh formasi yang tersedia.

Ia melanjutkan, pelamaran seleksi PPPK JF akan dilakukan secara daring melalui portal SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen persyaratan secara elektronik.

Dalam seleksi PPPK JF hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Masih dalam rangkaian yang sama, dilanjutkan dengan wawancara dengan metode CAT.

Adapun ketentuan umum bagi pelamar PPPK JF adalah WNI dengan usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar; tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih; tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit TNI, anggota Polri, atau pegawai swasta.

Kemudian, tidak menjadi anggota/pengurus parpol atau terlibat politik praktis; memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian atau keterampilan tertentu yang masih berlaku.

Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK); dan calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 instansi dan 1 formasi jabatan.

Kemudian, persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal jabatan tinggi pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah atau minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan; dan tidak boleh bertentangan dengan sistem merit.

Katmoko juga menyampaikan, PermenPANRB Nomor 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 diperuntukkan khusus bagi guru-guru di instansi daerah.

Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021 adalah tenaga honorer K-2 (THK-II) sesuai database THK-II di BKN; guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek.

Kemudian guru swasta yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbudristek; dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek.

Katmoko menambahkan, Seleksi Kompetensi PPPK untuk JF Guru menggunakan sistem CAT-Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kemendikbudristek, bukan CAT BKN.

Tahapan seleksi PPPK guru terdiri dari Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi. Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan sebanyak tiga gelombang.

Peserta yang bisa mengikuti Seleksi Kompetensi I hanya THK-II dan Guru non-ASN di sekolah negeri. Seleksi Kompetensi II, boleh diikuti oleh peserta yang tidak lulus pada Seleksi Kompetensi I, ditambah Guru Swasta dan Lulusan PPG.

”Sedangkan seleksi kompetensi III boleh diikuti oleh peserta yang tidak lulus di Seleksi Kompetensi II,” pungkasnya.(*)

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya

Catat! Ini Ketentuan Bagi Pelamar CPNS Tahun 2021

...
RILIS.ID
JAKARTA
15 Juni 2021 - 21:40 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi Rilis.id

RILISID, JAKARTA — Pemerintah pada Minggu (13/6/2021) telah mengumumkan tentang kebutuhan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2021 sebanyak 707.622 formasi.

Baca: Tetapkan Calon ASN 707.622 Formasi, Kemenpan RB Terbitkan Tiga Peraturan

Adapun ketentuan umum bagi pelamar CPNS tahun 2021yang dikutip dari laman Kemenpan-RB di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI) dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar.

Dalam ketentuannya juga diatur, jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran adalah untuk dokter dan dokter gigi, dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis; dokter pendidik klinis; dan dosen, peneliti, dan perekayasa, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).

Ketentuan lainnya, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih; tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS; dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI; dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Polri; tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

Pelamar juga tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri serta tidak menjadi anggota/pengurus partai politik (parpol) atau terlibat politik praktis.

Pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; dan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan instansi pemerintah.

Plt. Asisten Deputi Bidang Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Katmoko Ari Sambodo mengatakan, aturan yang tertuang dalam PermenPANRB Nomor 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional berlaku untuk semua JF, kecuali untuk JF Guru di daerah.

Berbeda dengan seleksi CPNS, pada seleksi PPPK JF, penyandang disabilitas tidak disediakan formasi khusus. Calon pelamar yang merupakan penyandang disabilitas dapat mendaftar pada seluruh formasi yang tersedia.

Ia melanjutkan, pelamaran seleksi PPPK JF akan dilakukan secara daring melalui portal SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen persyaratan secara elektronik.

Dalam seleksi PPPK JF hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Masih dalam rangkaian yang sama, dilanjutkan dengan wawancara dengan metode CAT.

Adapun ketentuan umum bagi pelamar PPPK JF adalah WNI dengan usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar; tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih; tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit TNI, anggota Polri, atau pegawai swasta.

Kemudian, tidak menjadi anggota/pengurus parpol atau terlibat politik praktis; memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian atau keterampilan tertentu yang masih berlaku.

Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK); dan calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 instansi dan 1 formasi jabatan.

Kemudian, persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal jabatan tinggi pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah atau minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan; dan tidak boleh bertentangan dengan sistem merit.

Katmoko juga menyampaikan, PermenPANRB Nomor 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 diperuntukkan khusus bagi guru-guru di instansi daerah.

Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021 adalah tenaga honorer K-2 (THK-II) sesuai database THK-II di BKN; guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek.

Kemudian guru swasta yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbudristek; dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek.

Katmoko menambahkan, Seleksi Kompetensi PPPK untuk JF Guru menggunakan sistem CAT-Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kemendikbudristek, bukan CAT BKN.

Tahapan seleksi PPPK guru terdiri dari Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi. Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan sebanyak tiga gelombang.

Peserta yang bisa mengikuti Seleksi Kompetensi I hanya THK-II dan Guru non-ASN di sekolah negeri. Seleksi Kompetensi II, boleh diikuti oleh peserta yang tidak lulus pada Seleksi Kompetensi I, ditambah Guru Swasta dan Lulusan PPG.

”Sedangkan seleksi kompetensi III boleh diikuti oleh peserta yang tidak lulus di Seleksi Kompetensi II,” pungkasnya.(*)

Editor : Wirahadikusumah

TAG:

Berita Lainnya