Astaga, Target Serapan BLT Desa Rp28,8 Triliun, Tapi Baru Tercapai Rp6,1 T
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Astaga, Target Serapan BLT Desa Rp28,8 Triliun, Tapi Baru Tercapai Rp6,1 T

...
RILIS.ID
Jakarta
29 Juli 2021 - 22:12 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi Kalbi Rikardo/Rilis.id

RILISID, Jakarta — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepertinya gerah dengan capaian target serapan bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang masih sangat rendah.

Bagaimana tidak, dari target anggaran sebesar Rp28,8 triliun (T), capaiannya hingga saat ini baru sekitar Rp6,1 triliun.

Karena itulah, langkah percepatan penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) di daerah kini dilakukan. Di antaranya melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021.

PMK itu bertujuan untuk optimalisasi dukungan pendanaan melalui belanja transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD), optimalisasi penggunaan dan penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta dan Dana Desa.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, inti dari PMK 94 ini sebetulnya ada tiga hal.

Pertama adalah memberikan relaksasi terhadap penyaluran dana desa, jadi harapannya nanti dengan adanya penyaluran yang lebih baik, maka tingkat serapan di daerah yang sampai langsung kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) akan meningkat drastis.

Prima menjelaskan, capaian serapan BLT Desa yang masih sangat rendah memang perlu menjadi perhatian semua. Terlebih, pada saat pandemi, perlinsos harus betul-betul ditingkatkan.

"Karena perlinsos yang terutama ada di desa ini merupakan bantalan bagi masyarakat banyak,” ujarnya yang dikutip dari laman Kemenkeu, Kamis (29/7/2021).

Selain itu, Prima juga menekankan pentingnya konsistensi realisasi jumlah KPM BLT Desa setiap bulannya. Ia menyebutkan, ada tren penurunan jumlah penerima dalam beberapa bulan terakhir ini.

Ini berarti, belum semua KPM menerima BLT Desa secara tetap, padahal harapannya dengan perlinsos ini para penduduk miskin terutama yang ada di desa yang berhak menerima BLT Desa bisa mendapatkan bantalan yang memadai.

”Nah, untuk itu kita berikan suatu relaksasi-relaksasi persyaratan yang tadinya ini dianggap merupakan penghambat tapi kita berikan relaksasi. Salah satunya adalah dengan bisa memberikan rapel dan juga penggunaan sistem tagging,” jelasnya.

Ia menegaskan, BLT Desa merupakan prioritas penggunaan Dana Desa. Jika ada desa yang jumlah KPM-nya masih kurang maka bisa melakukan penambahan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah.

”Saya harap teman-teman di pemda betul-betul mendorong agar perlinsos terutama BLT Desa ini memberikan dampak yang signifikan. Jadi kalau ada permasalahan, silakan didiskusikan. Dari Kemendes juga melakukan monitoring, dari kami juga melakukan monitoring, dan teman-teman di KPPN ini juga siap untuk membantu,” janjinya.

Terkait program vaksinasi nasional, Prima mengatakan, Presiden selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan, bahwa tingkat vaksinasi di Indonesia perlu ditingkatkan, mulai dari satu juta per hari kemudian nanti harapannya bisa mencapai dua juta per hari. Maka, pemerintah pusat melakukan intervensi melalui pelibatan TNI-Polri dalam pelaksanaan vaksinasi.

”Untuk itu, kami betul-betul minta kerja sama dari pemda untuk bisa melakukan ini dengan baik. Dan kami akan melakukan intercept, jadi anggarannya kita ambil yang dari sebagian DAU kemudian kita bayarkan kepada TNI-Polri kemudian nanti akan kita perhitungkan,” paparnya.

Sedangkan terkait pemantauan refocusing anggaran daerah, Prima mengharapkan agar pemda bisa menyampaikan laporannya secara rutin.

Ia menambahkan, pihaknya akan membuka suatu sistem monitoring, selain laporan reguler yang disampaikan tiap bulan, juga akan menugaskan setiap daerah memiliki yang namanya account representative yang nanti akan langsung bertanya kepada pemda untuk melihat update dari refocusing dan juga realisasi dari belanja-belanja.

”Tentunya ini untuk mendukung penanganan Covid-19 mulai dari belanja kesehatan, belanja perlindungan sosial termasuk juga belanja untuk dukungan ekonomi terutama adalah UMKM,” pungkasnya.(*)

Editor : Redaksi

TAG:

Berita Lainnya

Populer

Tag Populer

Pilihan

Baca Juga

Astaga, Target Serapan BLT Desa Rp28,8 Triliun, Tapi Baru Tercapai Rp6,1 T

...
RILIS.ID
Jakarta
29 Juli 2021 - 22:12 WIB
Nasional | RILISID
...
Ilustrasi Kalbi Rikardo/Rilis.id

RILISID, Jakarta — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepertinya gerah dengan capaian target serapan bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang masih sangat rendah.

Bagaimana tidak, dari target anggaran sebesar Rp28,8 triliun (T), capaiannya hingga saat ini baru sekitar Rp6,1 triliun.

Karena itulah, langkah percepatan penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) di daerah kini dilakukan. Di antaranya melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021.

PMK itu bertujuan untuk optimalisasi dukungan pendanaan melalui belanja transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD), optimalisasi penggunaan dan penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta dan Dana Desa.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, inti dari PMK 94 ini sebetulnya ada tiga hal.

Pertama adalah memberikan relaksasi terhadap penyaluran dana desa, jadi harapannya nanti dengan adanya penyaluran yang lebih baik, maka tingkat serapan di daerah yang sampai langsung kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) akan meningkat drastis.

Prima menjelaskan, capaian serapan BLT Desa yang masih sangat rendah memang perlu menjadi perhatian semua. Terlebih, pada saat pandemi, perlinsos harus betul-betul ditingkatkan.

"Karena perlinsos yang terutama ada di desa ini merupakan bantalan bagi masyarakat banyak,” ujarnya yang dikutip dari laman Kemenkeu, Kamis (29/7/2021).

Selain itu, Prima juga menekankan pentingnya konsistensi realisasi jumlah KPM BLT Desa setiap bulannya. Ia menyebutkan, ada tren penurunan jumlah penerima dalam beberapa bulan terakhir ini.

Ini berarti, belum semua KPM menerima BLT Desa secara tetap, padahal harapannya dengan perlinsos ini para penduduk miskin terutama yang ada di desa yang berhak menerima BLT Desa bisa mendapatkan bantalan yang memadai.

”Nah, untuk itu kita berikan suatu relaksasi-relaksasi persyaratan yang tadinya ini dianggap merupakan penghambat tapi kita berikan relaksasi. Salah satunya adalah dengan bisa memberikan rapel dan juga penggunaan sistem tagging,” jelasnya.

Ia menegaskan, BLT Desa merupakan prioritas penggunaan Dana Desa. Jika ada desa yang jumlah KPM-nya masih kurang maka bisa melakukan penambahan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah.

”Saya harap teman-teman di pemda betul-betul mendorong agar perlinsos terutama BLT Desa ini memberikan dampak yang signifikan. Jadi kalau ada permasalahan, silakan didiskusikan. Dari Kemendes juga melakukan monitoring, dari kami juga melakukan monitoring, dan teman-teman di KPPN ini juga siap untuk membantu,” janjinya.

Terkait program vaksinasi nasional, Prima mengatakan, Presiden selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan, bahwa tingkat vaksinasi di Indonesia perlu ditingkatkan, mulai dari satu juta per hari kemudian nanti harapannya bisa mencapai dua juta per hari. Maka, pemerintah pusat melakukan intervensi melalui pelibatan TNI-Polri dalam pelaksanaan vaksinasi.

”Untuk itu, kami betul-betul minta kerja sama dari pemda untuk bisa melakukan ini dengan baik. Dan kami akan melakukan intercept, jadi anggarannya kita ambil yang dari sebagian DAU kemudian kita bayarkan kepada TNI-Polri kemudian nanti akan kita perhitungkan,” paparnya.

Sedangkan terkait pemantauan refocusing anggaran daerah, Prima mengharapkan agar pemda bisa menyampaikan laporannya secara rutin.

Ia menambahkan, pihaknya akan membuka suatu sistem monitoring, selain laporan reguler yang disampaikan tiap bulan, juga akan menugaskan setiap daerah memiliki yang namanya account representative yang nanti akan langsung bertanya kepada pemda untuk melihat update dari refocusing dan juga realisasi dari belanja-belanja.

”Tentunya ini untuk mendukung penanganan Covid-19 mulai dari belanja kesehatan, belanja perlindungan sosial termasuk juga belanja untuk dukungan ekonomi terutama adalah UMKM,” pungkasnya.(*)

Editor : Redaksi

TAG:

Berita Lainnya