Buru Dana BLBI Rp110,4 Triliun, Jokowi Libatkan BIN hingga PPATK
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Buru Dana BLBI Rp110,4 Triliun, Jokowi Libatkan BIN hingga PPATK

...
RILIS.ID
Jakarta
4 Juni 2021 - 18:50 WIB
Nasional | RILISID
...
Presiden Jokowi. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Adapun piutang tersebut mencapai Rp110,4 triliun.

”Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) maupun aset properti,” demikian bunyi Keppres seperti dikutip Rilis.id di laman Sekretariat Kabinet, Jumat (4/6/2021).

Sejumlah kementerian dan lembaga ikut dilibatkan dalam kelompok kerja (Pokja) dan sekretariat Satgas BLBI. Di antaranya Kemenkeu, BPKP, dan Kemenkopolhukam, BIN, PPTAK, Kemenkumham, dan berbagai lembaga lainnya.

Terdapat tiga pokja yang tergabung dalam Satgas BLBI untuk melakukan upaya penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara.

Pertama, Pokja Data dan Bukti yang bertugas melakukan pengumpulan, verifikasi, dan klasifikasi, serta tugas lain dalam rangka penyediaan data dan dokumen terkait debitur/obligor, jaminan, harta kekayaan lain, perjanjian atau dokumen perikatan lainnya dan data/dokumen lain sehubungan penanganan hak tagih BLBI. Pokja ini terdiri atas perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kemenkopolhukam.

Kedua, Pokja Pelacakan yang bertugas melakukan pelacakan dan penelusuran data debitur/obligor, jaminan, harta kekayaan lain, dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri. Pokja ini terdiri dari perwakilan BIN, Kemenkeu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kemenkumham, dan PPATK.

Ketiga, Pokja Penagihan dan Litigasi yang bertugas melakukan upaya penagihan, tindakan hukum/upaya hukum yang diperlukan dalam pengembalian dan pemulihan piutang dana BLBI baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, pokja ini juga melakukan upaya hukum lainnya yang diperlukan. Pokja ini terdiri dari perwakilan Kejaksaan, Kemenkeu, dan Kemenkopolhukam.

”Ini adalah hak tagih negara yang berasal dari krisis perbankan tahun 1997/1998.  Pada saat itu, negara melakukan bail out melalui Bank Indonesia yang sampai hari ini pemerintah masih harus membayar biaya tersebut,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Dalam Keppres tersebut, masa kerja Satgas diberikan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2023.

”Tim Satgas kita harap akan menggunakan seluruh instrumen yang ada di negara ini. Kita berharap tentu masa tugas tiga tahun bisa dilaksanakan dengan kerja sama yang erat,” tegas Sri Mulyani. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Buru Dana BLBI Rp110,4 Triliun, Jokowi Libatkan BIN hingga PPATK

...
RILIS.ID
Jakarta
4 Juni 2021 - 18:50 WIB
Nasional | RILISID
...
Presiden Jokowi. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Adapun piutang tersebut mencapai Rp110,4 triliun.

”Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) maupun aset properti,” demikian bunyi Keppres seperti dikutip Rilis.id di laman Sekretariat Kabinet, Jumat (4/6/2021).

Sejumlah kementerian dan lembaga ikut dilibatkan dalam kelompok kerja (Pokja) dan sekretariat Satgas BLBI. Di antaranya Kemenkeu, BPKP, dan Kemenkopolhukam, BIN, PPTAK, Kemenkumham, dan berbagai lembaga lainnya.

Terdapat tiga pokja yang tergabung dalam Satgas BLBI untuk melakukan upaya penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara.

Pertama, Pokja Data dan Bukti yang bertugas melakukan pengumpulan, verifikasi, dan klasifikasi, serta tugas lain dalam rangka penyediaan data dan dokumen terkait debitur/obligor, jaminan, harta kekayaan lain, perjanjian atau dokumen perikatan lainnya dan data/dokumen lain sehubungan penanganan hak tagih BLBI. Pokja ini terdiri atas perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kemenkopolhukam.

Kedua, Pokja Pelacakan yang bertugas melakukan pelacakan dan penelusuran data debitur/obligor, jaminan, harta kekayaan lain, dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri. Pokja ini terdiri dari perwakilan BIN, Kemenkeu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kemenkumham, dan PPATK.

Ketiga, Pokja Penagihan dan Litigasi yang bertugas melakukan upaya penagihan, tindakan hukum/upaya hukum yang diperlukan dalam pengembalian dan pemulihan piutang dana BLBI baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, pokja ini juga melakukan upaya hukum lainnya yang diperlukan. Pokja ini terdiri dari perwakilan Kejaksaan, Kemenkeu, dan Kemenkopolhukam.

”Ini adalah hak tagih negara yang berasal dari krisis perbankan tahun 1997/1998.  Pada saat itu, negara melakukan bail out melalui Bank Indonesia yang sampai hari ini pemerintah masih harus membayar biaya tersebut,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Dalam Keppres tersebut, masa kerja Satgas diberikan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2023.

”Tim Satgas kita harap akan menggunakan seluruh instrumen yang ada di negara ini. Kita berharap tentu masa tugas tiga tahun bisa dilaksanakan dengan kerja sama yang erat,” tegas Sri Mulyani. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya