Anggota DPD RI se-Sumatera Sepakat Pembangunan Jembatan Selat Sunda Dilanjutkan
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Anggota DPD RI se-Sumatera Sepakat Pembangunan Jembatan Selat Sunda Dilanjutkan

...
RILIS.ID
Jakarta
19 September 2021 - 8:53 WIB
Nasional | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Pimpinan dan anggota DPD RI asal wilayah Sumatera menyepakati lima kesepakatan penting setelah melakukan kajian dan diskusi intensif.

Hal itu diputuskan dalam rapat konsolidasi anggota DPD RI Sub Wilayah Barat I di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada Sabtu (18/9/2021).

Salah satu kesepakatan itu adalah melanjutkan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), yang sampai saat ini mandek.

Para anggota DPD Sub Wilayah Barat yang menamakan diri sebagai Kaukus Sumatera ini bersepakat untuk meminta pemerintah agar kembali melanjutkan pembangunan JSS dan jalan tol.

Hal ini mengingat tingginya aktivitas masyarakat Sumatera yang membutuhkan akses jalan dengan konektivitas yang luas.

Selain jalan tol dan JSS, salah satu hasil kesepakatan krusial yakni wacana amandemen konstitusi yang masih terus menuai pro-kontra.

DPD RI meminta hak kewenangan yang lebih melalui amandemen konstitusi, seperti diberikannya kewenangan legislasi secara lebih luas, dan diberikannya kesempatan bagi capres independen dengan menghapuskan syarat presidential threshold dalam pemilu.

Sementara, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin membeberkan sisa cadangan hutan Sumatera yang sudah berada di bawah angka 30 persen.

Dalam menyikapi fenomena perubahan iklim, kata Sultan, DPD RI akan mengajak semua pihak terkait baik LSM, akademisi maupun pemerintah untuk secara bersama-sama menyusun Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim.

"Kami sedang mengupayakan, agar DPD RI menjadi inisiator bagi diformulasikannya RUU Perubahan Iklim. Indonesia sangat membutuhkan UU ini, tapi tidak semua lembaga bersedia untuk memulainya", kata Sultan.

Para senator pun terlihat begitu bersemangat dan antusias dan bersepakat akan menindaklanjuti semua hasil kesepakatan dengan langkah-langkah ke depan yang lebih terukur dan konkret.

"Kami akan melibatkan sebanyak mungkin pihak terkait termasuk tokoh-tokoh Sumatera baik yang sedang berada di dalam pemerintahan, para kepala daerah, anggota DPR dan DPD RI dan mantan DPR dan DPD maupun tokoh di luar pemerintahan," tutup Sultan. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Anggota DPD RI se-Sumatera Sepakat Pembangunan Jembatan Selat Sunda Dilanjutkan

...
RILIS.ID
Jakarta
19 September 2021 - 8:53 WIB
Nasional | RILISID
...
Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Pimpinan dan anggota DPD RI asal wilayah Sumatera menyepakati lima kesepakatan penting setelah melakukan kajian dan diskusi intensif.

Hal itu diputuskan dalam rapat konsolidasi anggota DPD RI Sub Wilayah Barat I di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada Sabtu (18/9/2021).

Salah satu kesepakatan itu adalah melanjutkan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), yang sampai saat ini mandek.

Para anggota DPD Sub Wilayah Barat yang menamakan diri sebagai Kaukus Sumatera ini bersepakat untuk meminta pemerintah agar kembali melanjutkan pembangunan JSS dan jalan tol.

Hal ini mengingat tingginya aktivitas masyarakat Sumatera yang membutuhkan akses jalan dengan konektivitas yang luas.

Selain jalan tol dan JSS, salah satu hasil kesepakatan krusial yakni wacana amandemen konstitusi yang masih terus menuai pro-kontra.

DPD RI meminta hak kewenangan yang lebih melalui amandemen konstitusi, seperti diberikannya kewenangan legislasi secara lebih luas, dan diberikannya kesempatan bagi capres independen dengan menghapuskan syarat presidential threshold dalam pemilu.

Sementara, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin membeberkan sisa cadangan hutan Sumatera yang sudah berada di bawah angka 30 persen.

Dalam menyikapi fenomena perubahan iklim, kata Sultan, DPD RI akan mengajak semua pihak terkait baik LSM, akademisi maupun pemerintah untuk secara bersama-sama menyusun Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim.

"Kami sedang mengupayakan, agar DPD RI menjadi inisiator bagi diformulasikannya RUU Perubahan Iklim. Indonesia sangat membutuhkan UU ini, tapi tidak semua lembaga bersedia untuk memulainya", kata Sultan.

Para senator pun terlihat begitu bersemangat dan antusias dan bersepakat akan menindaklanjuti semua hasil kesepakatan dengan langkah-langkah ke depan yang lebih terukur dan konkret.

"Kami akan melibatkan sebanyak mungkin pihak terkait termasuk tokoh-tokoh Sumatera baik yang sedang berada di dalam pemerintahan, para kepala daerah, anggota DPR dan DPD RI dan mantan DPR dan DPD maupun tokoh di luar pemerintahan," tutup Sultan. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya