Ada 4,6 Juta Pekerja Migran Ilegal, Senator Hasan Basri: Banyak Jalur Tikus
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Ada 4,6 Juta Pekerja Migran Ilegal, Senator Hasan Basri: Banyak Jalur Tikus

...
RILIS.ID
Jakarta
7 Desember 2021 - 16:23 WIB
Nasional | RILISID
...
Anggota DPD RI Hasan Basri. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2M1) Benny Rhamdani menyebut ada 4,6 juta pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal. Sementara PMI resmi berjumlah 4,4 juta orang.

Hal itu disampaikan Benny saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komite III DPD terkait inventarisasi materi pengawasan DPD atas pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pada Senin (6/12/2021).

Menanggapi hal itu, anggota DPD Dapil Kalimantan Utara Hasan Basri mengaku tidak heran dengan banyaknya jumlah PMI ilegal ketimbang PMI yang resmi.

“Di Kalimantan Utara banyak sekali jalur tikus untuk PMI yang dapat melakukan secara ilegal,” ujar Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/12/2021).

Ia berjanji akan mengatasi permasalahan tersebut. Selain memperbaiki sisi aturan, juga memberikan rekomendasi bahwa diperlukan tenaga pengawas yang jumlahnya proporsional.

Menurut Hasan, pengawasan secara terkoordinasi dan terintegrasi menjadi syarat mutlak untuk mengentaskan status ilegal PMI.

Meski begitu, Hasan mengucapkan terima kasih kepada BP2MI yang bekerja sigap terkait pemulangan dua anak PMI yang orang tuanya meninggal dunia saat menjalani hukuman di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Tawu, Malaysia.

"Kami juga ingin mengetahui sejauh mana proses tindak lanjutnya, karena tidak jarang banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan," katanya.

Menjawab pertanyaan Hasan Basri, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan bahwa saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Nunukan telah melakukan trauma healing untuk memulihkan kondisi kejiwaan kedua anak itu.

Ia juga memastikan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bertanggung jawab penuh terhadap status personal kedua anak PMI selama berada di luar negeri. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Ada 4,6 Juta Pekerja Migran Ilegal, Senator Hasan Basri: Banyak Jalur Tikus

...
RILIS.ID
Jakarta
7 Desember 2021 - 16:23 WIB
Nasional | RILISID
...
Anggota DPD RI Hasan Basri. Foto: Istimewa

RILISID, Jakarta — Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2M1) Benny Rhamdani menyebut ada 4,6 juta pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal. Sementara PMI resmi berjumlah 4,4 juta orang.

Hal itu disampaikan Benny saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komite III DPD terkait inventarisasi materi pengawasan DPD atas pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pada Senin (6/12/2021).

Menanggapi hal itu, anggota DPD Dapil Kalimantan Utara Hasan Basri mengaku tidak heran dengan banyaknya jumlah PMI ilegal ketimbang PMI yang resmi.

“Di Kalimantan Utara banyak sekali jalur tikus untuk PMI yang dapat melakukan secara ilegal,” ujar Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/12/2021).

Ia berjanji akan mengatasi permasalahan tersebut. Selain memperbaiki sisi aturan, juga memberikan rekomendasi bahwa diperlukan tenaga pengawas yang jumlahnya proporsional.

Menurut Hasan, pengawasan secara terkoordinasi dan terintegrasi menjadi syarat mutlak untuk mengentaskan status ilegal PMI.

Meski begitu, Hasan mengucapkan terima kasih kepada BP2MI yang bekerja sigap terkait pemulangan dua anak PMI yang orang tuanya meninggal dunia saat menjalani hukuman di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Tawu, Malaysia.

"Kami juga ingin mengetahui sejauh mana proses tindak lanjutnya, karena tidak jarang banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan," katanya.

Menjawab pertanyaan Hasan Basri, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan bahwa saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Nunukan telah melakukan trauma healing untuk memulihkan kondisi kejiwaan kedua anak itu.

Ia juga memastikan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bertanggung jawab penuh terhadap status personal kedua anak PMI selama berada di luar negeri. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya