Capaian Vaksinasi Sumbar-Lampung Terendah, Menkes Janji Distribusikan 15 Juta Dosis Pekan Ini
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Capaian Vaksinasi Sumbar-Lampung Terendah, Menkes Janji Distribusikan 15 Juta Dosis Pekan Ini

...
RILIS.ID
Jakarta
21 September 2021 - 11:07 WIB
Nasional | RILISID
...
Menkes Budi Gunadi Sadikin. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Pelaksanaan vaksinasi dosis pertama di Sumatera Barat (Sumbar) dan Lampung masih rendah. Capaian tersebut membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memerintahkan jajarannya untuk melakukan percepatan.

Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengakselarasi vaksinasi di dua provinsi yang cakupan dosis pertamanya masih di bawah 20 persen, yaitu Sumatra Barat dan Lampung.

"Masih ada dua provinsi, yaitu Sumatra Barat dan Lampung yang akan kita konsentrasi supaya cepat mencapai 20 persen dari target populasi yang disuntikan dosis pertama,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa (21/9/2021).

Dalam minggu ini, lanjut Budi, pihaknya akan kembali mendistribusikan sebanyak 15 juta dosis vaksin Covid-19 ke beberapa daerah. Termasuk Sumbar dan Lampung.

"Minggu ini, kami akan mengirimkan 15 juta (dosis vaksin) lagi. Jadi, total dalam minggu ini stok yang tersedia, yang bisa dipakai oleh seluruh kabupaten/kota ada sekitar 60 juta dosis,” terangnya.

Secara keseluruhan, masih menurut Budi, sebanyak 169 juta dosis vaksin Covid-19 telah didistribusikan ke berbagai daerah di Tanah Air.

"Sampai sekarang, Kementerian Kesehatan sudah menerima 190 juta dosis vaksin, termasuk yang di weekend kemarin. (Sebanyak) 169 juta (dosis) sudah didistribusikan ke provinsi, kabupaten, dan kota,” tambahnya.

Dari total dosis vaksin yang telah didistribusikan tersebut, sebanyak 125,7 juta dosis sudah disuntikkan kepada masyarakat. Menkes mengungkapkan bahwa sejak bulan September laju suntikan meningkat 10 juta per 7 hari.

"Kita juga sudah menjangkau 35 persen dari populasi. (Sebanyak) 75 juta orang sudah kita berikan perlindungan suntik pertama dan sekitar 45 juta orang sudah mendapatkan dua dosis suntikannya,” ungkapnya.

Presiden Jokowi menargetkan cakupan vaksinasi dosis pertama di seluruh ibu kota provinsi di tanah air mencapai 70 persen di bulan Oktober.

Hingga saat ini, baru sebanyak tujuh provinsi dari 34 provinsi yang sudah mencapai suntikan dosis pertama minimal 70 persen.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan agar stok vaksin yang telah didistrubusikan ke daerah segera dihabiskan.

"Bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan stok vaksin, untuk segera dihabiskan dan tidak untuk ditahan,” ucapnya.

Untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, pemerintah pun menambah alokasi vaksin yang harus disuntikkan oleh TNI dan Polri, dari sebelumnya 20 persen menjadi 25 persen.

"Terkait dengan efektivitas dan fleksibilitas, dialokasikan vaksin bagi TNI-Polri menjadi masing-masing 25 persen untuk TNI (dan) 25 persen untuk Polri, yang sebelumnya 20 persen. Sementara 50 persen untuk Dinkes (dinas kesehatan), baik itu provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Airlangga. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Capaian Vaksinasi Sumbar-Lampung Terendah, Menkes Janji Distribusikan 15 Juta Dosis Pekan Ini

...
RILIS.ID
Jakarta
21 September 2021 - 11:07 WIB
Nasional | RILISID
...
Menkes Budi Gunadi Sadikin. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Pelaksanaan vaksinasi dosis pertama di Sumatera Barat (Sumbar) dan Lampung masih rendah. Capaian tersebut membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memerintahkan jajarannya untuk melakukan percepatan.

Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengakselarasi vaksinasi di dua provinsi yang cakupan dosis pertamanya masih di bawah 20 persen, yaitu Sumatra Barat dan Lampung.

"Masih ada dua provinsi, yaitu Sumatra Barat dan Lampung yang akan kita konsentrasi supaya cepat mencapai 20 persen dari target populasi yang disuntikan dosis pertama,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa (21/9/2021).

Dalam minggu ini, lanjut Budi, pihaknya akan kembali mendistribusikan sebanyak 15 juta dosis vaksin Covid-19 ke beberapa daerah. Termasuk Sumbar dan Lampung.

"Minggu ini, kami akan mengirimkan 15 juta (dosis vaksin) lagi. Jadi, total dalam minggu ini stok yang tersedia, yang bisa dipakai oleh seluruh kabupaten/kota ada sekitar 60 juta dosis,” terangnya.

Secara keseluruhan, masih menurut Budi, sebanyak 169 juta dosis vaksin Covid-19 telah didistribusikan ke berbagai daerah di Tanah Air.

"Sampai sekarang, Kementerian Kesehatan sudah menerima 190 juta dosis vaksin, termasuk yang di weekend kemarin. (Sebanyak) 169 juta (dosis) sudah didistribusikan ke provinsi, kabupaten, dan kota,” tambahnya.

Dari total dosis vaksin yang telah didistribusikan tersebut, sebanyak 125,7 juta dosis sudah disuntikkan kepada masyarakat. Menkes mengungkapkan bahwa sejak bulan September laju suntikan meningkat 10 juta per 7 hari.

"Kita juga sudah menjangkau 35 persen dari populasi. (Sebanyak) 75 juta orang sudah kita berikan perlindungan suntik pertama dan sekitar 45 juta orang sudah mendapatkan dua dosis suntikannya,” ungkapnya.

Presiden Jokowi menargetkan cakupan vaksinasi dosis pertama di seluruh ibu kota provinsi di tanah air mencapai 70 persen di bulan Oktober.

Hingga saat ini, baru sebanyak tujuh provinsi dari 34 provinsi yang sudah mencapai suntikan dosis pertama minimal 70 persen.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan agar stok vaksin yang telah didistrubusikan ke daerah segera dihabiskan.

"Bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan stok vaksin, untuk segera dihabiskan dan tidak untuk ditahan,” ucapnya.

Untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, pemerintah pun menambah alokasi vaksin yang harus disuntikkan oleh TNI dan Polri, dari sebelumnya 20 persen menjadi 25 persen.

"Terkait dengan efektivitas dan fleksibilitas, dialokasikan vaksin bagi TNI-Polri menjadi masing-masing 25 persen untuk TNI (dan) 25 persen untuk Polri, yang sebelumnya 20 persen. Sementara 50 persen untuk Dinkes (dinas kesehatan), baik itu provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Airlangga. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya