Belanja Kementerian Direfocusing Demi Naikkan Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp193,93 T
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Belanja Kementerian Direfocusing Demi Naikkan Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp193,93 T

...
RILIS.ID
Jakarta
5 Juli 2021 - 15:20 WIB
Nasional | RILISID
...
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pagu anggaran untuk bidang kesehatan tahun ini akan ditingkatkan menjadi Rp193,93 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan hal itu usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN 2021 melalui konferensi video, pada Senin (5/7/2021).

Menurutnya, pagu anggaran kesehatan sudah tiga kali mengalami kenaikan sepanjang tahun ini. Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan Rp182 triliun.

"Ini naik dari yang kemarin kita telah sampaikan Rp172 triliun, dan naik lagi jadi Rp182 triliun, dan sekarang naik ke Rp193 triliun. Jadi terjadi kenaikan yang sangat tinggi di bidang kesehatan,” terang Sri Mulyani.

Pagu anggaran ini antara lain digunakan untuk membiayai diagnostik untuk testing dan tracing; therapeutic untuk biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian untuk tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan dan alat pelindung diri (APD).

Kemudian pengadaan 53,91 juta dosis vaksin; bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk 19,15 juta orang; serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.

Karenanya Menkeu menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan refocusing APBN untuk mendukung penanganan Covid-19 dan program perlindungan sosial (perlinsos).

"Tadi instruksi Bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama untuk tadi PKH (Program Keluarga Harapan) untuk dimajukan, triwulan III ini bisa dibayarkan di bulan Juli, sehingga bisa membantu masyarakat,” ujarnya.

Realisasi untuk PKH pada kuartal II adalah sebesar Rp13,96 triliun untuk 9,9 juta KPM. Adapun alokasi anggaran untuk tahun 2021 adalah Rp28,31 triliun untuk 10 juta KPM.

"Kita berharap bisa tercapai target 10 juta (KPM), jadi masih ada 100 ribu (KPM) di sini target yang bisa ditambahkan,” lanjut Sri Mulyani.

Penyaluran kartu sembako juga akan dipercepat pada awal bulan ini serta pemenuhan target hingga 18,8 juta KPM dengan total alokasi anggaran Rp40,19 triliun. Hingga kuartal II realisasi program ini mencapai Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM.

"Kita harapkan akan bisa dibayarkan pada awal Juli juga. Tadi Bapak Presiden bahkan meminta minggu ini, ini sekarang yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial,” tambah Sri Mulyani.

Selanjutnya, Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM selama dua bulan juga akan dibayarkan pada bulan ini. Realisasi anggaran hingga kuartal II adalah sebanyak Rp11,9 triliun untuk 10 juta KPM.

"Untuk bansos tunai akan dibayarkan dua bulan untuk 10 juta penerima, sehingga akan dibutuhkan Rp6,1 triliun,” ujarnya.

Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa akan dilakukan percepatan penyaluran melalui redesign kebijakan BLT Desa. Alokasi anggaran tahun 2021 untuk program ini adalah Rp28,8 triliun untuk 8 juta KPM, sedangkan yang terealisasi hingga kuartal II baru Rp4,99 triliun untuk 5 juta KPM.

Kemudian program prakerja untuk 2,8 juta peserta juga akan dieksekusi pada Juli sampai Agustus mendatang. Total tambahan anggaran sebesar Rp10 triliun. Hingga kuartal II telah terealisasi Rp10 triliun untuk 2,8 juta peserta.

"Kartu prakerja untuk penyerapan batch kedua bisa dilaksanakan pada bulan ini,” ucap Menkeu.

Pemerintah juga memberikan bantuan kuota internet bagi 27,67 juta untuk siswa, mahasiswa, serta tenaga pendidik (guru dan dosen).

Selain program bantuan sosial, tambahan anggaran diberikan untuk program perlindungan lainnya selama masa PPKM Darurat Jawa-Bali.

Pertama, adalah untuk perpanjangan diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan selama sembilan bulan dengan alokasi anggaran Rp1,91 triliun.

Kedua, bantuan rekening minimum, biaya beban/abonemen listrik akan diperpanjang hingga September 2021 dengan anggaran Rp420 miliar.

Ketiga, Bantuan Produktif Ultra Mikro (BPUM) yang akan diberikan kepada 3 juta penerima baru pada Juli-September. Alokasinya Rp3,6 triliun.

Keempat, insentif usaha yang diberikan untuk mendukung pelaku usaha, mendorong konsumsi masyarakat, hingga meningkatkan daya beli pegawai/karyawan.

"Insentif usaha untuk berbagai kelompok usaha di dalam membantu untuk memulihkan kondisi perusahaan maupun meningkatkan konsumsi masyarakat, seperti pembebasan PPnBM dan juga untuk insentif bagi pembayaran pajak karyawan yang ditanggung pemerintah,” papar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan refocusing dan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk mendukung penanganan Covid-19.

“Telah disepakati akan ada refocusing tahap selanjutnya ini untuk membiayai adalah Rp26,2 triliun, plus Rp6 triliun yang berasal dari transfer keuangan dana desa (TKDD)," terangnya.

Anggaran ini, masih kata Sri Mulyani, kemudian dipakai untuk membiayai berbagai belanja di kementerian/lembaga untuk penanganan Covid-19. Baik untuk vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien serta tenaga kesehatan.

Menkeu menegaskan beberapa pos belanja tidak terkena refocusing dan realokasi. Di antaranya belanja operasional K/L, belanja pegawai, belanja multiyears contract, belanja untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, serta belanja penanganan bencana.

Ia menyatakan refocusing memperhatikan pemenuhan alokasi belanja mandatori (pendidikan dan kesehatan). Refocusing akan menyasar belanja-belanja seperti belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang bukan arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak memungkinkan dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan.

"Bapak Presiden dan Wapres menginstruksikan agar prioritas ini dipertajam sehingga kita tetap bisa membantu seluruh masyarakat dan terutama sektor kesehatan dan masyarakat dalam menghadapi Covid-19 yang sedang melonjak sehingga diperlukan PPKM Darurat,” pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Belanja Kementerian Direfocusing Demi Naikkan Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp193,93 T

...
RILIS.ID
Jakarta
5 Juli 2021 - 15:20 WIB
Nasional | RILISID
...
Menkeu Sri Mulyani. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pagu anggaran untuk bidang kesehatan tahun ini akan ditingkatkan menjadi Rp193,93 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan hal itu usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN 2021 melalui konferensi video, pada Senin (5/7/2021).

Menurutnya, pagu anggaran kesehatan sudah tiga kali mengalami kenaikan sepanjang tahun ini. Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan Rp182 triliun.

"Ini naik dari yang kemarin kita telah sampaikan Rp172 triliun, dan naik lagi jadi Rp182 triliun, dan sekarang naik ke Rp193 triliun. Jadi terjadi kenaikan yang sangat tinggi di bidang kesehatan,” terang Sri Mulyani.

Pagu anggaran ini antara lain digunakan untuk membiayai diagnostik untuk testing dan tracing; therapeutic untuk biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian untuk tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan dan alat pelindung diri (APD).

Kemudian pengadaan 53,91 juta dosis vaksin; bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk 19,15 juta orang; serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.

Karenanya Menkeu menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan refocusing APBN untuk mendukung penanganan Covid-19 dan program perlindungan sosial (perlinsos).

"Tadi instruksi Bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama untuk tadi PKH (Program Keluarga Harapan) untuk dimajukan, triwulan III ini bisa dibayarkan di bulan Juli, sehingga bisa membantu masyarakat,” ujarnya.

Realisasi untuk PKH pada kuartal II adalah sebesar Rp13,96 triliun untuk 9,9 juta KPM. Adapun alokasi anggaran untuk tahun 2021 adalah Rp28,31 triliun untuk 10 juta KPM.

"Kita berharap bisa tercapai target 10 juta (KPM), jadi masih ada 100 ribu (KPM) di sini target yang bisa ditambahkan,” lanjut Sri Mulyani.

Penyaluran kartu sembako juga akan dipercepat pada awal bulan ini serta pemenuhan target hingga 18,8 juta KPM dengan total alokasi anggaran Rp40,19 triliun. Hingga kuartal II realisasi program ini mencapai Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM.

"Kita harapkan akan bisa dibayarkan pada awal Juli juga. Tadi Bapak Presiden bahkan meminta minggu ini, ini sekarang yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial,” tambah Sri Mulyani.

Selanjutnya, Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM selama dua bulan juga akan dibayarkan pada bulan ini. Realisasi anggaran hingga kuartal II adalah sebanyak Rp11,9 triliun untuk 10 juta KPM.

"Untuk bansos tunai akan dibayarkan dua bulan untuk 10 juta penerima, sehingga akan dibutuhkan Rp6,1 triliun,” ujarnya.

Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa akan dilakukan percepatan penyaluran melalui redesign kebijakan BLT Desa. Alokasi anggaran tahun 2021 untuk program ini adalah Rp28,8 triliun untuk 8 juta KPM, sedangkan yang terealisasi hingga kuartal II baru Rp4,99 triliun untuk 5 juta KPM.

Kemudian program prakerja untuk 2,8 juta peserta juga akan dieksekusi pada Juli sampai Agustus mendatang. Total tambahan anggaran sebesar Rp10 triliun. Hingga kuartal II telah terealisasi Rp10 triliun untuk 2,8 juta peserta.

"Kartu prakerja untuk penyerapan batch kedua bisa dilaksanakan pada bulan ini,” ucap Menkeu.

Pemerintah juga memberikan bantuan kuota internet bagi 27,67 juta untuk siswa, mahasiswa, serta tenaga pendidik (guru dan dosen).

Selain program bantuan sosial, tambahan anggaran diberikan untuk program perlindungan lainnya selama masa PPKM Darurat Jawa-Bali.

Pertama, adalah untuk perpanjangan diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan selama sembilan bulan dengan alokasi anggaran Rp1,91 triliun.

Kedua, bantuan rekening minimum, biaya beban/abonemen listrik akan diperpanjang hingga September 2021 dengan anggaran Rp420 miliar.

Ketiga, Bantuan Produktif Ultra Mikro (BPUM) yang akan diberikan kepada 3 juta penerima baru pada Juli-September. Alokasinya Rp3,6 triliun.

Keempat, insentif usaha yang diberikan untuk mendukung pelaku usaha, mendorong konsumsi masyarakat, hingga meningkatkan daya beli pegawai/karyawan.

"Insentif usaha untuk berbagai kelompok usaha di dalam membantu untuk memulihkan kondisi perusahaan maupun meningkatkan konsumsi masyarakat, seperti pembebasan PPnBM dan juga untuk insentif bagi pembayaran pajak karyawan yang ditanggung pemerintah,” papar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan refocusing dan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk mendukung penanganan Covid-19.

“Telah disepakati akan ada refocusing tahap selanjutnya ini untuk membiayai adalah Rp26,2 triliun, plus Rp6 triliun yang berasal dari transfer keuangan dana desa (TKDD)," terangnya.

Anggaran ini, masih kata Sri Mulyani, kemudian dipakai untuk membiayai berbagai belanja di kementerian/lembaga untuk penanganan Covid-19. Baik untuk vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien serta tenaga kesehatan.

Menkeu menegaskan beberapa pos belanja tidak terkena refocusing dan realokasi. Di antaranya belanja operasional K/L, belanja pegawai, belanja multiyears contract, belanja untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, serta belanja penanganan bencana.

Ia menyatakan refocusing memperhatikan pemenuhan alokasi belanja mandatori (pendidikan dan kesehatan). Refocusing akan menyasar belanja-belanja seperti belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang bukan arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak memungkinkan dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan.

"Bapak Presiden dan Wapres menginstruksikan agar prioritas ini dipertajam sehingga kita tetap bisa membantu seluruh masyarakat dan terutama sektor kesehatan dan masyarakat dalam menghadapi Covid-19 yang sedang melonjak sehingga diperlukan PPKM Darurat,” pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya