Mau Naikkan Harga BBM? Menkeu Sebut Harus Perhatikan Ini - RILIS.ID
Mau Naikkan Harga BBM? Menkeu Sebut Harus Perhatikan Ini

Rabu | 11/04/2018 22.02 WIB
Mau Naikkan Harga BBM? Menkeu Sebut Harus Perhatikan Ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyebut rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) semua jenis, wajib dilaporkan oleh pengusaha kepada pemerintah demi menjaga kepentingan masyarakat.

"Kami akan terus lakukan secara seimbang berbagai tujuan kelola ekonomi kita, apabila tekanan global dan regional begitu besar, kita harus cari titik keseimbangan yang paling baik," katanya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai titik keseimbangan, menyangkut kepentingan masyarakat, konsumen, kepentingan tenaga kerja, buruh, investor yang menciptakan pekerjaan dan prospek pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga melihat momentum pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi konsumsi yang dijaga di atas 5,0 persen. Pemerintah pun akan terus berupaya menjaga inflasi tetap rendah dan stabil.

"Oleh karena itu, harga komoditas penting harus dijaga dari sisi pasokannya, agar tidak ada tekanan harga, apalagi menjelang lebaran. Makanya akan kita lihat logistiknya, apakah itu pangan atau BBM," ujarnya.

Terkait BBM sendiri, Sri Mulyani menyebutkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusia dan Harga Jual Eceran BBM yang mengatur operasi BBM, penetapan harga, dan sebagainya.

Menkeu menilai, yang dilakukan Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam hal ini, adalah melaksanakan peraturan tersebut dalam rangka meyakinkan dari sisi margin profit sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga ada keseimbangan.

"Di satu sisi, kepastian investor dijaga, tapi di sisi lain, pemerintah juga menjaga kepentingan masyarakat yang melihat bahwa BBM itu salah satu komponen penting," jelas Menkeu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menyatakan kenaikan semua jenis harga BBM wajib dilaporkan oleh pengusaha kepada pemerintah melalui Kementerian ESDM. Kebijakan tersebut untuk mengendalikan inflasi dan mengendalikan harga di masyarakat.

Saat ini, harga BBM langsung ditetapkan pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak, di antaranya solar dan minyak tanah yang merupakan BBM bersubsidi dan premium yang merupakan Jenis BBM khusus penugasan (premium di luar Jawa Bali). Sedangkan di luar jenis BBM tersebut, BBM umum seperti pertalite, pertamax series, dan produk SPBU non-Pertamina, harganya ditetapkan badan usaha.

Kebijakan harga BBM umum tersebut akan segera diubah, sehingga penetapan harga BBM umum akan melalui persetujuan pemerintah demi pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat. Kewajiban lapor tersebut, berlaku pada pengelola semua SPBU termasuk Vivo, Shell, Total, dan lainnya.

Di sisi lain, Presiden menginstruksikan untuk menjaga keamanan pasokan BBM jenis premium di seluruh Indonesia. Sedangkan, harga BBM umum seperti pertalite, pertamax series, dan BBM umum yang dijual SPBU swasta lain, ke depan penetapan harganya harus melalui persetujuan pemerintah.

"Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut akan segera diterbitkan atau revisi peraturan. Perpres yang akan direvisi intinya premium (jenis BBM khusus penugasan) tidak saja di luar Jamali (Jawa, Madura, dan Bali), tapi untuk seluruh NKRI," katanya.

Sumber ANTARA


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID