Blokir Layanan Netflix, Telkom dan Telkomsel Dinyatakan Tidak Melanggar
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Blokir Layanan Netflix, Telkom dan Telkomsel Dinyatakan Tidak Melanggar

...
RILIS.ID
Jakarta
29 April 2021 - 20:42 WIB
Nasional | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan Telkom dan Telkomsel tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara pemblokiran layanan Netflix.

Kesimpulan tersebut disampaikan dalam sidang majelis pembacaan putusan yang digelar di Kantor Pusat KPPU dan secara daring, Kamis (29/4/2021).

"Memperhatikan berbagai fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan pada masa persidangan, maka Majelis Komisi memutuskan bahwa Telkom dan Telkomsel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," demikian bunyi putusan KPPU yang diterima Rilis.id.

Perkara ini berawal dari penelitian inisiatif seiring dengan temuan pemblokiran akses pelanggan berbagai jaringan Telkom dan Telkomsel dalam mengakses konten Netflix sejak tahun 2016 hingga akhir 2018.

Temuan tersebut dilanjutkan ke tahapan penyelidikan dan persidangan dengan perkara bernomor 08/KPPU-I/2020 tentang dugaan praktik diskriminasi Telkom dan Telkomsel terhadap Netflix terkait penyediaan layanan akses internet provider.

Majelis Komisi menemukan bahwa memang telah terjadi perilaku pemblokiran atau penutupan akses internet untuk layanan Netflix oleh para terlapor, di mana Telkom melakukan pemblokiran di jaringan tetap (Fixed Broadband) dan Telkomsel melakukan pemblokiran pada jaringan bergerak (Mobile Broadband).

Dalam hal tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa telah terjadi perlakuan berbeda atau diskriminasi oleh para terlapor antara Netflix dengan penyedia Subscription Based Video On Demand (SVOD) lain.

Namun, majelis juga menemukan bahwa pemblokiran tersebut tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Hal ini mengingat ditemukannya berbagai bukti, antara lain bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari dari kemungkinan dikenakan pelanggaran terhadap UU Nomor 44 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016.

Majelis juga menyatakan tidak adanya kerugian yang dialami Netflix dan konsumen masih bisa memiliki pilihan untuk melihat layanan Netflix melalui penyedia lainnya.

Karenanya majelis memberi rekomendasi kepada KPPU untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar membuat regulasi terkait over the top yang meliputi Advertising-Based Video on Demand (AVOD), Transactional Video On Demand (TVOD), dan Subscription Based Video On Demand (SVOD).

Mengingat hingga saat ini belum ada aturan mengenai over the top. Padahal menggunakan infrastruktur jaringan internet service provider (ISP) dan terus tumbuh secara signifikan.

Termasuk di dalamnya mengenai aturan pemblokiran dan situs internet bermuatan negatif serta membuat aturan terkait hal-hal yang harus dipatuhi dalam kerja sama antara pelaku usaha ISP dengan over the top. Karena selain terkait aspek privat (business to business) terdapat juga aspek publik. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Blokir Layanan Netflix, Telkom dan Telkomsel Dinyatakan Tidak Melanggar

...
RILIS.ID
Jakarta
29 April 2021 - 20:42 WIB
Nasional | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan Telkom dan Telkomsel tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara pemblokiran layanan Netflix.

Kesimpulan tersebut disampaikan dalam sidang majelis pembacaan putusan yang digelar di Kantor Pusat KPPU dan secara daring, Kamis (29/4/2021).

"Memperhatikan berbagai fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan pada masa persidangan, maka Majelis Komisi memutuskan bahwa Telkom dan Telkomsel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," demikian bunyi putusan KPPU yang diterima Rilis.id.

Perkara ini berawal dari penelitian inisiatif seiring dengan temuan pemblokiran akses pelanggan berbagai jaringan Telkom dan Telkomsel dalam mengakses konten Netflix sejak tahun 2016 hingga akhir 2018.

Temuan tersebut dilanjutkan ke tahapan penyelidikan dan persidangan dengan perkara bernomor 08/KPPU-I/2020 tentang dugaan praktik diskriminasi Telkom dan Telkomsel terhadap Netflix terkait penyediaan layanan akses internet provider.

Majelis Komisi menemukan bahwa memang telah terjadi perilaku pemblokiran atau penutupan akses internet untuk layanan Netflix oleh para terlapor, di mana Telkom melakukan pemblokiran di jaringan tetap (Fixed Broadband) dan Telkomsel melakukan pemblokiran pada jaringan bergerak (Mobile Broadband).

Dalam hal tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa telah terjadi perlakuan berbeda atau diskriminasi oleh para terlapor antara Netflix dengan penyedia Subscription Based Video On Demand (SVOD) lain.

Namun, majelis juga menemukan bahwa pemblokiran tersebut tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Hal ini mengingat ditemukannya berbagai bukti, antara lain bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari dari kemungkinan dikenakan pelanggaran terhadap UU Nomor 44 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016.

Majelis juga menyatakan tidak adanya kerugian yang dialami Netflix dan konsumen masih bisa memiliki pilihan untuk melihat layanan Netflix melalui penyedia lainnya.

Karenanya majelis memberi rekomendasi kepada KPPU untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar membuat regulasi terkait over the top yang meliputi Advertising-Based Video on Demand (AVOD), Transactional Video On Demand (TVOD), dan Subscription Based Video On Demand (SVOD).

Mengingat hingga saat ini belum ada aturan mengenai over the top. Padahal menggunakan infrastruktur jaringan internet service provider (ISP) dan terus tumbuh secara signifikan.

Termasuk di dalamnya mengenai aturan pemblokiran dan situs internet bermuatan negatif serta membuat aturan terkait hal-hal yang harus dipatuhi dalam kerja sama antara pelaku usaha ISP dengan over the top. Karena selain terkait aspek privat (business to business) terdapat juga aspek publik. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya